Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Hakim Tolak Perlawanan Roy Suryo dalam Kasus Ijazah Jokowi

Smallest Font
Largest Font

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak perlawanan yang diajukan Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan sela yang dibacakan pada Senin (19/10/2026) membuat perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi.

Ketua majelis hakim Christina Endarwati menyatakan perlawanan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 300/Pid.B/2026/PN Jakarta Timur dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Dalam amar putusannya, Christina menyatakan, "Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat Terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima." Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi kelanjutan proses hukum terhadap Roy.

Majelis hakim kemudian memerintahkan jaksa meneruskan pemeriksaan perkara. Sidang berikutnya dijadwalkan pada Rabu (28/10/2026) pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi, dan Roy diperintahkan hadir.

Christina menjelaskan kelanjutan persidangan melalui amar putusan sela yang dibacakannya di hadapan para pihak.

"Dua, memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 300/Pid.B/2026/PN Jakarta Timur atas nama Terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tersebut di atas," ujar Christina.

Perkara ini bermula dari tudingan bahwa ijazah sarjana Jokowi palsu. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut sejumlah unggahan media sosial menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi, termasuk dua video YouTube dan satu unggahan di platform X yang menjadi bagian dari uraian perkara.

Jaksa menjelaskan, salah satu unggahan tersebut berasal dari akun YouTube @EggiSudjanaChannel dengan judul "Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu", sedangkan unggahan lainnya berasal dari akun X @DokterTifa dengan judul "ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik".

Menurut jaksa, Jokowi kemudian berkoordinasi dengan tim penasihat hukumnya. Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) juga memberikan klarifikasi bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa universitas tersebut dan telah dinyatakan lulus.

JPU mendalilkan Roy menggunakan metode analisis digital Error Level Analysis (ELA) terhadap gambar ijazah yang bukan berasal dari dokumen primer terverifikasi. Jaksa juga menyebut tidak ada verifikasi, konfirmasi, ataupun permintaan izin kepada Jokowi sebelum dokumen tersebut digunakan dalam analisis.

Dalam tanggapan atas perlawanan Roy pada 5 Oktober 2026, jaksa meminta majelis hakim menolak keberatan tersebut. JPU menilai surat dakwaan telah memenuhi persyaratan formal dan materiil serta memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan, waktu, tempat kejadian, dan ketentuan pidana yang didakwakan.

Perwakilan JPU Diffaryza menyatakan, "Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-134/N.1.14/Eku.2/07/2026 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP." Jaksa juga menilai keberatan yang diajukan pihak terdakwa telah memasuki wilayah pembuktian.

Jaksa turut menyoroti kesimpulan Roy yang menyebut ijazah Jokowi 99,9 persen palsu. Menurut JPU, bahan yang digunakan dalam analisis tersebut berupa tangkapan layar unggahan akun @diansandi, bukan dokumen digital primer yang telah diverifikasi.

Diffaryza menyatakan, "Terdakwa mengetahui telah adanya klarifikasi resmi dari otoritas penerbit ijazah yaitu Universitas Gadjah Mada dan fakta hukum pembanding, namun terdakwa secara sengaja mengabaikan fakta pembanding tersebut." Jaksa menggunakan dalil tersebut untuk mendukung argumentasi bahwa kesimpulan Roy disampaikan meskipun terdapat klarifikasi dari UGM.

JPU juga mendalilkan adanya manipulasi gambar melalui analisis ELA, termasuk rekayasa visual piksel, pemotongan gambar, dan penyebaran hasil analisis melalui siaran televisi serta kanal siniar. Jaksa mengaitkan dugaan perbuatan tersebut dengan ketentuan UU ITE.

Dalam perkara ini, Roy didakwa berdasarkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidair mencakup Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kuasa hukum Jokowi, Firman Pangaribuan, sebelumnya menilai materi perlawanan yang diajukan pihak Roy belum tepat untuk dipersoalkan pada tahap tersebut. Ia berpendapat bahwa dalil-dalil dalam dakwaan harus diuji melalui pembuktian di persidangan.

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan juga menyatakan akan mengawal jalannya persidangan. Ia mengungkapkan keyakinannya mengenai kemungkinan hasil akhir perkara, sementara putusan sela yang telah dibacakan hakim baru menentukan bahwa pemeriksaan perkara harus dilanjutkan.

Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, proses hukum terhadap Roy Suryo memasuki tahap pemeriksaan saksi pada 28 Oktober 2026. Pokok tuduhan dan pembelaan para pihak masih harus diuji dalam persidangan hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed