Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Iran Ajukan Tujuh Syarat kepada AS untuk Lanjutkan Negosiasi

Smallest Font
Largest Font

Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) menghadapi persyaratan baru setelah Teheran mengirimkan proposal nuklir melalui Qatar sebagai mediator. Pada 6 November 2026, seorang pejabat senior Iran menyatakan Washington sedang meninjau proposal tersebut, tetapi pembahasannya bergantung pada pemenuhan tujuh tuntutan Iran.

Informasi tersebut disampaikan pejabat Iran kepada Reuters dengan syarat identitasnya dirahasiakan. Ia tidak mengungkapkan rincian isi proposal nuklir yang telah diserahkan kepada pemerintah AS.

Menurut laporan tersebut, Qatar dan Pakistan terus meningkatkan upaya mediasi untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari 2026. Ketegangan meningkat setelah Presiden Donald Trump membuka kemungkinan dimulainya kembali operasi militer terhadap Iran setelah pemilu sela AS pada 3 November 2026.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan bahwa Teheran tidak akan melanjutkan perundingan maupun membuka jalur pelayaran strategis tersebut sebelum Washington memenuhi seluruh tuntutannya.

"Terkait diplomasi, kami telah menyampaikan tujuh syarat kepada pihak Amerika. Selama mereka tidak akan memenuhi ketujuh syarat tersebut, kami tidak akan membuka Selat Hormuz ataupun melakukan negosiasi," ujar Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Rezaei menyampaikan pernyataan tersebut saat mengunjungi Rusia pada 5 November 2026. Tujuh tuntutan itu sebelumnya dibawa dalam pertemuan khusus di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2026.

Presiden Donald Trump sebelumnya menolak persyaratan Iran yang disebutnya "tidak bisa diterima". Washington juga menginginkan pembahasan mengenai program nuklir Iran menjadi bagian dari tahap awal perundingan.

Berikut tujuh tuntutan Iran kepada AS sebagaimana dilaporkan Khaleej Times:

1. Menghentikan seluruh pertempuran, termasuk konflik di Lebanon yang melibatkan Hizbullah.
2. Mencabut blokade laut Amerika Serikat.
3.

Menghapus sanksi terhadap Iran.
4. Membuka pembekuan aset-aset milik Iran.
5. Mengurangi kehadiran militer AS di Timur Tengah.
6.

Membayar kompensasi atas kerusakan akibat perang.
7. Menghentikan serangan AS terhadap wilayah Iran.

Di tengah kebuntuan diplomasi, Iran juga memberikan kelonggaran pelayaran kepada kapal-kapal dari India, China, Qatar, dan Irak di Selat Hormuz. Anggota senior parlemen Iran, Amir Hayat Moqaddam, menyatakan kebijakan tersebut memungkinkan kapal dari keempat negara melintas tanpa pembatasan yang sama seperti kapal negara lainnya.

"Kapal-kapal dari negara-negara ini berlayar dengan bebas, dan Amerika pun tidak mencegatnya," ujar Amir Hayat Moqaddam, Wakil Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, kepada Kantor Berita Mahasiswa Iran (ISNA).

Menurut laporan Al Jazeera, kelonggaran tersebut berkaitan dengan kepentingan perdagangan dan hubungan diplomatik. India disebut akan memasok obat-obatan untuk Iran, sedangkan China diharapkan memberikan dukungan politik kepada Teheran. Qatar juga telah memberikan dukungan diplomatik melalui perannya sebagai mediator.

Iran disebut mengenakan biaya transit kepada kapal India dan China, sementara kapal Qatar memperoleh izin melintas tanpa biaya. Belum terdapat penjelasan terperinci mengenai ketentuan biaya bagi kapal Irak.

Data perusahaan analitik Kpler menunjukkan bahwa dari 10,23 juta barel minyak mentah Teluk yang melewati Selat Hormuz setiap hari pada Oktober 2026, sekitar 42 persen menuju China dan 13 persen dikirim ke India. China juga disebut membeli hampir 90 persen ekspor minyak mentah Iran.

Namun, pengecualian dari Iran tidak otomatis membebaskan seluruh kapal dari kebijakan Washington. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan blokade berlaku terhadap kapal dari negara mana pun yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan serta kawasan pesisir Iran. Pengiriman bantuan kemanusiaan dapat diizinkan setelah pemeriksaan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi juga membahas upaya diplomatik untuk mengamankan Selat Hormuz melalui percakapan telepon pada Kamis, 5 November 2026. Menurut Kantor Berita Oman, keduanya menekankan perlunya kesepakatan jangka panjang yang menjamin keamanan pelayaran dan mencegah konflik kembali terjadi.

Selat Hormuz berada di antara Iran dan Oman serta menjadi jalur penting pengiriman minyak dan gas dari negara-negara Teluk ke pasar internasional. Iran sebelumnya menyatakan pembukaan kembali jalur tersebut bergantung pada penghentian blokade laut oleh AS.

Persoalan kewenangan pengambilan keputusan juga menjadi tantangan dalam perundingan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pemerintahannya memperoleh "wewenang tertentu" dari Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei untuk menangani negosiasi dengan Washington.

Namun, menurut analisis Sina Toossi, peneliti senior Center for International Policy, dukungan kalangan militer dan keamanan Iran tetap menjadi faktor penting bagi setiap kesepakatan.

"Menurut saya, poin kuncinya adalah setiap kesepakatan harus mendapatkan dukungan dari kalangan keamanan-militer di Iran," ujar Sina Toossi, peneliti senior Center for International Policy, kepada Al Jazeera.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. SNSC melibatkan perwakilan angkatan bersenjata, menteri pemerintah, serta pimpinan parlemen dan lembaga peradilan sebelum keputusan strategis ditentukan oleh Pemimpin Tertinggi.

Mohsen Rezaei, mantan panglima tertinggi IRGC, menjabat sekretaris SNSC sejak awal Agustus 2026. Posisi tersebut menjadikannya salah satu tokoh penting dalam koordinasi kebijakan keamanan nasional Iran.

Sementara itu, konflik yang melibatkan Iran, AS, dan Israel sejak 28 Februari 2026 telah meluas ke Lebanon dan Yaman. Iran sebelumnya membalas serangan AS dan Israel dengan meluncurkan rudal serta pesawat nirawak ke sejumlah sasaran di Israel dan aset militer AS di negara-negara Teluk.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed