Indonesia Perluas Kerja Sama Hutan dan Hadapi Sorotan Pendanaan Iklim
Indonesia memperluas diplomasi perlindungan hutan melalui penjajakan kerja sama dengan Brasil dan Madagaskar di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye. Langkah tersebut mencakup pembiayaan konservasi, pengembangan kredit karbon, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Di tengah upaya tersebut, pemerintah juga menghadapi kritik mengenai komitmen pendanaan sebesar 1 miliar dolar AS atau lebih dari Rp16 triliun untuk Tropical Forests Forever Facility (TFFF). Yayasan MADANI Berkelanjutan menilai Indonesia masih memiliki kebutuhan besar untuk membiayai perlindungan hutan dan adaptasi iklim di dalam negeri.
Dalam pertemuan bilateral Indonesia dan Madagaskar pada 14 November 2026, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menjelaskan pendekatan Indonesia dalam mengintegrasikan perdagangan karbon dengan pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Pengembangan karbon hutan harus terintegrasi dengan pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan. Melalui penguatan Perhutanan Sosial dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, kami memastikan tata kelola ini memberikan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat di tingkat tapak," ujar Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan.
Indonesia juga membagikan pengalaman mengenai pembayaran berbasis hasil atas penurunan emisi, pemantauan hutan, serta perlindungan lingkungan dan sosial. Madagaskar tertarik mempelajari pendekatan tersebut untuk mendukung program ketahanan masyarakat di tiga wilayah bagian selatan yang mencakup 235 wilayah pemerintahan lokal.
Kerja sama dengan Brasil turut dibahas melalui pertemuan Kementerian Kehutanan pada 13 November 2026 di sela COP31. Staf Ahli Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati menyampaikan bahwa pengalaman Brasil dalam menghubungkan konservasi dan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu perhatian utama.
"Salah satu pengalaman yang menjadi perhatian adalah program FAS dalam mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Amazon," kata Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Kehutanan.
Pembahasan Indonesia dan Brasil mencakup Amazon Fund sebagai mekanisme pembiayaan perlindungan hutan serta Ecora, sistem sertifikasi kredit karbon yang mengutamakan metodologi ilmiah, ketertelusuran, verifikasi, dan transparansi. Kedua pihak juga menjajaki penyusunan kajian bersama dan lokakarya teknis pada Februari atau Maret 2027.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad memperingatkan bahwa ekspansi Program Strategis Nasional (PSN) berbasis lahan dapat mengurangi peluang Indonesia memperoleh manfaat dari TFFF.
"Jika proyek-proyek PSN berbasis lahan di dalam negeri terus membabat hutan alam hingga melampaui ambang batas deforestasi 0,5 persen, potensi dana yang seharusnya diterima Indonesia dari TFFF akan tergerus habis oleh penalti. Indonesia justru berisiko menanggung kerugian ganda, kehilangan ekosistem hutannya sendiri sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari fasilitas pendanaan global yang ikut didanainya," ujar Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan.
Berdasarkan analisis spasial MADANI, terdapat 37,3 juta hektare hutan alam di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru pada 2024. Sebanyak 8,17 juta hektare di antaranya merupakan hutan alam primer, sedangkan kawasan hutan alam dalam cadangan proyek PSN pangan dan energi mencapai 8,78 juta hektare.
Nadia menilai kontribusi Indonesia terhadap perlindungan iklim global seharusnya mempertimbangkan besarnya kawasan hutan yang masih dimiliki negara ini.
"Kontribusi terbesar dan paling tak ternilai dari Indonesia bagi upaya menahan laju krisis iklim global bukanlah uang tunai sebesar 1 miliar dolar AS, melainkan jasa ekosistem dari sekitar 90 juta hektare tutupan hutan tropis kita yang tetap berdiri tegak," ujar Nadia Hadad.
TFFF menetapkan ambang batas deforestasi tahunan sebesar 0,5 persen. Menurut MADANI, negara yang gagal mengendalikan kehilangan hutan berisiko menerima penalti 100 dolar AS hingga 800 dolar AS per hektare hutan yang hilang atau mengalami degradasi.
Organisasi tersebut mendesak pemerintah mengevaluasi PSN yang merusak ekosistem penting, menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan alam dan gambut, serta memastikan sedikitnya 20 persen dana TFFF dialokasikan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.
Nadia juga menekankan bahwa keberhasilan komitmen Indonesia perlu dinilai melalui kondisi tutupan hutan yang terpantau secara berkala.
"Komitmen besar Indonesia di panggung COP30 Belém hingga COP31 Antalya pada akhirnya akan diuji bukan oleh seberapa besar angka triliunan rupiah yang dijanjikan, melainkan oleh seberapa hijau tutupan hutan alam kita saat dipantau oleh satelit dunia," kata Nadia Hadad.
Komitmen Indonesia menyumbangkan 1 miliar dolar AS untuk TFFF pertama kali diumumkan pada COP30 di Belém, Brasil, November 2025. Skema yang diinisiasi Brasil tersebut memberikan insentif finansial kepada negara pemilik hutan tropis yang mampu mempertahankan tutupan hutannya.
Persoalan perlindungan hutan juga dibahas Indonesia bersama Singapura dan Malaysia dalam pertemuan trilateral di sela KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 13 November 2026. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada kedua negara tetangga.
"Saya menekankan apa yang telah kita lakukan terkait dengan kebakaran hutan. Saya menyampaikan kembali komitmen Bapak Presiden yang sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah karhutla dan saya juga menyampaikan bahwa sudah banyak sekali langkah yang diambil," kata Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri RI.
Ia menyebut sebagian besar kebakaran telah berhasil ditangani sehingga kondisi nasional membaik dibandingkan sebelumnya.
"Sehingga saat ini situasinya sudah sangat jauh lebih baik, di mana lebih dari 80 sekian persen kebakaran hutan sudah selesai, ya. Tinggal sedikit sekali," tambah Arrmanatha.
Menurut Arrmanatha, Menlu Singapura Vivian Balakrishna dan Menlu Malaysia Dato' Seri Mohamad Hasan mengapresiasi langkah Indonesia. Ketiga negara juga membahas peluang memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang melanggar hukum dalam kasus kebakaran hutan.
"Di situ ada ketertarikan bagaimana kita ke depan bekerja sama khususnya dalam mengatasi di mana perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum terkait kebakaran hutan. Sehingga kita juga bisa melakukan apa yang saya sering sebut itu telusuri aliran uang, mengikuti ke mana uangnya mengalir," ucap Arrmanatha.
Selain agenda tersebut, Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Laos untuk membahas penguatan perdagangan, energi, ketahanan pangan, hilirisasi, serta pendidikan.
Arrmanatha menjelaskan bahwa pemerintah ingin menyusun kerangka kerja terukur untuk memperkuat hubungan dengan ketiga negara tersebut.
"Kemarin saya menyampaikan bahwa kita berencana membuat rencana aksi, sehingga kita bisa mengukur capaian-capaian kerja sama bilateral kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, di bidang energi, isu-isu ekonomi lainnya, terutama terkait dengan yang menjadi prioritas Indonesia, khususnya mengenai ketahanan nasional, yang khususnya terkait dengan seperti keamanan pangan, ketahanan energi, termasuk juga aspek-aspek yang mungkin hilirisasi, pendidikan, dan sebagainya," jelas Arrmanatha.
Dalam pembahasan ASEAN, Indonesia juga menyampaikan sejumlah gagasan mengenai digitalisasi, kecerdasan buatan, dan perkembangan situasi Myanmar.
"Nah ini yang cepat kita bahas dan juga ada isu yang tentunya menjadi topik mengenai Myanmar. Ini ada beberapa konsep ide-ide di Indonesia yang sedang kita godok dan kita jajaki responsnya dengan mereka," imbuh Arrmanatha.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow