Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemenkeu Salurkan Sisa Dana Rp 10 Triliun BPJS pada November

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah akan mencairkan tambahan anggaran Rp 10 triliun untuk BPJS Kesehatan pada November 2026 setelah mengevaluasi penggunaan dana tahap pertama dan ketahanan keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rencana tersebut disampaikan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (13/11/2026), dilansir dari Money.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menjelaskan, pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan sepanjang 2026. Sebanyak Rp 10 triliun telah disalurkan pada Oktober 2026, sedangkan sisanya menunggu hasil evaluasi.

Menurut Sudarto, pencairan tahap kedua tidak hanya bergantung pada evaluasi pemanfaatan anggaran sebelumnya. Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan dana JKN untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program tersebut.

“Pemerintah menyalurkan dana ke BPJS kesehatan. Rencana tahun ini adalah 20 triliun, di mana Rp10 triliunnya sudah diseluruhkan dari bulan Oktober yang lalu. Kemudian sisanya rencananya akan disalurkan setelah kita melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan juga ketahanan dana JKN. Harapannya nanti akan disiapkan pada November ini,” ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Sudarto menegaskan, pemerintah tetap memprioritaskan kesinambungan pembiayaan JKN karena program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

“Pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan termasuk ketahanan dana program JKN. Karena manfaatnya sangat-sangat luar biasa untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Sudarto.

Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 247,3 triliun pada 2026. Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran tersebut turut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program JKN.

Di luar tambahan dana Rp 20 triliun, anggaran khusus program JKN tercatat mencapai Rp 82,3 triliun. Data pemerintah juga menunjukkan jumlah peserta JKN mencapai 284,7 juta jiwa hingga September 2026, atau lebih dari 98 persen total populasi Indonesia.

Luky menyebut peningkatan kepesertaan JKN berjalan seiring dengan berkurangnya porsi pengeluaran kesehatan yang ditanggung langsung oleh rumah tangga. Berdasarkan data yang disampaikannya, persentase tersebut turun dari 43,7 persen pada 2014 menjadi 28,3 persen pada 2024.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/11/2026), Luky menjelaskan perkembangan tersebut sebagai bagian dari perluasan perlindungan kesehatan masyarakat.

“Ini merupakan capaian yang sangat besar dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Dampaknya juga terlihat pada struktur pembiayaan kesehatan nasional. Artinya, negara semakin hadir dalam melindungi masyarakat dari beban finansial akibat penyakit,” ujar Luky.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed