Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemnaker Siapkan Pencairan BSU Rp900 Ribu pada 2026

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah menyiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Program yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini ditujukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, dengan jadwal pencairan pada November hingga Desember 2026.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi Kemnaker, setiap penerima akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Ketiga alokasi tersebut dibayarkan sekaligus sehingga total bantuan mencapai Rp900.000 per pekerja.

Penyaluran dana direncanakan melalui rekening bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Pekerja yang tidak memiliki rekening pada bank tersebut dapat menerima bantuan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

Untuk menentukan penerima bantuan, Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan administrasi dan kepesertaan. Calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.

Selain itu, pekerja wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026. Ketentuan penghasilan juga dibatasi maksimal Rp3.500.000 per bulan atau setara dengan batas upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota yang berlaku di daerah masing-masing.

Prioritas penerima diberikan kepada pekerja yang tidak sedang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU. Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk dalam kelompok penerima program ini.

Menjelang pelaksanaan penyaluran, Kemnaker bersama instansi terkait masih menyelesaikan tiga tahapan persiapan. Tahapan tersebut meliputi penyusunan regulasi dan petunjuk teknis sebagai landasan hukum, pencocokan data calon penerima bersama BPJS Ketenagakerjaan, serta penyelesaian pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

Verifikasi data NIK dilakukan untuk memastikan identitas calon penerima sesuai dengan ketentuan program. Sementara itu, penyusunan aturan dan penyelesaian anggaran menjadi bagian dari persiapan sebelum penyaluran bantuan dilaksanakan.

Pengecekan status penerima nantinya dapat dilakukan secara mandiri melalui platform digital Kemnaker. Pekerja perlu menyiapkan NIK sesuai KTP dan mengakses layanan pemeriksaan melalui peramban di ponsel maupun komputer.

Setelah fitur pemeriksaan resmi diaktifkan secara nasional, pengguna dapat mengikuti petunjuk yang tersedia pada sistem. Informasi yang ditampilkan mencakup status penerimaan dan rincian jadwal penyaluran bantuan.

Kemnaker menyatakan bahwa masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi mengenai aktivasi layanan pengecekan tersebut. Informasi program BSU 2026 juga disampaikan melalui portal resmi bsu.kemnaker.go.id dan akun Instagram @kemnaker.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed