JPPI Desak Pemerintah Terapkan Putusan MK soal Sekolah Gratis
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah segera merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembiayaan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta. Desakan ini disampaikan karena hampir 17 bulan setelah putusan dibacakan pada Mei 2025, jaminan pendidikan gratis belum terlaksana secara menyeluruh, dilansir dari Edukasi.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai pemerintah belum memiliki mekanisme pembiayaan yang memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan dasar sesuai ketentuan MK.
Dalam keterangannya pada Senin (19/10/2026), Ubaid menyebut pemerintah memang telah menyiapkan sejumlah langkah dan rancangan pendanaan. Namun, persiapan tersebut belum menghasilkan jaminan pembiayaan yang berlaku bagi seluruh peserta didik.
"Pemerintah memang telah menyiapkan sejumlah langkah dan rancangan pendanaan, tetapi belum tersedia mekanisme pembiayaan yang menjamin seluruh anak memperoleh hak pendidikan dasar sesuai mandat MK," kata Ubaid melalui keterangan tertulis.
Ubaid menjelaskan, putusan MK menjadi koreksi terhadap praktik pembiayaan pendidikan yang dinilai diskriminatif. Selama ini, anak-anak yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri kerap harus bersekolah di lembaga swasta dengan biaya lebih tinggi.
Ia juga menyoroti pidato Presiden Prabowo mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menurut Ubaid, pemerintah masih menekankan cita-cita sekolah negeri tanpa pungutan, sementara putusan MK mencakup penyelenggaraan pendidikan dasar oleh sekolah negeri dan swasta.
"Padahal, putusan MK secara tegas mencakup pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh negeri maupun swasta, dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana pertimbangan Mahkamah," ujarnya.
JPPI turut menyoroti besarnya persoalan anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Berdasarkan data yang disampaikan Ubaid, terdapat 496.191 anak putus sekolah dan 635.001 anak yang telah lulus tetapi tidak meneruskan pendidikan.
Ubaid menyebut jumlah anak yang berada di luar sistem pendidikan mencapai hampir tiga juta orang. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penyediaan sekolah negeri saja belum cukup untuk memenuhi kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar.
"Hampir tiga juta anak berada di luar sekolah. Ini seharusnya menjadi keadaan darurat pendidikan. Negara tidak boleh merasa sudah memenuhi kewajibannya hanya karena menyediakan sekolah negeri," ungkap Ubaid.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dasar. Pembiayaan sekolah swasta juga perlu menjadi bagian dari jaminan negara.
"Ketika bangku sekolah negeri tidak cukup, negara tetap berkewajiban menjamin anak mendapatkan pendidikan dasar melalui sekolah swasta tanpa terhambat biaya," pungkas Ubaid.
Sementara itu, pemerintah tengah memfinalisasi skema kebijakan pendidikan gratis mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026).
Rapat tersebut melibatkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi Kemenko PMK pada Kamis (15/10/2026), Sugiono menyatakan kebijakan pendidikan gratis ditujukan untuk memperluas kesempatan belajar dan mengurangi hambatan ekonomi maupun jarak tempat tinggal.
"Pendidikan gratis ini adalah wujud komitmen kita untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi anak seluruh bangsa. Agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah karena hambatan ekonomi, apalagi karena jauh dari jangkauan tempat tinggal," kata Sugiono.
Sugiono menjelaskan, pemerintah merancang perluasan akses pendidikan melalui tiga klaster utama. Kebijakan tersebut tidak hanya mencakup penghapusan biaya pendidikan di sekolah negeri secara bertahap.
Rancangan pemerintah juga mengakui putusan MK dengan memperluas akses bagi peserta didik di sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu, pemerintah menyiapkan afirmasi khusus bagi anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow