Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemenperin Siapkan Insentif Mobil Hybrid dengan Syarat TKDN

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah telah menyediakan skema insentif bagi produsen mobil hybrid yang ingin mengembangkan industri kendaraan rendah emisi di Indonesia. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan fasilitas tersebut dapat diperoleh perusahaan yang memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan nilai investasi, sebagaimana dilansir dari Money, Selasa (10/11/2026).

Sarmuji menjelaskan, pemberian insentif tidak berlaku otomatis bagi seluruh produsen. Perusahaan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk target penggunaan komponen lokal dan komitmen penanaman modal.

"Misalkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) harus 60 persen, lalu ada persyaratan investasinya harus sekian triliun dan lain sebagainya, itu mesti dipenuhi," ujar Sarmuji, Menteri Perindustrian.

Selain dukungan fiskal, industri otomotif juga mengharapkan fasilitas nonfiskal untuk meningkatkan daya tarik kendaraan hybrid di masyarakat. Salah satu bentuk dukungan yang menjadi perhatian adalah pembebasan aturan ganjil genap.

Sarmuji menjelaskan bahwa penerapan kebijakan ganjil genap saat ini masih terbatas di Jakarta. Karena itu, produsen kendaraan hybrid tetap memiliki peluang pasar di berbagai daerah meskipun tidak memperoleh fasilitas pembebasan aturan tersebut.

"Tapi sebenarnya kota-kota yang menerapkan ganjil-genap itu kan enggak terlalu banyak dan baru di Jakarta. Jadi di luar Jakarta, mereka pangsa pasarnya sangat terbuka dengan atau tanpa insentif ganjil-genap, karena ganjil-genap belum diterapkan di luar Jakarta," ujar Sarmuji.

Menurut Sarmuji, fasilitas nonfiskal tetap dibutuhkan untuk mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi, terutama di Jakarta. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan masyarakat ketika memilih kendaraan dengan konsumsi energi yang lebih efisien.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mengusulkan pemberian insentif bagi dua jenis kendaraan elektrifikasi yang sedang dikembangkan di Indonesia, yakni Range Extended Electric Vehicle (REEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Usulan tersebut muncul karena kedua teknologi kendaraan itu dinilai membutuhkan dukungan pemerintah agar pengembangannya di dalam negeri dapat berjalan. Sarmuji menyampaikan hal tersebut saat ditemui di kantornya pada Rabu (21/10/2026).

"Tentu ini membutuhkan insentif. Kalau mobil full baterai (BEV) selama ini kan sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi seperti bebas ganjil genap. Sementara yang Plug-in Hybrid dan REEV itu belum dirumuskan insentifnya," ujar Sarmuji.

Ia juga menjelaskan bahwa kendaraan PHEV dan REEV berpotensi membantu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite. Kedua teknologi tersebut menggabungkan penggunaan mesin dan tenaga listrik sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar.

"Orang tidak lagi berpikir peralihan dari Pertamax ke Pertalite, karena pakai Pertamax pun lebih hemat karena ada campuran dengan elektrik," ujar Sarmuji.

Untuk mendukung pengembangan kendaraan tersebut, Kemenperin mengusulkan dua kelompok fasilitas, yakni insentif fiskal dan nonfiskal. Dukungan nonfiskal meliputi pembebasan aturan ganjil genap di kota besar, penyediaan tempat parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

Sementara itu, pembahasan mengenai insentif fiskal masih akan dilakukan Sarmuji bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan demikian, perumusan fasilitas perpajakan untuk kendaraan PHEV dan REEV masih menunggu pembahasan antarkementerian.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed