Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kepala BNPB Janji Benahi Internal dan Tak Intervensi KPK

Smallest Font
Largest Font

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi berjanji membenahi internal lembaganya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Kristomei menegaskan BNPB tidak akan mencampuri proses hukum tersebut.

Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10). Salah satu pejabat yang sempat terjaring operasi tersebut adalah Sekretaris Utama BNPB Rustian.

Kristomei menegaskan bahwa penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Ia menyatakan BNPB akan menghormati ketentuan hukum yang berlaku tanpa melakukan intervensi terhadap proses penyidikan.

"Ah, jadi kalau kasus OTT kemarin, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memproses hukumnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Kristomei di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Selain menghormati proses hukum, Kristomei menyatakan konsolidasi dan pembenahan organisasi menjadi agenda setelah dirinya resmi memimpin BNPB. Dugaan korupsi yang melibatkan pegawai lembaga tersebut turut menjadi perhatian dalam upaya pembenahan internal.

"Tentu dong (bersih-bersih BNPB). Kan saya bilang konsolidasi internal," ujar Kristomei.

Dalam kesempatan yang sama, Kristomei kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan di lingkungan BNPB.

"Janji dong," tegasnya.

Terkait kemungkinan perubahan susunan pejabat, Kristomei mengatakan keputusan akan mempertimbangkan perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung. Ia membuka kemungkinan mengganti pejabat apabila situasi dan kebutuhan mengharuskannya.

"Ya, nanti kita lihat. Kalau memang harus karena ada proses hukum di situ, ya kalau memang harus ganti, kita ganti," ujar Kristomei.

Kristomei juga menyinggung penanganan pegawai BNPB yang terseret perkara KPK. Ia tidak merinci langkah bantuan hukum yang mungkin diberikan kepada pegawai tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti perkembangan perkara.

"Ya, kita ikuti saja proses hukumnya nanti bagaimana sebaiknya," imbuhnya.

KPK sebelumnya melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Setelah operasi tersebut, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP kebencanaan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed