Polisi Cabut Rekomendasi Konser Andrea Bocelli di Borobudur
Rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menghadapi ketidakpastian setelah Polresta Magelang mencabut rekomendasi izin penyelenggaraan. Keputusan tersebut disampaikan pada Selasa, 13 Oktober 2026, di tengah penolakan sejumlah kelompok terhadap konser yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2026.
Wakapolresta Magelang AKBP Bim Rekoaji mengonfirmasi bahwa rekomendasi tersebut telah dicabut. Namun, ia tidak menjelaskan alasan pencabutan dalam audiensi bersama kelompok penolak konser di Kantor Unit Taman Wisata Borobudur (TWB).
"Memang ada permohonan perizinan kegiatan tersebut, akan tetapi per hari ini sudah kita cabut," ujar Bim Rekoaji, Wakapolresta Magelang.
Audiensi tersebut turut dihadiri Commercial Group Head PT TWB AY Suhartanto. Pihak pengelola kawasan wisata itu menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat sebelum menentukan kelanjutan penyelenggaraan konser.
"Konser ini, kepastian konser ini kami akan berkoordinasi dan menunggu arahan dari pusat. Karena terus terang apa yang sudah disampaikan (wakapolresta) nanti akan kita eskalasikan," ujar AY Suhartanto, Commercial Group Head PT TWB.
Penolakan terhadap konser Bocelli sebelumnya disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga tersebut mendesak pembatalan acara karena menilai rekam jejak sang penyanyi berkaitan dengan dukungan terhadap Israel. MUI sebelumnya juga meminta pembatalan konser Israel Houghton atas alasan serupa.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan penolakan itu berkaitan dengan sikap Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia meminta pemerintah mempertahankan sikap yang menentang penjajahan dan penindasan.
"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," ujar Sudarnoto, dikutip dari situs resmi MUI pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Menurut Sudarnoto, perhatian MUI terhadap Bocelli juga didasarkan pada keterlibatannya dalam kegiatan penggalangan dana untuk pasukan militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010 serta konser yang pernah digelarnya di Tel Aviv pada 2022. MUI menilai rekam jejak tersebut tidak sejalan dengan prinsip keberpihakan Indonesia terhadap Palestina.
Sudarnoto juga menyesalkan dugaan dukungan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, terhadap rencana kedatangan penyanyi tersebut. Ia menilai kepentingan ekonomi tidak seharusnya mengesampingkan sikap Indonesia mengenai konflik Palestina.
"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," ujar Sudarnoto.
Rencana konser Bocelli dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026. Hingga pernyataan PT TWB disampaikan, pengelola masih akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan kelanjutan acara tersebut.
Perdebatan mengenai konser ini muncul setelah pemerintah sebelumnya memutuskan tidak menerbitkan visa bagi musisi Israel Houghton apabila mengajukan permohonan masuk ke Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan rekam jejak dan aktivitas Houghton yang menunjukkan dukungan terhadap Israel menjadi perhatian pemerintah.
Hendarsam menjelaskan bahwa sikap tersebut dinilai tidak sejalan dengan posisi resmi Indonesia terkait Palestina. Ia menyebut Houghton telah dimasukkan ke dalam daftar Subject of Interest (SOI) Keimigrasian.
"Atas pertimbangan tersebut, Israel Houghton telah masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI) Keimigrasian. Dengan status tersebut, apabila Israel Houghton mengajukan visa untuk masuk ke Indonesia, permohonan visa yang bersangkutan tidak akan diterbitkan," ujar Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan mengenai Houghton diambil setelah koordinasi lintas lembaga. Koordinasi itu melibatkan Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Setelah kami melakukan koordinasi dan mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri serta komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, kami berpandangan bahwa kegiatan apa pun yang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperkenankan diselenggarakan di Indonesia," ujar Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow