Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Febrie Adriansyah

Smallest Font
Largest Font

Kelanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Febrie Adriansyah kini menunggu putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang Rabu (21/10/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian.

Dalam tanggapannya, jaksa menyatakan surat dakwaan telah disusun sesuai ketentuan hukum acara pidana. JPU juga menilai keberatan yang diajukan Febrie dan tim penasihat hukumnya berkaitan dengan materi pokok perkara, sehingga harus diperiksa melalui pembuktian di persidangan.

Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh perlawanan terdakwa, menyatakan dakwaan sah menurut hukum, serta menegaskan kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam permohonannya, JPU menyampaikan, "Kami selaku penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dan amar sebagai berikut. Pertama, menolak perlawanan yang diajukan terdakwa Febri Adriansyah dan tim advokat terdakwa untuk sepenuhnya," kata jaksa.

Jaksa juga meminta pengadilan memerintahkan pemeriksaan perkara nomor 78/Pidsus/TPK/2026/PN.JKT.PST berlanjut ke tahap pembuktian. Dalam permohonan yang sama, JPU menegaskan kembali keabsahan dakwaan dan kewenangan pengadilan untuk memeriksa serta mengadili perkara atas nama terdakwa Febri Adriansyah.

Alasan utama JPU menolak eksepsi tersebut adalah penilaian bahwa keberatan terdakwa menyentuh substansi perkara. Jaksa menyebut bantahan terhadap fakta dakwaan, pembuktian aset, dan keabsahan tindakan penyidikan tidak termasuk alasan perlawanan yang dapat diputus melalui eksepsi.

JPU menegaskan, "Sebagian besar dari kedua nota perlawanan merupakan bantahan atas fakta dan kebenaran dakwaan, pembuktian aset, serta sah atau tidaknya tindakan penyidikan. Hal tersebut bukan merupakan alasan perlawanan menurut Pasal 206 ayat (1) KUHAP dan harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara," tegas jaksa.

Selain mempersoalkan ruang lingkup eksepsi, jaksa mempertahankan kelengkapan surat dakwaan. Menurut JPU, dokumen tersebut telah menjabarkan unsur tindak pidana yang didakwakan, kedudukan terdakwa, aliran uang, serta waktu dan tempat terjadinya perkara.

Dua surat dakwaan yang dipersoalkan memiliki nomor registrasi PDS-33/M.1.14/Ft.1/09/2026 dan PDS-34/M.1.14/Ft.1/09/2026, masing-masing tertanggal 30 September 2026. JPU menyatakan kedua dokumen itu disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.

Jaksa turut menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menangani perkara tersebut. Penegasan itu menjadi bagian dari permintaan agar proses persidangan dilanjutkan.

Dalam penutup tanggapannya, jaksa menyampaikan, "Demikian pendapat penuntut umum atas perlawanan ini yang kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari ini, Rabu tanggal 21 Oktober 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ungkap jaksa.

Setelah mendengarkan tanggapan JPU, Majelis Hakim menjadwalkan pembacaan putusan sela pada pekan berikutnya. Putusan tersebut akan menentukan apakah keberatan terdakwa diterima atau pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed