Hak Pensiun Gibran Setelah Berhenti dari Jabatan Wakil Presiden
KEPUTUSAN Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026, membuka pertanyaan yang jarang muncul ketika seorang pejabat meninggalkan kursinya: bagaimana negara menghitung pengabdian?
Gibran baru sekitar dua tahun menjabat. Jika pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 memberinya hak pensiun pokok sebesar 100 persen gaji pokok terakhir.
Berdasarkan ketentuan penggajian yang berlaku, nilainya sekitar Rp 20,16 juta per bulan.
Pasal 7 dan 8 undang-undang yang sama juga mengatur fasilitas bagi mantan presiden dan wakil presiden, mulai dari rumah kediaman, kendaraan, biaya rumah tangga, hingga perawatan kesehatan.
Hak itu bukan pemberian khusus kepada Gibran. Ini merupakan konsekuensi aturan yang berlaku bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Justru karena bersumber dari undang-undang, kewajarannya layak dibicarakan.
Berapa Lama Pengabdian Dihargai?
Di gedung parlemen berlaku perhitungan berbeda. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 menetapkan pensiun anggota DPR sebesar satu persen dari dasar pensiun untuk setiap bulan masa jabatan, dengan batas maksimal 75 persen.
Satu periode lima tahun berarti 60 persen. Dengan gaji pokok anggota DPR sebesar Rp 4,2 juta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, pensiun pokok anggota biasa yang menyelesaikan satu periode mencapai sekitar Rp 2,52 juta per bulan.
Sementara itu, seorang PNS dapat menghabiskan 35 tahun bekerja sebelum pensiun. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menghitung pensiun pokok sebesar 2,5 persen dari dasar pensiun untuk setiap tahun masa kerja, maksimal 75 persen.
Artinya, setelah 30 tahun masa kerja pensiun, tambahan pengabdian tidak lagi meningkatkan persentase pensiun yang diterima.
Sebagai ilustrasi, berdasarkan tabel gaji Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, PNS dengan gaji pokok terakhir pada batas tertinggi golongan III/d, yakni Rp 5.180.700, memperoleh pensiun pokok sekitar Rp 3,89 juta.
Pada batas tertinggi golongan IV/e, pensiun pokoknya sekitar Rp 4,78 juta. Angka tersebut merupakan simulasi, bukan gambaran seluruh pensiunan PNS, dan belum memasukkan tunjangan yang berlaku.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak semua pensiunan anggota DPR menerima pensiun lebih besar daripada PNS yang mengabdi puluhan tahun.
Namun, persoalannya bukan semata siapa menerima lebih banyak. Pertanyaannya, mengapa masa pengabdian yang relatif singkat dapat membuka hak pensiun bagi pejabat politik, sementara pegawai karier harus memenuhi persyaratan masa kerja dan usia yang jauh lebih panjang?
Bagi PNS yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, ketentuan pensiun mensyaratkan sekurang-kurangnya 20 tahun masa kerja serta batas usia tertentu.
Bahkan untuk berpindah instansi, Pasal 59 Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 mewajibkan pelamar PNS berkomitmen tidak mengajukan perpindahan karena alasan pribadi selama sepuluh tahun sejak diangkat.
Ketentuan tersebut bukan larangan umum untuk mengundurkan diri atau mengikuti seluruh bentuk mobilitas. Namun, ia memperlihatkan betapa kuatnya tuntutan negara terhadap keberlangsungan pengabdian pegawai karier.
Mengukur Keadilan Pengabdian
Tentu jabatan politik tidak identik dengan jabatan karier. Masa jabatan politik terbatas, tanggung jawabnya berbeda, dan kedudukannya dapat berakhir sebelum periode selesai.
Sementara PNS memiliki kepastian kerja serta hak pensiun yang dibangun melalui masa pengabdian dan iuran.
Perbedaan perlakuan karena itu tidak otomatis merupakan ketidakadilan. Namun, perbedaan karakter jabatan juga tidak membebaskan negara dari kewajiban menjelaskan proporsionalitas penghargaan yang diberikan.
Apa ukuran yang digunakan? Lama pengabdian, tanggung jawab, risiko jabatan, kontribusi, atau semata kedudukan seseorang dalam struktur negara?
Pertanyaan tersebut semakin relevan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pasal 22 menempatkan pensiun dan jaminan hari tua sebagai hak sekaligus penghargaan atas pengabdian.
Oleh karena itu, penghargaan atas pengabdian seharusnya mempunyai landasan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menariknya, Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang pembaruan.
Melalui Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 pada 16 Maret 2026, MK memerintahkan penggantian UU Nomor 12 Tahun 1980 dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama dua tahun.
Putusan tersebut memang tidak otomatis mengubah aturan pensiun mantan presiden dan wakil presiden ataupun PNS.
Namun, ini menjadi momentum untuk meninjau kembali bagaimana negara menghargai orang-orang yang pernah menduduki jabatan publik.
Pembaruan itu tidak cukup hanya memperdebatkan besaran nominal. Negara perlu merumuskan prinsip yang lebih jelas mengenai masa pengabdian, tanggung jawab, kecukupan perlindungan hari tua, dan keberlanjutan fiskal.
Pengabdian memang tidak selalu dapat diukur dari lamanya seseorang bekerja. Namun, sulit pula menjelaskan keadilan apabila masa pengabdian hampir tidak memengaruhi sebagian hak, sementara menjadi penentu utama bagi kelompok lainnya.
Gibran telah mengajukan berhenti sebagai Wapres. Peristiwanya mungkin segera berlalu sebagai berita politik.
Namun, pertanyaan yang ditinggalkannya lebih panjang umurnya. Atas dasar apa negara sesungguhnya menghargai pengabdian orang-orang yang pernah bekerja untuknya?
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow