Indonesia Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen
Indonesia mulai memberlakukan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen sejak September 2026. Kebijakan pemerintah yang menyasar perusahaan multinasional ini bertujuan mencegah penghindaran pajak melalui perbedaan tarif antarnegara sekaligus memastikan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, ketentuan tersebut berlaku bagi kelompok perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro atau sekitar Rp15,17 triliun per tahun. Penjelasan itu disampaikan dalam kegiatan media gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Bimo menyebut penerapan kebijakan tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk memperoleh hak pemajakan atas aktivitas ekonomi perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria internasional.
"Jadi memang hari ini semua otoritas berkomitmen tahun ini Indonesia mulai September 2026 berkomitmen untuk mengambil hak pemajakan 15 persen atas multinational enterprise yang peredaran usaha konsolidasinya itu di atas 750 juta euro per tahun," ujar Bimo, Direktur Jenderal Pajak.
Menurut Bimo, kebijakan ini juga diperlukan untuk mengurangi peluang perusahaan global memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan antarnegara demi menekan kewajiban pajak. Pemerintah ingin menciptakan persaingan usaha yang lebih setara antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik.
Berdasarkan data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi 37 entitas induk dalam negeri dan 1.721 perusahaan anak yang masuk cakupan kebijakan. Untuk kelompok wajib pajak luar negeri, terdapat 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak.
DJP juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan multinasional yang berkedudukan di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan GMT.
"Dua hari lalu kami mengundang sekitar 78 wajib pajak. Itu merupakan entitas induk maupun entitas anak yang berhubungan di Indonesia," ujar Bimo, Direktur Jenderal Pajak.
Para wajib pajak tersebut telah melakukan pendaftaran secara sukarela melalui mekanisme self-assessment sebagai wajib pajak global. Mereka selanjutnya harus memenuhi kewajiban administrasi, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Khusus dan Globe Information Return.
DJP menjelaskan, mekanisme pelaporan menggunakan standar pengungkapan informasi yang diselaraskan antara Indonesia dan negara lain tempat entitas induk perusahaan multinasional berada. Kerangka GMT mencakup tiga mekanisme, yakni Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).
Standar pajak minimum tersebut merupakan bagian dari kesepakatan perpajakan internasional untuk mengatasi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menghentikan persaingan antarnegara dalam menurunkan tarif pajak atau race to the bottom demi menarik investasi.
Selain implementasi pemerintah, perkembangan aturan GMT turut menjadi perhatian kalangan konsultan pajak. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kabupaten Bekasi menyelenggarakan seminar perpajakan pada Kamis (12/11/2026) dengan melibatkan 42 peserta.
Ketua IKPI Cabang Kabupaten Bekasi, Asep Ardiyansah, menjelaskan kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman profesional mengenai perubahan regulasi perpajakan internasional dan domestik.
"Melalui seminar ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai regulasi perpajakan terbaru, sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada wajib pajak," ujar Asep, Ketua IKPI Cabang Kabupaten Bekasi.
Seminar menghadirkan Suwardi Hasan sebagai narasumber dengan dua materi utama. Sesi pertama membahas Global Minimum Tax berdasarkan PMK 136/2024, termasuk Pilar Dua OECD, kriteria perusahaan yang menjadi sasaran, tarif minimum, serta kewajiban administrasi dan pelaporan.
Sesi berikutnya mengulas pembaruan regulasi perpajakan domestik, meliputi PER-12/PJ/2026 dan PMK 71/2026. Pembahasan mencakup mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan melalui sistem Coretax serta ketentuan keberatan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow