Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korupsi Nikel Ilegal
Praktik pertambangan nikel yang tetap berjalan setelah izin berakhir menyeret PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) menjadi tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan tersebut di Jakarta Selatan pada Selasa (10/11/2026), dengan perkara yang mencakup aktivitas selama 2013-2025.
Penyidik menduga perusahaan yang dikaitkan dengan Arif Kurniawan itu tetap menambang meskipun izin operasionalnya telah berakhir. Selain persoalan perizinan, perkara tersebut mencakup dugaan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung serta pemberian suap kepada penyelenggara negara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa masa berlaku izin PT BSJ telah berakhir pada 2014. Namun, kegiatan penambangan diduga terus berlangsung hingga 2025.
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujar Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.
Anang menyebut Arif Kurniawan sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner PT BSJ. Sosok tersebut diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan.
"Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan," ujar Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.
Dalam penjelasan lainnya, Anang mengonfirmasi posisi Arif sebagai salah satu pemilik perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut.
"(AK) salah satu owner (PT BSJ) yang memperoleh keuntungan," ujar Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.
Kejagung juga mendalami dugaan keterkaitan Arif dengan sejumlah perusahaan lain yang telah digeledah. Penyidik masih menelusuri hubungan kepemilikan dan afiliasi perusahaan berdasarkan hasil penggeledahan.
"Sementara ini masih dalam proses pendalaman dari hasil penggeledahan itu, yang diduga terafiliasi dengan AK. Jadi tidak hanya ini ya," ujar Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.
Menurut Anang, penyidik telah menggeledah sekitar enam lokasi perusahaan. Lokasi tersebut meliputi kantor PT AMI di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah, kantor PT KAA di Konawe Utara, serta kantor PT AMID di Buton Tengah.
"Penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat," ujar Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.
Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang diduga berada dalam kendali Arif melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI. Perusahaan tersebut terdiri atas PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, dan PT HJ.
Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan CNN Indonesia, PT BSJ dan PT KAA diduga tetap menjalankan kegiatan pertambangan sejak 2015 setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir. Keduanya disebut menggunakan skema suspend, padahal izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar sebelumnya mengungkapkan bahwa penyidik turut menelusuri dugaan pemberian suap oleh sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada penyelenggara negara. Pemberian tersebut diduga bertujuan mempermudah administrasi perizinan, produksi, hingga penjualan nikel.
"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," ujar Saiful Bahri Siregar, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung.
Saiful menjelaskan bahwa dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam penerbitan izin pertambangan, pengawasan produksi, serta distribusi dan penjualan hasil tambang.
"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," ujar Saiful Bahri Siregar, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung.
Di sisi lain, Kejagung juga menyelidiki dugaan hubungan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pendalaman tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi setelah menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Polkam pada Senin (9/11/2026).
"Kita masih mendalami (hubungannya)," ujar Kuntadi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Kuntadi menegaskan penyidik belum memastikan adanya dugaan Listyo Sigit menjadi pihak yang melindungi aktivitas pertambangan Arif. Kejagung masih mengumpulkan informasi untuk mengungkap hubungan tersebut.
"Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya," ujar Kuntadi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik menerapkan sejumlah sangkaan, termasuk Pasal 603 dan Pasal 606 KUHP serta ketentuan terkait dalam UU Tipikor.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow