KBRI Paris Imbau WNI Waspadai Dampak Gelombang Demonstrasi
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris meminta warga negara Indonesia (WNI) di Prancis meningkatkan kewaspadaan menyusul demonstrasi besar pada 17 Oktober. Imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan aktivitas masyarakat, termasuk perubahan jadwal sekolah, operasional transportasi umum, serta kemacetan lalu lintas.
Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa KBRI Paris terus memantau perkembangan keamanan di wilayah kerjanya. Berdasarkan catatan perwakilan Indonesia tersebut, tidak ada WNI yang terlibat dalam demonstrasi.
Heni menjelaskan bahwa KBRI Paris telah mengingatkan masyarakat Indonesia agar berhati-hati dan memperhatikan situasi di lingkungan masing-masing.
"KBRI Paris telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah kerja agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan," ujar Heni Hamidah melalui pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu.
Selain memantau informasi resmi dari otoritas setempat, WNI diminta menghindari kerumunan demonstrasi. Heni juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menyesuaikan rencana perjalanan apabila terdapat penutupan jalan atau pengalihan rute.
KBRI Paris, menurut Heni, akan terus mengikuti perkembangan situasi setelah demonstrasi dan menjaga komunikasi dengan WNI di wilayah akreditasinya. Warga Indonesia yang menghadapi keadaan darurat dapat menghubungi hotline KBRI Paris di nomor +33-6-2112-2109.
Di luar demonstrasi besar pada Oktober, aksi pelajar telah berlangsung di berbagai kota di Prancis sejak pertengahan September. Para siswa sekolah menengah atas menuntut tambahan dana pendidikan, perbaikan kondisi belajar, penambahan staf pengajar, serta perubahan mekanisme seleksi masuk universitas.
Dalam sejumlah aksi, para siswa memblokade sekolah dan universitas. Beberapa demonstrasi juga berkembang menjadi kerusuhan, sehingga menambah tekanan terhadap otoritas pendidikan dan keamanan setempat.
Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray menyatakan pemerintah sedang meninjau proses penerimaan mahasiswa melalui Parcoursup, platform pendaftaran pendidikan tinggi yang menjadi sasaran protes pelajar. Pemerintah juga telah menempatkan dua pertiga dari 3.000 guru pengganti yang dijanjikan ke berbagai sekolah.
Menurut data hingga Kamis, 15 Oktober, sebanyak 1.260 orang telah ditangkap di wilayah metropolitan Paris sejak aksi protes pelajar dimulai. Data tersebut mencatat bahwa 86 persen dari mereka yang ditangkap merupakan anak di bawah umur.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow