FPI Gelar Aksi Damai Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta
Rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Pada Jumat (30/10/2026), Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar aksi damai di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan konser tersebut.
Aksi itu menjadi bagian dari kontroversi yang berkaitan dengan sikap Indonesia terhadap Palestina. Di sisi lain, sejumlah tokoh menilai pertunjukan internasional tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi pariwisata, ekonomi kreatif, dan hubungan budaya antarnegara.
Konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026 dan JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026. Promotor Shoemaker Live menyatakan kedua pertunjukan tetap diselenggarakan sesuai jadwal.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Prof. Rhenald Kasali, menyoroti potensi ekonomi dan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan konser internasional. Menurutnya, kegiatan semacam ini menghadirkan fenomena ekonomi pengalaman yang melibatkan penonton secara langsung.
Rhenald menjelaskan bahwa pengunjung dari luar negeri tidak hanya menikmati pertunjukan, tetapi juga membagikan pengalaman selama berada di Indonesia melalui media sosial.
"Kemudian mereka juga membuat konten dan menyebarkan seperti apa Indonesia, bagaimana kafenya, transportasinya, masyarakatnya, para pedagangnya, sehingga semua kebahagiaan itu menjadi cerita di dunia internasional," ujar Rhenald Kasali.
Ia menilai pengalaman menyaksikan pertunjukan secara langsung memiliki daya tarik tersendiri meskipun karya musik dapat dinikmati melalui platform digital.
"Orang ingin mendapatkan pengalaman, ingin merasakan suasananya, ingin terlibat," jelas Rhenald.
Menurut Rhenald, penyelenggaraan konser di kawasan bersejarah juga dapat memperkuat daya tarik destinasi wisata. Ia mencontohkan praktik pertunjukan seni di sejumlah lokasi bersejarah di negara lain.
"Misalnya di Italia, banyak tempat bersejarah yang digunakan untuk pertunjukan seni. Begitu juga di Yunani, di Acropolis," tambah Rhenald.
Ia juga menyinggung perlunya manfaat bersama dalam penyelenggaraan konser agar kepentingan ekonomi dan aspirasi masyarakat dapat diperhatikan secara seimbang.
Rhenald menyebut penyelenggara berencana membagikan sepatu untuk anak-anak Palestina serta menyediakan lampion sebagai tempat pengunjung menyampaikan harapan.
"Panitia konser, menurut yang saya dengar, juga akan membagikan sepatu untuk anak-anak Palestina, itu bagus. Lalu ada lampion tempat orang bisa menaruh harapan mereka. Ini akan baik. Dampaknya bukan hanya bagi penonton kita, tetapi juga penonton dari negara lain," kata Rhenald.
Shoemaker Live juga menggalang donasi bagi anak-anak yang terdampak perang di Palestina dan wilayah lainnya. Penggalangan tersebut terbuka bagi pembeli tiket maupun masyarakat yang tidak menghadiri konser.
Rhenald menegaskan bahwa pertimbangan ekonomi tetap perlu ditempatkan bersama aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan berskala internasional.
"Inilah salah satu dampak ekonomi dari sebuah pertunjukan. Memang ada hal-hal yang harus didengarkan, tetapi dampak ekonominya juga perlu kita lihat," ujar Rhenald.
Dari kalangan mahasiswa, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Angga Putra Pratama, mendorong dialog terbuka untuk membahas kontroversi tersebut.
Angga menilai konser dapat menjadi sarana penguatan diplomasi budaya sekaligus menggerakkan industri kreatif nasional. Ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap kegiatan seni internasional tidak harus mengurangi perhatian terhadap persoalan kemanusiaan.
"Menurut saya, konser Andrea Bocelli seharusnya bisa menjadi momentum positif bagi Indonesia. Kita perlu melihatnya bukan semata-mata sebagai pertunjukan musik, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat diplomasi budaya, menggerakkan industri kreatif, dan membuka ruang kolaborasi internasional," kata Angga.
Ia menegaskan solidaritas terhadap Palestina tetap menjadi komitmen Indonesia. Namun, pengembangan industri kreatif dan diplomasi budaya juga perlu memperoleh ruang dalam kebijakan nasional.
"Solidaritas terhadap Palestina harus tetap menjadi komitmen moral dan politik Indonesia karena itu merupakan harga mati sesuai konstitusi. Tetapi pada saat yang sama, kita juga perlu membangun industri kreatif yang kuat dan diplomasi budaya yang efektif. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Yang diperlukan adalah cara pandang yang proporsional, kebijakan yang jelas serta pelaksanaan yang bertanggung jawab," ujarnya.
Angga turut menyoroti dampak ekonomi konser yang tidak terbatas pada penjualan tiket. Menurutnya, kegiatan tersebut berpotensi membuka peluang bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, pariwisata, jasa produksi, tata panggung, pencahayaan, tata suara, serta tenaga kerja profesional.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal dan pekerja kreatif dalam kegiatan berskala internasional.
"Jangan melihat konser internasional hanya dari apa yang berlangsung di atas panggung. Ada pekerja kreatif, penyedia jasa, pelaku UMKM, sektor pariwisata, dan berbagai usaha pendukung yang berpotensi mendapatkan manfaat," ucap Angga.
Sementara itu, Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Buya Anwar Abbas, menyampaikan keberatan terhadap pemberian izin konser. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan sikap Indonesia terhadap penjajahan dan amanat konstitusi mengenai kemerdekaan setiap bangsa.
"Itu sama saja artinya kita menerima dan membenarkan penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina," kata Anwar Abbas pada Rabu (28/10/2026).
Anwar menilai keputusan pemberian izin tersebut tidak sejalan dengan semangat Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea pertama yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Ia juga memperingatkan bahwa keputusan tersebut berpotensi memengaruhi persatuan masyarakat serta citra Presiden Prabowo. Menurut Anwar, kebijakan pemerintah seharusnya mencerminkan konsistensi terhadap amanat konstitusi.
"Oleh karena itu, keputusan pemberian izin tersebut jelas merupakan sebuah tindakan pelecehan terhadap konstitusi. Akibatnya sudah jelas, persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai warga bangsa akan retak dan nama baik Presiden Prabowo sendiri di mata sebagian besar rakyat di negeri ini akan bermasalah karena Prabowo dilihat hanya sibuk dengan Pasal 33 dari UUD 1945 tetapi abai dengan jati diri bangsanya sendiri sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan," ujar Anwar Abbas.
Meski menyampaikan penolakan terhadap keputusan tersebut, Anwar menyatakan tidak menentang penyelenggaraan konser musik kelas dunia selama pelaksanaannya menghormati konstitusi.
"Hal ini tentu tidak bisa ditoleransi karena selain tidak baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara juga merupakan pembusukan terhadap nama baik Presiden Prabowo itu sendiri, dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," kata Anwar.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, Shoemaker Live menyatakan konser Andrea Bocelli tetap berlangsung pada 31 Oktober 2026 di Candi Borobudur dan 3 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow