Indonesia Perkuat Penanganan Karhutla dan Kerja Sama Iklim di COP31
Indonesia memaparkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Agenda yang disampaikan mencakup pencegahan kebakaran hutan, perlindungan ekosistem, pengembangan pasar karbon, serta percepatan transisi energi yang memperhatikan kepentingan masyarakat.
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat menghadiri Antalya Leaders Summit pada Kamis (12/11/2026). Pemerintah menyoroti peningkatan risiko kekeringan akibat fenomena El Niño berkepanjangan.
Hashim menjelaskan ancaman tersebut memiliki dampak lintas negara, terutama melalui penyebaran kabut asap. Pemerintah Indonesia memperkuat pencegahan, restorasi lingkungan, penegakan hukum, serta koordinasi dengan negara-negara tetangga.
"Kondisi El Niño yang berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan, sekaligus memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga," ujar Hashim.
Menurut Hashim, lebih dari 25 ribu anggota masyarakat lokal telah dilibatkan dalam pencegahan kebakaran hutan. Pemerintah juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel.
"Kami juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional," ujar Hashim.
Selain memperkuat personel, pemerintah mengembangkan upaya konservasi untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati, termasuk orangutan, gajah, dan harimau Sumatera. Hashim juga menyampaikan pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden.
"Pemerintah baru-baru ini juga membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden," ujar Hashim.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memperkenalkan pendekatan kerja sama karbon melalui platform Carbon Connection For Climate Next (CarbonNex). Platform tersebut diluncurkan di Paviliun Indonesia pada Selasa (10/11/2026) untuk mempertemukan pengusul proyek karbon dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.
Jumhur menyatakan platform tersebut dirancang agar pertemuan para pemangku kepentingan menghasilkan tindak lanjut konkret, bukan sekadar pertukaran informasi.
"Kami ingin pertemuan ini menghasilkan lebih dari sekadar penjajakan minat. Kami ingin para peserta memahami peluang yang ada, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, dan menyepakati langkah kerja yang diperlukan untuk melangkah maju," ujar Jumhur.
CarbonNex melanjutkan penjajakan kerja sama yang sebelumnya dilakukan melalui Paviliun Indonesia dalam COP30 di Belem, Brasil, pada 2025. Platform tersebut dijadwalkan beroperasi hingga penutupan COP31 pada 19 November 2026.
"Tahun ini, kami membawa upaya tersebut lebih jauh lagi. Kami ingin mempertemukan para pengusul proyek, pembeli, dan mitra, bukan sekadar untuk bertukar informasi, melainkan untuk menyepakati langkah-langkah konkret dan melaksanakannya lebih lanjut setelah COP berakhir," ujar Jumhur.
Jumhur juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek dan perdagangan karbon. Pemerintah menyiapkan Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional untuk menjaga kontribusi Indonesia terhadap target iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
"Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas upaya mitigasi yang mendasarinya. Kita harus transparan mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana pencatatannya," ujar Jumhur.
Melalui peta jalan tersebut, pemerintah mengidentifikasi proyek dan unit karbon yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh otorisasi serta rekomendasi sektoral. Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP) juga diarahkan untuk menghubungkan kebutuhan pendanaan iklim dengan dukungan mitra dalam maupun luar negeri.
"Bagi kami, langkah-langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kerja sama dapat berjalan dengan baik," ujar Jumhur.
Dalam kesempatan yang sama, Jumhur menekankan perlunya pendekatan praktis untuk mempertemukan kebutuhan pendanaan dengan kontribusi masing-masing mitra.
"Pendekatan yang diambil haruslah praktis. Identifikasi kebutuhannya, tentukan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap mitra, dan sepakati langkah-langkah selanjutnya," ujar Jumhur.
Pada pertemuan tingkat menteri Senin (9/11/2026), Jumhur turut membahas transisi energi bersih yang melibatkan kelompok rentan, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan komunitas pesisir. Ia menilai kebijakan rendah karbon perlu membuka kesempatan ekonomi sekaligus memperluas akses energi dan lapangan kerja.
"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif dan berkelanjutan," tegas Jumhur.
Jumhur juga mendorong perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan sebagai solusi berbasis alam. Menurutnya, ketahanan iklim perlu masuk dalam perencanaan nasional, penganggaran, pembangunan daerah, hingga evaluasi kebijakan.
Program Kampung Iklim (ProKlim) disebut sebagai salah satu sarana untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur.
Ia juga mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dalam pembiayaan, Jumhur menyoroti peran pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim, inovasi teknologi, dan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional serta transfer teknologi.
"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," tutur Jumhur.
Di sisi lain, laporan Kompas.id pada 12 November 2026 menyoroti sejumlah persoalan keadilan dalam komitmen iklim Indonesia di COP31. Aspek yang menjadi perhatian meliputi perlindungan hak masyarakat adat, pendanaan iklim, dan pengendalian energi fosil.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow