Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pengamat Minta Dokumen Cawapres Pengganti Gibran Dibuka

Smallest Font
Largest Font

Transparansi persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian dalam proses pergantian kepemimpinan nasional. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meminta seluruh dokumen persyaratan, termasuk ijazah pendidikan terakhir, dibuka kepada masyarakat agar proses verifikasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat diawasi publik. Permintaan tersebut disampaikan Adi kepada Kompas.com pada Jumat (13/11/2026).

Menurut dia, keterbukaan dokumen diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan seluruh persyaratan calon wakil presiden terpenuhi. Adi menilai dokumen yang dapat diakses masyarakat sebaiknya tersedia secara mudah. Dengan demikian, publik memiliki kesempatan untuk mengawasi proses pemeriksaan administrasi calon pengganti Gibran.

Selain keterbukaan dokumen, Adi meminta tim verifikasi MPR melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan keabsahan seluruh dokumen yang diserahkan calon wakil presiden.

"Harus dan wajib. Dan tentu dokumen persyaratan lainnya mesti terverifikasi dengan baik," ujar Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Ia juga menyoroti persoalan keabsahan ijazah Gibran yang kembali diperdebatkan setelah dua tahun menjabat sebagai wakil presiden. Adi mengaitkan persoalan tersebut dengan proses pemeriksaan dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya.

"Kejadian yang Gibran ini karena KPU hanya percaya dan bermodalkan suket dari dikdasmen tanpa datang langsung ke sekolah Gibran di Singapur atau Australia. Jadinya fatal karena setelah 2 tahun menjabat ijazahnya dipersoalkan," tutur Adi Prayitno. Menurut Adi, pengalaman tersebut menjadi alasan pentingnya pemeriksaan dokumen secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali muncul dalam proses pergantian wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 20 persyaratan bagi calon wakil presiden. Ketentuan tersebut mencakup kewajiban menyelesaikan pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA), berstatus warga negara Indonesia sejak lahir, serta berusia minimal 40 tahun. Ketentuan usia tersebut mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan itu menetapkan alternatif persyaratan berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu, MPR RI telah membentuk tim khusus untuk memeriksa persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan pembentukan tim tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Tim verifikasi tersebut beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin salah satu pimpinan MPR. Tugas utamanya adalah memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden yang diajukan.

"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ujar Ahmad Muzani, Ketua MPR RI. Selain membentuk tim verifikasi, MPR telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed