Gus Ipul Pastikan Bansos di Koperasi Desa Tanpa Potongan
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai diuji coba melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penerima bantuan dapat mengakses layanan tersebut tanpa biaya tambahan maupun potongan dana bantuan.
Uji coba itu disampaikan Gus Ipul saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026). Penyaluran dilakukan di koperasi yang telah beroperasi dan memiliki perangkat pendukung lengkap.
Menurut Gus Ipul, mekanisme distribusi melibatkan bank-bank penyalur dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Para agen bank akan membuka layanan langsung di KDKMP agar penerima bantuan lebih mudah mengakses dana sekaligus memenuhi kebutuhan pokok.
Gus Ipul menjelaskan bahwa uji coba penyaluran bantuan untuk PKH dan BPNT telah dilakukan di sejumlah lokasi yang siap beroperasi.
"Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).
Ia menyebut keberadaan gerai bank di koperasi dapat mendekatkan layanan kepada keluarga penerima manfaat. Dana bantuan juga dapat langsung digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang tersedia di koperasi.
"Karena bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi," tutur Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan bahwa penerima PKH maupun bantuan sembako akan otomatis menjadi anggota KDKMP. Pemerintah menargetkan penyaluran secara bertahap diperluas ke seluruh koperasi sesuai arahan Presiden.
"Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun," jelas Gus Ipul.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa peninjauan operasional KDKMP dilakukan secara serentak selama delapan hari atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan tersebut mencakup 10.070 koperasi untuk menilai kesiapan dan pelaksanaan operasional di berbagai daerah.
Zulkifli mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan tidak akan seragam karena setiap koperasi memiliki tahapan perkembangan yang berbeda.
"Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar," ujar Zulkifli Hasan.
Ia juga menyebut KDKMP sebagai upaya baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Koperasi tersebut dimiliki desa dan dikelola oleh kepala desa serta ketua koperasi dengan dukungan seorang manajer.
"Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi," pungkas Zulkifli.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, serta pejabat terkait lainnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow