Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Febrie Adriansyah Minta Dakwaan Dibatalkan dan Dibebaskan

Smallest Font
Largest Font

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat membatalkan dakwaan terhadap dirinya pada Rabu (14/10/2026). Dalam nota perlawanan, ia juga meminta berkas perkara dikembalikan kepada jaksa dan dirinya segera dikeluarkan dari tahanan karena menilai dakwaan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat.

Permintaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan Rp 55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Febrie juga menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai Rp 346.743.821.282 atau sekitar Rp 346 miliar dan USD 440.990, yang setara dengan sekitar Rp 7,9 miliar.

Saat membacakan nota perlawanan, Febrie meminta hakim menerima seluruh argumentasi pihaknya dan menyatakan surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan penyusunan yang cermat. Ia juga meminta agar berkas perkara beserta barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum.

"Memohon agar hakim menerima seluruh dalil-dalil dalam nota perlawanan Terdakwa dan advokat, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, menyatakan untuk itu surat dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, mengembalikan berkas perkara dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa seketika setelah putusan ini dibacakan," ujar Febrie Adriansyah.

Dalam pembelaannya, Febrie turut mengemukakan perjalanan kariernya selama sekitar 30 tahun di Kejaksaan Agung. Ia mengklaim tidak pernah meminta jabatan sejak memulai karier sebagai jaksa hingga menduduki posisi Jampidsus.

"Saya tidak pernah meminta jabatan dari awal mula saya sebagai jaksa hingga jabatan terakhir saya Jampidsus," tutur Febrie.

Febrie juga menyatakan tidak pernah menerima hukuman disiplin selama berkarier. Ia meminta hakim mempertimbangkan rekam jejak penanganan perkara korupsi berskala besar yang pernah ditanganinya.

"Saya hanya memohon agar dipertimbangkan pula beberapa jabatan strategis yang sudah saya tempuh dengan baik dan penyelesaian penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi skala besar yang telah inkrah. Dan semuanya tidak ada masalah. Dan apa mungkin menjelang pensiun saya melakukan korupsi dan pencucian uang?" ujar Febrie.

Dalam nota perlawanan tersebut, Febrie menyebut sejumlah perkara besar yang pernah ditangani selama bertugas. Daftarnya mencakup perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, dengan kerugian negara Rp 285,017 triliun, serta tata niaga komoditas timah dengan kerugian negara sekitar Rp 300 triliun.

Ia juga menyinggung perkara fasilitas ekspor CPO dan turunannya, yang menurut catatannya menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 6,047 triliun dan kerugian perekonomian negara sekitar Rp 12,312 triliun. Dalam perkara PT Duta Palma Group, nilai kerugian keuangan negara disebut mencapai sekitar Rp 4,798 triliun dan USD 7,85 juta, sedangkan kerugian perekonomian diperkirakan Rp 73,92 triliun.

Perkara lain yang disebut meliputi pengadaan pesawat Garuda Indonesia dengan kerugian negara USD 609,81 juta atau Rp 8,819 triliun, serta penyediaan BTS 4G BAKTI Kominfo dengan kerugian negara sekitar Rp 8,032 triliun.

Febrie turut mencantumkan perkara importasi tekstil dengan kerugian perekonomian negara sekitar Rp 1,646 triliun. Dalam kasus importasi garam industri, ia menyebut kerugian rumah tangga petani garam mencapai Rp 89,63 miliar dan taksiran hilangnya laba petani garam nasional sebesar Rp 5,31 triliun. Ia juga menyinggung dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional, dengan kerugian negara sekitar Rp 10 triliun.

Selain mempertanyakan kejelasan uraian dakwaan pemerasan, Febrie menyoroti posisi Ferry Yanto Hongkiriwang dalam perkara tersebut. Ia menilai peran Ferry perlu dijelaskan karena orang yang disebut berperan aktif dalam dakwaan itu tidak menjadi pihak dalam perkara yang sedang dihadapinya.

"Status Ferry Yanto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut, namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga hal ini menjadi kurang pihak," ujar Febrie.

Febrie juga mempermasalahkan perbedaan waktu dan satuan dalam uraian dakwaan pencucian uang. Menurutnya, surat dakwaan belum menjelaskan secara terperinci keterlibatannya dalam perbuatan yang dituduhkan.

"Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah meminta untuk bertemu dengan pihak mana pun yang sedang beperkara. Saya juga ingin menegaskan bahwa komitmen saya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berubah. Selama menjalankan tugas, saya berupaya menangani perkara-perkara besar yang menurut pengetahuan dan pengalaman saya, telah lama belum tersentuh penegakan hukum secara memadai," tutur Febrie.

Febrie mengklaim namanya dimanfaatkan oleh rekannya untuk melakukan pemerasan. Ia menyatakan bersedia kembali menjalankan tugas apabila majelis hakim menyatakan dirinya tidak bersalah dan membebaskannya.

"Apabila Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan saya tidak terbukti bersalah dan membebaskan saya, saya siap kembali melanjutkan pengabdian," ujar Febrie.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Febrie melakukan pemerasan terhadap Tan Kian senilai Rp 55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Selain itu, Febrie dan pihak lain juga didakwa melakukan pencucian uang dengan nilai sekitar Rp 346 miliar serta USD 440.990 atau sekitar Rp 7,9 miliar.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed