Iran Bahas Perubahan Doktrin Nuklir Jika Perang Kembali Pecah
Perdebatan mengenai masa depan kebijakan nuklir Iran semakin menguat setelah sejumlah fasilitas nuklir negara tersebut menjadi sasaran serangan. Pemerintah di Teheran kini menghadapi desakan untuk mengevaluasi doktrin yang selama ini menolak pengembangan senjata nuklir, terutama jika konflik bersenjata dengan Amerika Serikat kembali berlangsung.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, mengonfirmasi bahwa kemungkinan perubahan kebijakan tersebut telah menjadi pembahasan internal. Namun, belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, sebagaimana dilaporkan dalam wawancara yang diberitakan Farsnews Agency dan Roya News.
Rezaei menjelaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai alasan negara itu tetap mempertahankan kebijakan sebelumnya. Ia juga menyinggung pelaksanaan inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang menurutnya telah dipenuhi Iran.
"Jika perang kembali terjadi, apakah kita akan tetap menggunakan doktrin sebelumnya atau tidak, kini menjadi bahan pembahasan," ujar Rezaei.
Dalam wawancara yang diberitakan pada 1 November 2026, Rezaei kembali menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan perubahan kebijakan. Pembahasan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat setelah fasilitas nuklir Iran diserang.
"Belum ada keputusan baru terkait perubahan doktrin nuklir kami. Namun, pertanyaan ini telah muncul: jika perang kembali pecah, apakah kami ingin mempertahankan doktrin sebelumnya atau tidak?" ujar Rezaei.
Ia juga mengaitkan perdebatan tersebut dengan sikap masyarakat Iran terhadap serangan yang menargetkan infrastruktur nuklir negara itu. Rezaei menyebut tuntutan publik menjadi salah satu faktor yang mendorong evaluasi kebijakan.
"Bangsa Iran memiliki tuntutannya sendiri," ujar Rezaei.
Ia kemudian menjelaskan bahwa masyarakat mempertanyakan hubungan antara kepatuhan Iran terhadap inspeksi internasional dan serangan yang tetap diarahkan kepada fasilitas nuklirnya.
"Masyarakat melihat bahwa musuh telah menargetkan fasilitas nuklir kami. Mereka bertanya mengapa fasilitas tersebut diserang. Kami telah menyetujui seluruh inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan bahkan memfasilitasi akses para inspekturnya. Jadi, ketika masyarakat melihat hal-hal seperti ini, wajar jika mereka bertanya mengapa kami ingin membiarkan situasi tersebut terus berlanjut," papar Rezaei.
Desakan untuk mengubah kebijakan nuklir juga datang dari parlemen. Anggota parlemen Iran Mahmoud Nabavian mengungkapkan melalui unggahan di platform X pada 30 Oktober 2026 bahwa dirinya telah mengusulkan kepada Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei agar memberikan izin pengembangan bom atom.
Nabavian menyampaikan usulan tersebut dalam sebuah pertemuan di Kota Qom. Ia menyebut gagasannya memperoleh sambutan persetujuan dari peserta yang hadir. Pernyataan itu mencerminkan meningkatnya dorongan sebagian anggota parlemen untuk mengevaluasi kembali sikap Iran terhadap senjata nuklir.
Sebelumnya, mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa yang melarang penggunaan senjata nuklir. Kebijakan tersebut menjadi salah satu landasan sikap resmi Teheran yang selama ini menyatakan bahwa program nuklirnya hanya ditujukan untuk kepentingan damai.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada September, Rezaei sebelumnya menyatakan Iran masih berpegang pada fatwa tersebut dan belum mengubah doktrin nuklirnya. Namun, ia juga mengakui adanya ketidakpastian mengenai perkembangan kebijakan pada masa mendatang.
Perdebatan internal itu berlangsung ketika Iran masih menghadapi sanksi dan embargo internasional, terutama dari Amerika Serikat. Teheran juga terus memperjuangkan pengakuan atas hak pengembangan teknologi nuklir berdasarkan keanggotaannya dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Rezaei menyatakan bahwa jika perundingan nuklir kembali berlangsung, pengakuan terhadap hak-hak nuklir Iran harus menjadi prioritas. Sementara itu, tuntutan perubahan doktrin akibat ancaman perang masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan resmi negara.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow