Kolombia Buka Kedutaan di Yerusalem dan Pulihkan Hubungan dengan Israel
Pemerintahan baru Kolombia mengubah arah kebijakan luar negerinya terhadap Israel melalui peresmian kedutaan di Yerusalem pada Rabu, 14 Oktober 2026. Langkah yang dihadiri Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar dan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar itu menjadikan Kolombia negara ke-10 yang membuka kedutaan di kota tersebut, sekaligus menandai pemulihan hubungan diplomatik setelah pemutusan hubungan pada 2024.
Menurut laporan Al Jazeera, keputusan tersebut merupakan bagian dari perubahan kebijakan Presiden Abelardo de la Espriella, yang mulai menjabat pada Agustus 2026. Pemerintahan sebelumnya di bawah Gustavo Petro memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada Mei 2024 sebagai bentuk penentangan terhadap perang di Gaza.
Selain membuka kedutaan, Kolombia mengaktifkan kembali perjanjian perdagangan bebas dengan Israel pada Selasa, 13 Oktober 2026. Perjanjian itu sebelumnya dihentikan oleh pemerintahan Petro. Langkah tersebut memperkuat perubahan hubungan bilateral di bidang diplomatik dan ekonomi.
Dalam acara peresmian, Escobar menyatakan bahwa pemulihan hubungan tersebut merupakan langkah konkret pemerintahannya. Ia juga menegaskan perubahan posisi Kolombia terhadap Israel.
"Hari ini, kami mengambil langkah konkret untuk memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara, hubungan yang seharusnya tidak pernah diputus," ujar Omar Bula Escobar, Menteri Luar Negeri Kolombia.
Escobar kemudian menegaskan posisi pemerintahannya mengenai kerja sama kedua negara.
"Israel adalah mitra strategis. Sejak dahulu demikian, dan mulai sekarang, hubungan itu akan menjadi lebih kuat," ujar Escobar dalam upacara tersebut.
Menurut laporan Ynet, Escobar juga mengumumkan penarikan Kolombia dari Hague Group, koalisi negara-negara yang mendorong langkah diplomatik, hukum, dan ekonomi terhadap Israel terkait perang di Gaza. Pengumuman itu disampaikan dalam acara di Kementerian Luar Negeri Israel yang turut dihadiri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
"Saya hampir menitikkan air mata dalam acara yang menandai pemulihan hubungan dengan Israel, yang seharusnya tidak pernah diputus," ujar Escobar.
Ia menjelaskan bahwa keputusan keluar dari koalisi tersebut mencerminkan penolakan pemerintahannya terhadap pendekatan yang dinilainya berupaya mengisolasi Israel.
"Hari ini saya mengumumkan bahwa Kolombia keluar dari Hague Group, kelompok negara yang menyerang Israel dan berupaya mengisolasinya. Kami menentang pendekatan tersebut," ujar Escobar.
Escobar juga mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober dan menyampaikan dukungan kepada Israel. Dalam kesempatan lain, ia menceritakan pertemuannya dengan Elkana Bohbot, mantan sandera Hamas yang selamat dari penahanan di Gaza, sehari sebelum peresmian kedutaan.
"Saya memberikan paspor Kolombia kepadanya," ujar Escobar mengenai pertemuannya dengan Bohbot.
Ia turut menyampaikan penghargaan kepada para penyintas penahanan.
"Para penyintas menjadi inspirasi bagi kita semua," ujar Escobar.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyambut pembukaan kedutaan tersebut sebagai perkembangan penting bagi hubungan bilateral. Menurut laporan Jerusalem Post, ia menyatakan bahwa pemerintah kedua negara telah membalikkan sebagian besar dampak kebijakan pemerintahan Petro dalam waktu dua bulan.
"Dalam waktu hanya dua bulan, kami telah membalikkan sebagian besar dampak negatif pemerintahan Petro terhadap hubungan Israel-Kolombia dan bahkan membuka jalan bagi kemajuan baru. Saya berterima kasih kepada Abelardo de la Espriella atas tekadnya untuk membawa hubungan Israel-Kolombia ke tingkat tertinggi sepanjang sejarah," ujar Saar.
Saar juga menegaskan bahwa Yerusalem tetap menjadi pusat kebijakan diplomatik Israel. Ia menyebut pembukaan kedutaan Kolombia sebagai tonggak baru dalam upaya diplomatik negaranya.
Presiden Netanyahu menyambut pemulihan hubungan tersebut dan menyebut peluang kerja sama kedua negara dalam berbagai sektor. Ia menyoroti pertanian, inovasi, dan kecerdasan buatan sebagai bidang yang dapat dikembangkan bersama.
"Simpati mendalam di antara masyarakat kita kembali tumbuh," ujar Netanyahu.
Ia menambahkan bahwa kedua negara dapat membangun kerja sama untuk masa depan di bidang-bidang strategis.
"Kami ingin meraih masa depan bersama dalam pertanian, inovasi, dan kecerdasan buatan," ujar Netanyahu.
Keputusan Kolombia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem mendapat kecaman dari pihak Palestina. Otoritas Palestina menilai langkah tersebut bertentangan dengan resolusi internasional dan mengabaikan status hukum wilayah yang disengketakan.
"Langkah ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan serta serangan terhadap hak-hak nasional rakyat Palestina yang sah," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina yang dikutip Middle East Eye.
Pernyataan itu juga menolak segala upaya untuk mengubah status hukum dan sejarah Yerusalem Timur yang diduduki.
"Semua tindakan dan keputusan yang bertujuan mengubah status hukum dan sejarah Yerusalem yang diduduki tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum," demikian pernyataan tersebut.
Yordania turut mengecam keputusan Kolombia dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional serta resolusi terkait. Sebagian besar negara tetap menempatkan kedutaan mereka di Tel Aviv karena status akhir Yerusalem belum diselesaikan melalui perundingan Israel-Palestina.
Amerika Serikat memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2018, ketika Donald Trump menjalani masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Sejumlah negara kemudian mengambil langkah serupa, termasuk Guatemala, Honduras, Paraguay, Fiji, Papua Nugini, Nauru, dan sejumlah negara lain. Kosovo dan Somaliland juga telah membuka kantor diplomatik yang mereka anggap sebagai kedutaan di Yerusalem, meskipun keduanya bukan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Israel menduduki Yerusalem Timur pada 1967 dan kemudian menganeksasinya, keputusan yang tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional. Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, sedangkan Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow