MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Proses tersebut akan berlangsung setelah Gibran mengundurkan diri dan Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama kandidat sesuai ketentuan konstitusi.
Keputusan jadwal diambil melalui rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat, 13 November 2026. MPR juga meminta Prabowo segera menyerahkan dua nama calon untuk mengikuti proses pemilihan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa sidang paripurna akan mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih.
"Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujar Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
Muzani menyebut rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan persyaratan kedua kandidat. Selain itu, tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama dibentuk untuk menyusun rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.
MPR mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo pada 13 November 2026 agar mengajukan dua kandidat. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan MPR, presiden memiliki waktu maksimal 14 hari setelah menerima surat tersebut untuk menyerahkan usulan.
Meski konstitusi memberikan waktu 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, pimpinan lembaga negara sepakat mempercepat tahapan pergantian. Muzani menyebut perhatian masyarakat terhadap proses tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan agenda secara cepat.
"Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar," ujar Ahmad Muzani.
Di lingkungan partai politik, PDI Perjuangan menyatakan menghormati kewenangan presiden dalam menentukan kandidat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pengusulan dua nama merupakan mandat konstitusi, sedangkan keputusan strategis partai berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDIP.
Hasto kembali menekankan bahwa kewenangan mengusulkan kandidat berada pada Prabowo. Ia berharap figur yang dipilih mampu menjawab persoalan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
"Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," ujar Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, tantangan yang perlu diperhatikan meliputi persoalan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan perbaikan kondisi ekonomi nasional.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ujar Hasto Kristiyanto.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Puan Maharani dan Pramono Anung masuk dalam bursa kandidat, Hasto tidak memberikan keputusan mengenai nama-nama tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sikap PDIP terkait kemungkinan bergabung dengan pemerintahan merupakan kewenangan ketua umum.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," ujar Hasto Kristiyanto.
Ia kembali menegaskan kewenangan pengambilan keputusan strategis partai berada pada Megawati Soekarnoputri.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," ujar Hasto Kristiyanto.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga menyatakan partainya tidak terlibat dalam pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Bogor. Menurut Deddy, PDIP masih menempatkan diri sebagai partai penyeimbang.
"Itu kan pertemuan parpol koalisi, buat apa PDIP ikutan?" ujar Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP.
Deddy menilai Prabowo paling memahami kebutuhan pemerintahan yang dipimpinnya sehingga partainya tidak akan mencampuri penentuan kandidat.
"Presiden paling tahu sosok dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan Presiden untuk membantunya mengelola pemerintahan. Itu hak prerogatif presiden dan kami sebagai partai penyeimbang tidak perlu ikut campur," ujar Deddy Sitorus.
Ia juga menyoroti kompleksitas pengelolaan pemerintahan dengan jumlah kementerian dan lembaga yang besar. Menurutnya, persoalan ekonomi dan situasi geopolitik perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pendamping presiden.
"Dengan jumlah kementerian lembaga yang begitu banyak tentunya mengelola pemerintahan menjadi sangat kompleks," ujar Deddy Sitorus.
Selain persoalan administrasi pemerintahan, Deddy menilai kondisi ekonomi dan geopolitik juga perlu diperhitungkan.
"Belum lagi masalah ekonomi dan geopolitik yang kurang positif perlu menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih wakil presiden yang baru," ujar Deddy Sitorus.
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk menyampaikan usulan kandidat. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.
"Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada," ujar Zulkifli Hasan.
Zulkifli mengatakan Prabowo belum mengumumkan kandidat dalam pertemuan tersebut. Ia juga menyebut Gerindra berpeluang mengajukan figur dari internal partainya.
"Ya, teman-teman dari, kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah," ujar Zulkifli Hasan.
Nama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin turut masuk dalam pembicaraan mengenai kandidat pengganti Gibran. Sultan menegaskan lembaganya akan mendukung proses pergantian sesuai keputusan presiden.
"Posisi dan tugas DPD RI adalah mensukseskan dan mendukung siapapun dan kapanpun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo," ujar Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI.
Sultan menyampaikan bahwa proses pengunduran diri Gibran berlangsung aman dan damai. Ia menilai pergantian kepemimpinan harus didukung seluruh elemen bangsa.
"Kita wajib bersyukur proses ini berlangsung aman dan damai. Dan sekali tugas DPD RI adalah untuk mensukseskan proses pergantian Wapres," ujar Sultan Baktiar Najamudin.
Ia juga mengharapkan dinamika politik tersebut menjadi momentum memperkuat konsolidasi nasional dan mengurangi perseteruan politik.
"Selama Dua tahun ini energy bangsa kita habis terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif. Ke depan dengan wapres terpilih kita ingin fokus membangun bangsa acara optimal," ujar Sultan Baktiar Najamudin.
Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung sebelumnya mengusulkan agar Prabowo mempertimbangkan figur yang mempunyai pengalaman memperjuangkan kepentingan daerah. Menurut Tamsil, wakil presiden mendatang perlu memiliki penerimaan luas di masyarakat serta memenuhi persyaratan konstitusional.
"Kalau berlandaskan Asta Cita, maka beliau perlu didampingi oleh seorang yang memiliki pengalaman dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Memiliki penerimaan dari kalangan masyarakat secara luas dan memenuhi kriteria secara konstitusional," ujar Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD.
Tamsil juga menyoroti pentingnya keseimbangan fiskal dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam kepemimpinan nasional.
"Bisa memberikan solusi atas keluhan daerah mengenai keseimbangan dan keadilan fiskal. Memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah dan bisa memelihara keseimbangan politik yang tidak hanya didominasi partai politik," ujar Tamsil Linrung.
Ia menyebut sejumlah pimpinan parlemen dan Ketua DPD sebagai figur yang layak dipertimbangkan. Tamsil secara khusus menilai Sultan memiliki kemampuan kepemimpinan selama dua tahun memimpin lembaga tersebut.
"Tokoh lain yang harus dipertimbangkan adalah Ketua DPD RI. Dua tahun memimpin DPD, anak muda satu ini menunjukkan leadership yang hebat, mampu mengantarkan DPD dalam memperoleh penghargaan sebagai parlemen yang bisa diandalkan," ujar Tamsil Linrung.
Proses pergantian bermula ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ahmad Muzani.
Muzani menyebut Gibran juga telah meminta agar pengunduran dirinya segera diproses oleh lembaga terkait.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujar Ahmad Muzani.
MPR kini menyiapkan tahapan administratif dan persidangan untuk memilih pengganti Gibran. Sidang paripurna pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow