Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kejati NTB Ajukan Kasasi atas Vonis Tiga Terdakwa Korupsi Lahan MXGP

Smallest Font
Largest Font

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding tiga terdakwa perkara korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP Samota, Kabupaten Sumbawa, yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Jaksa menilai hukuman dan denda yang dijatuhkan belum memenuhi tuntutan dalam perkara pengadaan tanah senilai Rp52 miliar tersebut.

Juru Bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, menyampaikan bahwa permohonan kasasi telah didaftarkan pada 12 Oktober 2026, sedangkan sejumlah laporan media menyebut pengajuan upaya hukum itu dilakukan pada 13 Oktober 2026. Keberatan jaksa terutama menyangkut besaran denda Rp50 juta bagi setiap terdakwa, jauh di bawah tuntutan denda sekitar Rp500 juta.

Menurut Harun, perbedaan besaran denda dan masa kurungan pengganti menjadi pertimbangan utama pengajuan kasasi. Dalam putusan banding, denda masing-masing terdakwa ditetapkan Rp50 juta dengan kurungan pengganti selama 50 hari.

Harun menjelaskan keberatan penuntut umum terhadap putusan banding tersebut.

"Jadi, yang dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan itu dilihat dari materi tuntutan. Penuntut umum menyebut nominal denda kurang lebih Rp500 juta, tapi dalam putusan banding kemarin, menjadi Rp50 juta dengan subsider 50 hari," kata Harun.

Selain persoalan denda, jaksa mempersoalkan tidak dicantumkannya kembali arahan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Arahan tersebut sebelumnya muncul dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram.

Harun menyatakan seluruh fakta persidangan yang dinilai relevan akan disampaikan melalui memori kasasi kepada Mahkamah Agung.

"Dalam memori kasasi nanti akan menjadi kesempatan kita (penuntut umum) untuk ungkap semua. Artinya semua fakta akan kami sampaikan di memori kasasi," ujar Harun.

Tiga terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan, serta dua penilai publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Pung Saifullah Zulkarnaen dan Muhammad Jan. Pengadilan Tinggi NTB menjatuhkan hukuman berbeda sesuai dengan peran dan pertimbangan hukum terhadap masing-masing terdakwa.

Subhan dihukum dua tahun tiga bulan penjara dan denda Rp50 juta, dengan kurungan pengganti selama 50 hari. Hukuman penjaranya bertambah dibandingkan putusan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana satu tahun tiga bulan, sementara besaran dendanya tetap sama.

Adapun Pung Saifullah Zulkarnaen dan Muhammad Jan masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun penjara serta denda Rp50 juta dengan kurungan pengganti 50 hari. Putusan banding membatalkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya diberikan kepada keduanya oleh Pengadilan Tipikor Mataram.

Perubahan putusan terhadap kedua penilai publik itu membuat status penahanan mereka turut menjadi perhatian. Kejati NTB sebelumnya telah melaksanakan putusan tingkat pertama dengan mengeluarkan keduanya dari tahanan.

Harun mengatakan kewenangan mengenai status penahanan kedua terdakwa setelah pengajuan kasasi diserahkan kepada Mahkamah Agung.

"Jadi, karena kami sudah ajukan kasasi, untuk status Pung dan Jan lepas dari tahanan kami serahkan kewenangan ke Mahkamah Agung," kata Harun.

Perkara tersebut berawal dari pengadaan lahan seluas 70 hektare untuk pembangunan Sirkuit MXGP Samota oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada 2022. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, pengadaan senilai Rp52 miliar itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp6,7 miliar.

Lahan tersebut dibeli dari mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan, yang juga dikenal sebagai Ali BD. Dalam persidangan, namanya disebut terkait penerimaan pembayaran atas lahan tersebut, sedangkan hakim tingkat pertama meminta jaksa mendalami kemungkinan keterlibatannya berdasarkan fakta perkara.

Selain Ali Bin Dachlan, pertimbangan hakim tingkat pertama juga menyinggung Deni Arifuddin, yang disebut menjabat Kasatgas B dalam proses identifikasi dan intervensi lahan, serta M. Jalaluddin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, arahan pendalaman terhadap pihak-pihak tersebut tidak kembali dicantumkan dalam putusan banding.

Ali Bin Dachlan sebelumnya telah menyerahkan uang sekitar Rp6,7 miliar kepada penyidik Kejati NTB setelah hasil audit mengungkap kerugian negara. Menurut pemberitaan mengenai perkara tersebut, tindak lanjut terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain masih menunggu proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed