Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Hakim Bacakan Putusan Sela Kasus Ijazah Jokowi di Jakarta Timur

Smallest Font
Largest Font

Perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki tahap penentuan keberatan terdakwa. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan pembacaan putusan sela terhadap perlawanan Roy Suryo pada Senin (19/10/2026) pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur, sidang dijadwalkan berlangsung di ruang sidang utama. Putusan sela akan menentukan apakah keberatan pihak terdakwa diterima atau perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati sebelumnya menetapkan jadwal tersebut setelah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan pada Senin (5/10/2026).

"Jadi giliran Majelis bermusyawarah untuk putusan nanti akan dibacakan hari Senin tanggal 19 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB," kata Christina Endarwati, Ketua Majelis Hakim.

Dalam sidang sebelumnya, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh perlawanan Roy Suryo. Jaksa menilai surat dakwaan telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Perwakilan JPU Diffaryza menyebut surat dakwaan dengan nomor registrasi PDM-134/N.1.14/Eku.2/07/2026 disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-134/N.1.14/Eku.2/07/2026 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," kata Diffaryza.

Menurut jaksa, dakwaan memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang dikenakan. JPU menyebut rangkaian peristiwa yang dipersoalkan berlangsung pada 22 April hingga 21 Mei 2025.

Jaksa juga mendalilkan Roy Suryo telah mengetahui klarifikasi resmi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai ijazah Jokowi, tetapi tetap menyampaikan kesimpulan kepada publik tentang keaslian dokumen tersebut.

"Terdakwa mengetahui telah adanya klarifikasi resmi dari otoritas penerbit ijazah yaitu Universitas Gadjah Mada dan fakta hukum pembanding, namun terdakwa secara sengaja mengabaikan fakta pembanding tersebut," kata Diffaryza.

JPU turut mempersoalkan pernyataan Roy Suryo yang menyebut ijazah Jokowi 99,9 persen palsu. Menurut jaksa, analisis terdakwa hanya menggunakan tangkapan layar unggahan akun @diansandi, bukan dokumen digital primer yang telah terverifikasi.

"Terdakwa secara sadar memilih menyuarakan kesimpulan 99,9 persen palsu di hadapan publik seolah-olah sebagai kepastian mutlak," ujar Diffaryza.

Selain itu, jaksa menuduh Roy Suryo memanipulasi gambar ijazah melalui analisis digital dengan metode Error Level Analysis (ELA). JPU menyoroti dugaan rekayasa visual piksel, pemotongan gambar, serta penyebaran hasil analisis melalui siaran televisi dan kanal siniar.

"Terdakwa dengan sengaja memanipulasi file gambar ijazah secara digital menggunakan analisis error level analysis secara serampangan, merekayasa visual piksel, memotong gambar, dan menyebarkan seolah-olah itu adalah data otentik yang membuktikan ijazah asli saksi korban adalah palsu," kata Diffaryza.

JPU mengaitkan dugaan tersebut dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. Jaksa menilai penyebaran hasil analisis itu merugikan Joko Widodo dari sisi identitas, reputasi, dan kredibilitas.

"Yang paling menderita kerugian langsung adalah pemilik dokumen asli yang sah yakni saksi Ir. H. Joko Widodo yang identitas, reputasi dan kredibilitasnya dicatut, dihancurkan, dan dirugikan akibat manipulasi dokumen elektronik," ujar Diffaryza.

Jaksa juga menanggapi keberatan tim hukum Roy Suryo mengenai pencantuman peristiwa yang melibatkan pihak lain, termasuk sejumlah tautan video. Menurut JPU, uraian dakwaan disusun secara kronologis agar terdakwa memahami tuduhan yang dihadapinya.

"Uraian dakwaan telah disusun secara kronologis dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga terdakwa dapat mengerti tentang isi dakwaan yang diajukan kepadanya," kata Diffaryza.

Diffaryza menilai keberatan terkait ijazah fisik, dokumen elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, dan metode ELA telah memasuki ranah pembuktian perkara.

"Advokat terdakwa telah mencampuradukkan dengan substansi dari tahap pembuktian atau barangkali pleidoi atau surat pembelaan," ucap Diffaryza.

Atas dasar argumentasi tersebut, JPU meminta majelis hakim menolak perlawanan Roy Suryo dan meneruskan perkara ke tahap pembuktian. Pembacaan putusan sela dijadwalkan berlangsung di PN Jakarta Timur pada Senin (19/10/2026).

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed