Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kejagung Tetapkan Dirut PT CNI sebagai Tersangka Korupsi Nikel

Smallest Font
Largest Font

Penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2017-2020 kembali bertambah dengan penetapan DS, direktur utama sekaligus pemegang saham PT CNI, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 15 Oktober 2026. Penyidik menduga DS terlibat dalam ekspor nikel ilegal yang menyebabkan kerugian negara Rp 401 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengumumkan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di gedung Jampidsus, Jakarta Selatan. Menurut Anang, keputusan itu diambil berdasarkan hasil ekspose perkara oleh tim penyidik.

"Berdasarkan hasil ekspose, tim penyidik telah menetapkan dari pihak swasta, yaitu Tersangka DS selaku direktur utama sekaligus pemegang saham PT CNI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan tahun 2020," ujar Anang Supriatna.

Dalam perkara ini, penyidik menduga DS mengekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban pasokan untuk pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Praktik tersebut diduga melibatkan manipulasi hasil pengujian kadar nikel serta penggunaan dokumen ekspor yang proses penerbitannya menyimpang dari ketentuan.

"Tersangka diduga melakukan ekspor nikel secara melawan hukum tanpa memenuhi kewajiban DMO atau Domestic Market Obligation dengan menggunakan dokumen hasil uji kadar nikel, rekomendasi ekspor, dan persetujuan ekspor yang diduga diterbitkan melalui proses yang menyimpang dari ketentuan," jelas Anang.

Anang juga menyebut dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara dan pihak terkait dalam pengurusan dokumen perizinan. Penyidik menduga pemberian tersebut dilakukan untuk melancarkan kegiatan ekspor yang dipersoalkan dalam perkara ini.

"Untuk melancarkan kegiatan tersebut, tersangka juga diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara dan pihak terkait dalam pengurusan dokumen perizinan," ujar Anang.

Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 401 miliar. Anang menyatakan Kejagung telah menerima pengembalian kerugian negara dari PT CNI dengan nilai yang sama.

"Berdasarkan hasil penghitungan BPKP, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 401 miliar. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung telah menerima pengembalian kerugian negara dari PT CNI sebesar Rp 401 miliar, mengamankan uang hasil penggeledahan sebesar 120 ribu 400 dolar AS dan Rp 6,21 miliar, serta menerima pengembalian uang Rp 1,27 miliar yang diduga terkait suap," imbuh Anang.

Selain penetapan DS, penyidikan perkara ini sebelumnya menyasar sejumlah individu dan satu korporasi. Kejagung telah menetapkan empat tersangka perorangan dan PT CNI sebagai tersangka korporasi pada Jumat, 25 September 2026.

Salah satu tersangka dalam perkara tersebut adalah MTP, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017. Anang menyatakan penyidik menangkap MTP di rumah ASS, Dusun 2 Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 September 2026, pukul 01.24 WIB.

"MTP ditangkap di Rumah ASS Dusun 2 Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 September 2026 pukul 01.24 WIB," kata Anang.

Menurut Anang, MTP sebelumnya telah diumumkan sebagai tersangka pada 25 September 2026, tetapi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada hari tersebut. Penangkapan dilakukan setelah yang bersangkutan tidak hadir dalam pemeriksaan.

"MTP merupakan tersangka kelima dalam perkara ini yang sebelumnya belum memenuhi panggilan penyidik pada Jumat, 25 September 2026. Dalam perkara ini, MTP berperan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017," jelas Anang.

Anang menjelaskan, sebelum penangkapan MTP, tim penyidik telah mengumumkan empat tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi. MTP menjadi tersangka kelima yang diumumkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.

"Sebelumnya tim penyidik telah menetapkan empat tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi pada Jumat, 25 September 2026. MTP adalah tersangka yang telah diumumkan sebelumnya, tetapi karena yang bersangkutan tidak hadir, tim penyidik melakukan upaya pengamanan paksa," tutur Anang.

Tiga tersangka perorangan yang lebih dahulu ditahan ialah BS, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2017-2018; MHI, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019; serta NRH, Kepala Unit Sucofindo Kendari tahun 2012-2019.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed