Bobby Turunkan Foto Gibran dari Kantor Pemerintah dan Sekolah
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden berdampak pada pemasangan foto resmi di lingkungan pemerintahan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh kantor pemerintah hingga sekolah di wilayahnya menurunkan foto Gibran setelah posisi wakil presiden dinyatakan kosong pada Senin (16/11/2026).
Bobby menyampaikan permintaan tersebut setelah Ketua MPR RI Ahmad Muzani menginformasikan bahwa jabatan wakil presiden tidak lagi terisi menyusul pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Menurut Bobby, instruksi penurunan foto telah disampaikan kepada Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Timur Tumanggor. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi kantor pemerintahan, tetapi juga institusi pendidikan.
"Sudah (diminta untuk diturunkan foto wapres)," ujar Bobby Nasution di Lanud Soewondo Medan, Senin (16/11/2026), sebagaimana dilansir detikSumut.
Bobby menjelaskan bahwa permintaan itu mengikuti informasi mengenai kekosongan jabatan wakil presiden yang disampaikan pimpinan MPR.
"Sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin di tanggal setelah Pak Wapres kemarin melaksanakan pengunduran diri, sudah disampaikan jabatan wapres hari ini sudah kosong," ujar Bobby.
Ia juga memastikan penyampaian instruksi telah menjangkau lingkungan pendidikan di Sumatera Utara.
"Kita sudah sampaikan kepada Pak Sekda silakan (untuk diturunkan) bahkan sampai ke sekolah-sekolah kita sampaikan," tutur Bobby.
Pengunduran diri Gibran berlangsung setelah polemik mengenai dokumen penyetaraan pendidikan SMA miliknya memasuki tahap akhir proses hukum. Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Muhammad Subhan Palal dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bernomor 9149/D.D1/KS/2019.
Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan mewajibkan pemerintah mencabut dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian resmi mencabut surat keterangan tersebut pada 12 November 2026.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan luar negeri yang sah untuk disetarakan.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Melalui video yang diunggah di Instagram, ia menyatakan keputusan tersebut merupakan pilihannya sendiri dan tidak berhubungan dengan persoalan dokumen pendidikan.
"Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran dalam unggahan videonya.
Di tengah proses hukum tersebut, dinamika politik di DPR turut memengaruhi perkembangan pengunduran diri Gibran. Seorang petinggi partai koalisi yang memiliki kedekatan dengan salah satu ketua umum partai mengungkapkan adanya perubahan sikap Gibran setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut sumber tersebut, Gibran semula berniat mengundurkan diri sebelum akhirnya menyampaikan keinginan untuk tetap menghadapi persoalan yang menimpanya.
"Gibran tuh kan pengin ketemu Prabowo. Karena apa, minta ketemu karena dia berjanji akan mengundurkan diri," kata sumber tersebut kepada detikX.
Setelah pertemuan berlangsung, sumber yang sama menyebut Gibran justru menyampaikan keinginan untuk melanjutkan perlawanan melalui jalur hukum.
"Kenapa pas ketemu tahu-tahu dia ngomong dia bilang dia mau fight? Dia minta izin fight," ujarnya.
Pernyataan mengenai dukungan Prabowo agar Gibran melanjutkan perjuangan hukum kemudian dibantah pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
"Nggak ada, nggak bener tuh Prabowo minta itu bertarung," kata Yusril.
Di parlemen, sejumlah partai disebut masih menunggu sikap Presiden sebelum menentukan langkah politik. Seorang sumber dari kalangan elite partai mengatakan sebagian kekuatan politik mempertimbangkan hubungan basis suara mereka dengan pendukung Joko Widodo.
"Kita kan menunggu (kode) Pak Presiden dulu sebenarnya, maunya apa," ujar sumber tersebut.
Situasi berubah setelah usulan penggunaan hak menyatakan pendapat memperoleh dukungan sekitar 120 anggota DPR. Jumlah dukungan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang memperbesar tekanan politik terhadap Gibran.
"Nah, kemudian dari HMP itu ternyata lumayan, 120 kan. Itu yang membuat kaget juga," katanya.
Sumber tersebut menilai perkembangan dukungan di parlemen membuat posisi Gibran semakin sulit. Proses pemakzulan berpotensi berlangsung panjang apabila tahapan politik terus dilanjutkan.
"Kalau kita lihat bahwa dia rasionallah, berarti rasional ngelihat, daripada gue ini dihabisin, ya mendingan gue berhentilah," ujarnya.
Setelah Gibran menyatakan kesediaannya mendatangi MPR dan menyerahkan surat pengunduran diri, proses politik tersebut disebut berhenti.
"Dengan dia mengirimkan surat, datangnya langsung MPR, itu kan berarti setop, udah," kata sumber tersebut.
Komunikasi lintas fraksi di DPR sebelumnya menguat setelah terbit putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Seorang sumber dari kalangan elite partai menyebut pembahasan tersebut berlangsung tidak lama setelah putusan terkait surat keterangan diterbitkan.
"Pokoknya habis suketlah. Nggak lama habis suket tuh, ada diskusi," ungkapnya.
Menurut sumber itu, pembahasan di parlemen mencakup waktu pelaksanaan langkah politik dan analisis terhadap salinan putusan Mahkamah Agung. Namun, upaya tersebut masih berada dalam lingkup hak konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat.
"Kalau kita tetap maju-maju aja. Hak menyatakan pendapat ada, tapi kan ya udah, sampai sebatas itu aja," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa arah politik Gerindra menjadi salah satu pertimbangan partai-partai koalisi dalam menentukan sikap berikutnya.
"Apa pun langkahnya, tergantung inilah, Gerindra arahnya ke mana. Sederhananya gitu," katanya.
Sejumlah pengurus Partai Gerindra di tingkat pusat maupun daerah belakangan menyampaikan dukungan terhadap kader partai tersebut untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden.
Pengunduran diri Gibran juga menjadi peristiwa penting dalam sejarah jabatan wakil presiden Indonesia. Sebelumnya, Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 1 Desember 1956 setelah mengalami perbedaan pandangan politik dengan Presiden Sukarno.
Hatta sempat menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Ketua DPR Sartono pada 1955. Setelah permintaan pertamanya tidak diterima, ia kembali mengirimkan surat pada 23 November 1956. DPR kemudian menyetujui pengunduran diri tersebut.
Pemberhentian Hatta secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957. Empat tahun kemudian, pada pertengahan 1960, Hatta menerbitkan pamflet Demokrasi Kita yang mengkritik penerapan demokrasi terpimpin oleh Sukarno karena dinilai menyimpang dari konstitusi dan kedaulatan rakyat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow