Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kejati Sulsel Usut Mafia Alsintan dan Pokir DPRD Bone

Smallest Font
Largest Font

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengusut dua dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta program Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bone. Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin mengungkapkan kedua perkara periode 2024-2025 tersebut telah memasuki tahap penyelidikan, dengan sejumlah indikasi penyimpangan yang sedang ditelusuri penyidik.

Dalam perkara distribusi alsintan, nilai bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp243,6 miliar. Anggaran tersebut terbagi menjadi Rp123,6 miliar pada 2024 dan Rp120 miliar pada 2025, berdasarkan keterangan Syarifuddin yang diberitakan ANTARA pada 3 November 2026.

Penyidik telah meminta keterangan dari 74 pihak yang terdiri atas kelompok tani dan jajaran dinas pertanian kabupaten/kota. Pemeriksaan mencakup proses pengadaan, alokasi bantuan, penyaluran, penerimaan hingga keberadaan barang di lapangan.

Syarifuddin mengungkapkan bahwa penyidik menemukan indikasi penyimpangan berupa penebusan alat kepada oknum tertentu serta manipulasi data kelompok tani penerima bantuan.

"Kami menemukan indikasi penebusan alat ke oknum tertentu dan manipulasi data kelompok tani penerima. Sejauh ini, 74 pihak dari dinas dan kelompok tani sudah kami periksa," ujar Muhammad Syarifuddin, Kepala Kejati Sulsel.

Pada 2024, bantuan pertanian yang disalurkan meliputi traktor roda empat, traktor roda dua, traktor crawler, pompa air, dan hand sprayer. Sementara itu, distribusi tahun 2025 mencakup traktor roda empat, combine harvester, en-traktor, serta hand sprayer.

Penelusuran juga diarahkan untuk mencocokkan jumlah bantuan yang dialokasikan pemerintah dengan barang yang benar-benar diterima kelompok tani. Proses tersebut membutuhkan koordinasi dengan berbagai pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan.

"Jadi kami harus mengetahui berapa alsintan yang seharusnya disalurkan ke kabupaten, berapa yang diterima, termasuk mengonfirmasi kelompok-kelompok taninya dan bagaimana kondisinya saat ini," kata Syarifuddin.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara singkat karena penyidik harus memperoleh data pembanding dari setiap daerah penerima bantuan.

"Kami harus mendapatkan dukungan dari seluruh kabupaten. Agak lama karena harus memastikan berapa yang seharusnya disalurkan dan berapa yang benar-benar diterima," ujar Muhammad Syarifuddin.

Selain perkara alsintan, Kejati Sulsel menyelidiki dugaan penyimpangan penyusunan anggaran Pokir DPRD Kabupaten Bone periode 2024-2025. Penyidik menemukan indikasi persekongkolan dalam proses penetapan APBD, khususnya terkait program yang diduga dipaksakan masuk ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Program tersebut diduga tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurut Syarifuddin, masuknya anggaran tersebut berdampak pada tidak terbayarkannya sejumlah kebutuhan pemerintah daerah.

Dana yang terdampak meliputi Tunjangan Hari Raya (THR) guru sebesar Rp37 miliar, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemerintah Kabupaten Bone, serta iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.

Untuk membongkar dugaan penyimpangan tersebut, penyidik telah melibatkan ahli perencanaan anggaran daerah dan auditor. Pemeriksaan diarahkan pada proses penyusunan APBD serta dugaan pemaksaan program ke dalam dokumen anggaran.

"Kami sudah menggandeng ahli perencana APBD dan auditor untuk membongkar persekongkolan ini," ujar Muhammad Syarifuddin.

Dalam perkembangan penanganan perkara lain, Kejati Sulsel juga menghadapi permohonan praperadilan kedua yang diajukan mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan BB terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Tahun Anggaran 2024.

Syarifuddin menyatakan penetapan tersangka kembali pada 1 September 2026 telah didasarkan pada sedikitnya dua alat bukti baru. Bukti tersebut mencakup laporan audit BPKP tertanggal 22 Juni 2026, keterangan ahli, bukti elektronik, serta pemeriksaan sejumlah saksi.

"Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Kami menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur maupun rekayasa dalam penanganan perkara ini. Kejati Sulsel memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar untuk menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya, serta menyatakan sah penyidikan dan penetapan tersangka atas diri BB," tegas Muhammad Syarifuddin, Kepala Kejati Sulsel.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi menyatakan institusinya telah menyiapkan pengawalan terhadap persidangan praperadilan tersebut.

"Pengawalan dilakukan dengan mengerahkan kekuatan penuh, baik personel maupun sarana pendukung berupa peralatan, guna memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan tertib, aman, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tambah Soetarmi.

Sementara itu, penyelidikan dugaan penyimpangan distribusi alsintan dan anggaran Pokir DPRD Bone masih berlangsung. Kejati Sulsel belum mengumumkan penetapan tersangka dalam kedua perkara tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed