Kemendiktisaintek Canangkan Zona Integritas untuk Cegah Korupsi
Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan pendidikan tinggi terus dilakukan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Melalui Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, kementerian tersebut mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa (13/10/2026) di Graha Diktisaintek, Gedung D Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta.
Langkah tersebut melibatkan tiga direktorat, yakni Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi, Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif, serta Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi. Dilansir dari Edukasi, pencanangan ini diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Dr. M. Samsuri, S.Pd., menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian penting dalam menanamkan prinsip reformasi birokrasi di lingkungan organisasinya.
"Hari ini, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan kegiatan yang menjadi salah satu tonggak penting untuk menjadikan reformasi birokrasi tertanam di Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi," ujar Dr. M. Samsuri, S.Pd., dalam sambutannya.
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A., menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas diperlukan karena potensi penyimpangan masih dapat terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pengawasan dan keterbukaan harus diperkuat untuk mencegah korupsi, gratifikasi, serta konflik kepentingan.
"Kami menyadari bahwa potensi penyimpangan dapat muncul dalam proses penyelenggaraan layanan publik. Karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian yang kuat, transparansi dalam tata kelola, serta budaya kerja yang menolak korupsi, gratifikasi, dan konflik kepentingan," ujar Ahmad Najib Burhani.
Najib menyoroti proses akreditasi jurnal sebagai salah satu bidang yang berpotensi menghadapi intervensi pihak luar. Ia mengungkapkan adanya lembaga yang berupaya memengaruhi kementerian agar jurnal mereka memperoleh akreditasi meskipun masih terdapat aspek penilaian yang perlu dibahas.
"Dalam proses akreditasi jurnal, ada banyak lembaga dari luar yang mencoba mendekati kita agar jurnal mereka mendapatkan akreditasi, meskipun aspek penilaiannya mungkin masih perlu didiskusikan lebih lanjut," papar Ahmad Najib Burhani.
Selain akreditasi jurnal, pembangunan sekolah di berbagai daerah juga menjadi perhatian. Najib menyebut terdapat pihak-pihak yang mencoba menitipkan kepentingan tertentu ketika proses pembangunan sekolah berlangsung.
"Hal lain berkaitan dengan pembangunan sekolah. Saya kira, kita sudah banyak melihat berbagai persoalan dalam proses tersebut. Ketika berkunjung ke sejumlah daerah, misalnya, mungkin ada pihak-pihak yang mencoba menitipkan kepentingan tertentu kepada kita. Hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian bersama," jelas Ahmad Najib Burhani.
Persoalan intervensi juga ditemukan dalam proses seleksi penerima Beasiswa Garuda. Najib mencontohkan adanya ketua yayasan yang menghubungi pihak terkait untuk meminta agar peserta didiknya diterima sebagai penerima beasiswa tersebut.
"Hal lain yang dekat dengan kita adalah Beasiswa Garuda. Bapak dan Ibu mungkin pernah mengalami atau melihat hal serupa. Sebagai contoh, ada seorang ketua yayasan yang menelepon agar anak-anaknya diterima sebagai penerima Beasiswa Garuda," ujar Ahmad Najib Burhani.
Najib juga mengungkapkan adanya pemberian barang kepada instansi yang berpotensi dikategorikan sebagai gratifikasi. Praktik tersebut, menurutnya, pernah ditemui ketika dirinya mendapat undangan untuk menjadi pembicara dalam suatu kegiatan.
Ia menegaskan bahwa pencanangan zona integritas bukan merupakan awal dari upaya pembenahan kelembagaan, melainkan penguatan terhadap berbagai langkah yang telah berjalan. Komitmen tersebut mencakup peningkatan integritas, akuntabilitas, dan mutu pelayanan publik.
"Pembangunan Zona Integritas yang kita canangkan hari ini bukanlah titik awal, melainkan penguatan atas upaya yang telah dijalankan selama ini. Kita menegaskan kembali komitmen untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi kelembagaan," tegas Ahmad Najib Burhani.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow