Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kejaksaan Hadapi Kendala Eksekusi Restitusi Korban

Smallest Font
Largest Font

Pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana masih menghadapi hambatan, terutama ketika jumlah korban dan nilai kerugian sangat besar. Wakil Jaksa Agung Prof. Asep Nana Mulyana mengungkapkan bahwa keterbatasan aset sitaan dan pendataan korban yang belum menyeluruh menjadi kendala utama dalam pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk saat kejaksaan menyalurkan ganti kerugian kepada korban.

Dalam pemaparannya pada Selasa (20/10), Asep menjelaskan bahwa persoalan tersebut muncul ketika aset milik pelaku yang disita tidak mencukupi untuk mengganti kerugian seluruh korban. Situasi semakin rumit apabila jumlah korban bertambah setelah penyidikan berjalan, sementara data awal belum mencakup semua pihak yang terdampak.

Asep menegaskan bahwa terdapat ketimpangan antara nilai aset yang berhasil diamankan aparat penegak hukum dan total kerugian yang dialami korban.

"Ada kesenjangan antara aset harta kekayaan pelaku yang disita oleh teman-teman penyidik atau jaksa dengan besarnya kerugian korban," ujar Asep Nana Mulyana, Wakil Jaksa Agung.

Menurut Asep, kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan memerlukan kepastian mengenai objek yang digunakan untuk membayar restitusi serta identitas penerima yang berhak. Untuk memastikan penyaluran ganti kerugian tepat sasaran, kejaksaan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Asep juga menjelaskan bahwa kedudukan restitusi dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku, tuntutan ganti kerugian secara keperdataan dan ganti rugi bagi korban tindak pidana diproses secara terpisah.

Setelah undang-undang tersebut berlaku, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam persidangan perkara pidana. Pengaturan perlindungan korban kemudian berkembang melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memperkuat dasar pengajuan restitusi dalam tuntutan jaksa.

"Restitusi bukan hanya sebagai elemen aksesoris atau pelengkap, melainkan menjadi sanksi pidana," ujar Asep Nana Mulyana, Wakil Jaksa Agung.

Penguatan berikutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan tersebut menempatkan restitusi sebagai salah satu bentuk pidana tambahan dalam penerapan sistem dua jalur atau double track system.

Ketua LPSK Antonius P.S. Wibowo menilai ketentuan hukum acara pidana yang baru semakin memperkuat posisi saksi dan korban, termasuk pemenuhan hak atas restitusi. Ia juga menyoroti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagai pedoman prosedural yang mengatur mekanisme pemberian ganti kerugian.

Antonius turut menilai ketentuan sita jaminan untuk restitusi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban sebagai perkembangan positif. Berdasarkan peraturan yang berlaku, LPSK bertugas menilai besaran ganti kerugian dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Meski demikian, Antonius mengungkapkan bahwa proses penilaian masih membutuhkan waktu karena banyaknya dokumen korban yang harus diverifikasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi lembaga terkait dalam mempercepat proses peradilan sekaligus memastikan hak korban terpenuhi.

"Nah ini menjadi tantangan bagaimana kita bisa mewujudkan sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan," ujar Antonius P.S. Wibowo, Ketua LPSK.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed