Zulhas Sebut Parpol Koalisi Sepakat Wapres dari Gerindra
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan partai-partai koalisi pemerintahan tidak mengusulkan kader masing-masing untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Pembahasan pengganti berlangsung di antara partai pengusung, dengan Partai Gerindra menjadi asal kandidat yang disepakati.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas pada Minggu (15/11/2026), setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik koalisi. Mereka mendapat waktu satu minggu untuk membahas calon pengganti sebelum nama kandidat diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Zulhas menegaskan PAN tidak mengajukan kadernya dalam proses tersebut. Ia menyebut hampir seluruh pimpinan partai koalisi memiliki sikap serupa.
"Tadi saya mengatakan, kita PAN tidak (mengusulkan calon cawapres). Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra," kata Zulhas.
Menurut Zulhas, pertemuan dengan Presiden Prabowo menghasilkan kesepakatan mengenai waktu pembahasan internal. Setiap partai pengusung diberikan kesempatan untuk menentukan sikap sebelum proses pengajuan kandidat dilanjutkan.
"Nah, kemarin sudah dipanggil Bapak Presiden, kita sudah sepakat parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal, nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya, ya," jelasnya.
Ia menyebut partai pengusung yang terlibat meliputi Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat. Menurut penjelasannya, mekanisme pengajuan melibatkan kandidat dari unsur partai pengusung serta pilihan Presiden sebelum nama disampaikan kepada MPR.
"Nanti dari parpol-parpol pengusung, yang pengusung, ya. Pengusung itu kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, sama Demokrat, nanti harus mengajukan calon. Kemudian Presiden satu, dari kita satu, baru diajukan ke MPR," sambung dia.
Hingga Minggu, Zulhas menyatakan belum ada nama yang disepakati untuk mengisi posisi tersebut. Pembahasan masih berlangsung dalam lingkungan internal partai politik pengusung.
"Belum. Sabar sedikit, seminggu lagi sudah ketahuan," ucapnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi calon wakil presiden, Zulhas kembali menegaskan PAN tidak mengajukan namanya. Ia menyerahkan penentuan kandidat kepada Prabowo, terutama untuk memilih kader Gerindra.
"Dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, ya, siapa yang nyaman itu kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden nanti untuk kader-kader dari Gerindra," ungkapnya.
Di sisi lain, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak secara khusus mewajibkan calon pengganti wakil presiden berasal dari partai politik pengusung. Menurut Jimly, kewenangan mengusulkan dua kandidat kepada MPR berada di tangan Presiden.
Jimly menyampaikan pandangan tersebut setelah menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat. Ia menilai pengisian jabatan yang kosong perlu segera diproses dan MPR telah siap menerima kandidat yang diajukan kepala negara.
"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly.
Ia menjelaskan adanya perbedaan pengaturan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Perbedaan tersebut berkaitan dengan ketentuan mengenai asal partai politik kandidat pengganti wakil presiden.
"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden--dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan 'berasal dari' itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan rencana mencari pengganti Gibran setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo dijadwalkan bertolak ke Manila, Filipina, untuk menghadiri KTT ke-49 ASEAN. Setelah itu, ia akan melanjutkan perjalanan ke Shenzhen, China, guna menghadiri KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 18–19 November 2026.
"Saya berangkat ke Manila (agenda) ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari situ saya harus mencari pengganti wakil presiden. Harus dapat bisikan dari yang di atas, yang Maha Kuasa," ujar Prabowo, dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, menyatakan kekosongan jabatan wakil presiden terhitung sejak 12 November 2026. Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow