Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Prancis Siagakan 70 Ribu Polisi Hadapi Demo 31 Oktober

Smallest Font
Largest Font

Rencana demonstrasi besar pada Sabtu, 31 Oktober 2026, membuat pemerintah Prancis meningkatkan pengamanan di berbagai wilayah. Sebanyak 70.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengantisipasi kerusuhan, sementara KBRI Paris dan KBRI Berlin mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) agar menjauhi lokasi aksi dan memantau perkembangan keamanan.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyampaikan pengerahan aparat tersebut pada Kamis (29/10). Menurutnya, potensi gangguan ketertiban meningkat seiring munculnya seruan demonstrasi menjelang perayaan Halloween.

"Tanggal 31 Oktober menghadirkan risiko kerusuhan publik yang sangat tinggi," ujar Laurent Nuñez, Menteri Dalam Negeri Prancis, seperti dikutip Le Monde.

Gerakan Rompi Kuning dan serikat mahasiswa Prancis menyerukan aksi protes pada Sabtu. Pemerintah juga mendeteksi ajakan berkumpul pada malam Halloween yang menggunakan seruan revolusi dan disebarkan kelompok sayap kiri radikal serta sejumlah aktivis Rompi Kuning yang mengalami radikalisasi.

Nuñez menegaskan pemerintah tidak akan mengizinkan pertemuan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

"Pertemuan-pertemuan ini akan dilarang," ujar Nuñez.

Rencana demonstrasi terbaru muncul sekitar dua minggu setelah aksi pada 17 Oktober berakhir ricuh. Menurut laporan CNN Indonesia, sejumlah toko dijarah, sedangkan berbagai bangunan dibakar dan dirusak.

Gelombang demonstrasi di Prancis telah berlangsung sejak akhir September. Aksi awalnya digerakkan para siswa yang mempersoalkan buruknya sistem pendidikan, terutama di sekolah-sekolah kawasan pinggiran, sebelum meluas menjadi protes terkait tingginya biaya hidup dan ketidaksetaraan.

Di tengah situasi tersebut, KBRI Paris mengeluarkan peringatan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal maupun berkunjung ke Prancis. Melalui akun media sosial resminya pada Jumat (30/10), perwakilan Indonesia meminta WNI meningkatkan kewaspadaan, terutama di Paris dan kota-kota yang menjadi pusat demonstrasi.

"KBRI Paris mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal maupun sedang berkunjung ke Prancis untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di Paris dan kota-kota lain yang menjadi titik konsentrasi massa dan lokasi penyelenggaraan aksi demonstrasi," tulis KBRI Paris.

KBRI Paris meminta WNI menjauhi lokasi demonstrasi, pusat kota, gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, serta fasilitas umum yang berpotensi terdampak aksi massa. Warga juga diminta menaati ketentuan keamanan dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan otoritas setempat.

"Mematuhi seluruh ketentuan keamanan dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh otoritas setempat, termasuk larangan berkumpul serta pembatasan mobilitas apabila diberlakukan," tulis KBRI Paris.

Selain memperhatikan kondisi keamanan, WNI diminta memastikan perjalanan tidak terganggu penutupan jalan maupun perubahan layanan transportasi.

"Memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, kepolisian, dan operator transportasi sebelum bepergian, serta menyesuaikan rencana perjalanan dengan memperhatikan kemungkinan penutupan jalan dan gangguan transportasi," tulis KBRI Paris.

Apabila situasi di sekitar demonstrasi memburuk, masyarakat Indonesia diminta segera meninggalkan kawasan tersebut dan mengikuti arahan aparat keamanan. KBRI Paris juga menyediakan layanan bantuan bagi WNI yang menghadapi keadaan darurat.

"Dalam keadaan darurat atau apabila memerlukan bantuan pelindungan WNI, masyarakat Indonesia dapat menghubungi Hotline Pelindungan WNI KBRI Paris: +33621122109," tulis KBRI Paris.

Imbauan serupa disampaikan KBRI Berlin menyusul rencana demonstrasi di Jerman. Perwakilan Indonesia meminta masyarakat memantau perkembangan situasi dan informasi transportasi publik melalui saluran resmi sebelum melakukan perjalanan.

"KBRI Berlin mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Jerman untuk memantau situasi dan pembaruan layanan transportasi publik melalui kanal resmi sebelum bepergian," tulis KBRI Berlin.

KBRI Berlin juga meminta WNI mengikuti petunjuk aparat keamanan apabila berada di sekitar lokasi demonstrasi. Perwakilan Indonesia menyatakan terus memantau perkembangan situasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Mengikuti arahan aparat keamanan setempat jika berada di sekitar area aksi. KBRI Berlin terus memantau situasi dan senantiasa hadir untuk memberikan pelayanan pelindungan WNI," tulis KBRI Berlin.

Di sisi kebijakan keamanan, Senat Prancis telah menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur tanggung jawab peserta demonstrasi atas kerusakan akibat aksi kekerasan. Menurut laporan ANTARA, pengesahan dilakukan melalui pemungutan suara pada Selasa malam hingga Rabu dini hari, dengan 229 suara mendukung dan 105 menolak.

Rancangan tersebut mengatur kewajiban ganti rugi atas kerusakan fasilitas publik akibat kekerasan dan perusakan. Aturan ini memungkinkan peserta aksi dimintai tanggung jawab bersama meskipun tidak terbukti melakukan perusakan secara langsung.

Nilai ganti rugi yang dapat dituntut negara mencapai 10.000 euro atau sekitar Rp200 juta untuk setiap orang. Pemerintah juga berpotensi menyita sebagian tunjangan keluarga, bantuan perumahan, dan tunjangan pendapatan minimum guna membayar kerugian.

Dalam pembahasannya, rancangan undang-undang tersebut memperoleh dukungan mayoritas kelompok kanan di Senat. Namun, kelompok kiri mengkritiknya karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, serta prinsip pertanggungjawaban individual.

Senat turut menyetujui ketentuan mengenai penghapusan konten daring yang berpotensi memicu gangguan serius terhadap ketertiban umum, terutama materi yang menghasut kekerasan, vandalisme, atau pemberontakan.

Platform media sosial diberikan waktu 24 jam untuk menghapus konten yang dimaksud. Jika tidak mematuhi ketentuan tersebut, platform dapat menghadapi pemblokiran atau penghapusan dari daftar layanan.

Rancangan itu juga mencakup perluasan kewenangan pengawasan menggunakan drone untuk kepentingan peradilan, pengawasan video berbasis algoritma, larangan administratif terhadap demonstrasi, serta sanksi tambahan bagi warga negara asing yang terlibat kerusuhan. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas oleh Majelis Nasional Prancis, dengan perbedaan politik di parlemen berpotensi mempersulit pengesahannya menjadi undang-undang.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed