Kemendikdasmen Verifikasi Usulan Penerima PIP Fase II 2026
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memproses pengusulan calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) fase II tahun anggaran 2026 melalui verifikasi sekolah dan dinas pendidikan pada Oktober. Tahapan ini bertujuan memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada murid dari keluarga miskin atau rentan miskin berdasarkan data sosial ekonomi dan kondisi khusus peserta didik.
Berdasarkan pemberitahuan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) yang dipublikasikan pada 16 Oktober 2026, sekolah memverifikasi calon penerima pada 15–22 Oktober. Selanjutnya, dinas pendidikan melakukan verifikasi pada 23–30 Oktober, sedangkan surat pengusulan dari dinas pendidikan harus disampaikan kepada Puslapdik paling lambat 6 November 2026.
Proses pengusulan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 dan Persesjen Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, serta pemangku kepentingan yang berwenang dapat mengajukan calon penerima sesuai ketentuan program.
Data calon penerima bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan 31 Agustus 2026 yang telah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Puslapdik juga memeriksa kelengkapan identitas, termasuk tanggal lahir, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ibu kandung, dan status kepemilikan rekening Simpanan Pelajar (SimPel).
Menurut informasi Puslapdik, prioritas pengusulan mencakup murid dalam desil 1–4 DTSEN, anak yang berisiko putus sekolah atau kembali belajar setelah berhenti, anak yatim atau piatu, penghuni panti asuhan atau panti sosial, serta murid penyandang disabilitas. Kelompok lain yang dipertimbangkan meliputi peserta didik dengan orang tua atau wali yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), anak dengan orang tua atau wali berstatus narapidana, serta murid yang berkonflik dengan hukum atau berada di bawah pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Dalam pelaksanaannya, sekolah harus menyesuaikan usulan dengan kondisi nyata keluarga dan target penerima berdasarkan hasil pemadanan data. Komite Sekolah juga harus mengetahui pengusulan calon penerima sesuai sasaran yang ditentukan.
Dinas pendidikan bertugas memantau dan membina sekolah selama verifikasi. Jika sekolah belum mengusulkan calon penerima atau jumlahnya belum memenuhi target, dinas pendidikan perlu melakukan verifikasi, validasi, dan pengusulan tambahan. Ketentuan tersebut turut disampaikan dalam sosialisasi evaluasi PIP di Probolinggo pada 15 Oktober 2026.
Selain melalui pengusulan lembaga pendidikan, siswa dan orang tua dapat memeriksa status penerima melalui situs resmi PIP Kemendikdasmen di pip.kemendikdasmen.go.id. Pengguna perlu memasukkan NIK dan NISN sesuai data identitas, kemudian menyelesaikan verifikasi yang ditampilkan sistem.
Hasil pemeriksaan membantu keluarga mengetahui status penerimaan dan informasi penyaluran. Jika sistem menampilkan keterangan dana sudah masuk beserta tanggal pencairan, informasi tersebut menunjukkan dana telah masuk ke rekening berdasarkan data yang tersedia. Sebaliknya, status sebagai penerima tanpa keterangan dana masuk tidak otomatis berarti bantuan sudah dapat ditarik.
Besaran bantuan PIP tahun 2026 berbeda menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan panduan program, peserta didik TK, SD/SDLB, dan Paket A memperoleh Rp225.000 per semester atau Rp450.000 per tahun. Siswa SMP/SMPLB dan Paket B menerima Rp375.000 per semester atau Rp750.000 per tahun, sedangkan jenjang SMA/SMALB, SMK, dan Paket C memperoleh Rp900.000 per semester atau Rp1.800.000 per tahun.
Skema tersebut juga mencakup jenjang TK dan menggunakan pembagian penyaluran berdasarkan semester. Besaran yang diterima siswa dapat mengikuti ketentuan penyaluran sesuai status dan kondisi penerima yang ditetapkan pemerintah.
Bagi calon penerima yang tercantum dalam surat keputusan nominasi dan diwajibkan mengaktifkan rekening, sekolah perlu menerbitkan surat keterangan aktivasi. Dokumen yang diperlukan meliputi fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan dokumen asli, fotokopi KTP orang tua atau wali, surat keterangan dari sekolah, serta KTP atau kartu pelajar siswa jika tersedia.
Menurut panduan aktivasi rekening PIP, BRI melayani peserta didik jenjang SD dan SMP sederajat, sedangkan BNI melayani jenjang SMA dan SMK sederajat. Untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Aceh, bank penyalur yang ditetapkan adalah BSI. Setelah verifikasi bank selesai, siswa memperoleh buku tabungan SimPel dan kartu debit sesuai prosedur yang berlaku.
PIP ditujukan untuk membantu kebutuhan pendidikan, seperti buku pelajaran, seragam, alat tulis, tas, sepatu, dan transportasi ke sekolah. Penetapan penerima tetap bergantung pada verifikasi serta ketentuan program, sehingga memenuhi salah satu kriteria sasaran tidak otomatis menjamin siswa memperoleh bantuan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow