Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Komisi VIII Minta Kristomei Evaluasi Internal BNPB

Smallest Font
Largest Font

Komisi VIII DPR meminta Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi segera memperkuat tata kelola dan pengawasan internal setelah KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko pada Jumat (16/10/2026).

Menurut Singgih, pergantian pimpinan BNPB menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi, terutama transparansi dan akuntabilitas anggaran serta pengadaan barang dan jasa.

KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026) dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan, menurut laporan detik.com.

Singgih menempatkan penguatan organisasi sebagai salah satu tugas utama Kristomei setelah dilantik menggantikan Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.

"Komisi VIII tentu berharap kepemimpinan Pak Kristomei membawa semangat baru bagi BNPB. Tantangan kebencanaan kita sangat besar, sehingga BNPB harus memiliki organisasi yang kuat, profesional, responsif, dan yang paling penting berintegritas," kata Singgih Januratmoko, Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Ia menilai evaluasi harus menyasar sistem secara menyeluruh, tanpa menyamaratakan seluruh jajaran BNPB akibat dugaan pelanggaran oleh oknum.

"Komisi VIII mendorong dilakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh. Kalau ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan. Tetapi kita juga harus memastikan pembenahan dilakukan berbasis sistem, bukan dengan menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB," ujar Singgih Januratmoko, Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Singgih juga menekankan bahwa pengawasan penggunaan anggaran kebencanaan perlu diperkuat agar dana yang dialokasikan negara tetap tersedia bagi masyarakat terdampak.

"Dana kebencanaan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada penyimpangan yang justru mengurangi kemampuan negara dalam menangani korban dan masyarakat terdampak bencana," kata Singgih Januratmoko, Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Menurut Singgih, pencegahan tidak cukup dilakukan setelah persoalan muncul. Ia meminta mekanisme pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal diperbaiki agar celah penyalahgunaan dapat ditekan.

"Jangan hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi masalah. Pencegahan harus diperkuat. Sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal harus berjalan efektif," ujar Singgih Januratmoko, Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Komisi VIII menyatakan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap BNPB sebagai mitra kerja. Pengawasan diarahkan pada pelaksanaan program penanggulangan bencana sesuai ketentuan dan anggaran yang telah ditetapkan.

"Kami di Komisi VIII siap mengawal dan bekerja sama dengan kepemimpinan BNPB yang baru. Harapannya, BNPB semakin profesional, transparan, dan fokus pada tugas utamanya, yaitu melindungi masyarakat dan memastikan penanganan bencana berjalan cepat serta tepat sasaran," kata Singgih Januratmoko, Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

BNPB menyebut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Kristomei sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Sebelumnya, Kristomei menjabat Pangdam XXI/Radin Inten sejak 10 Agustus 2025.

Menurut BNPB, Kristomei sebelumnya bertugas dalam Tim Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang terpusat di BNPB. Dalam jabatan barunya, ia menghadapi tantangan penanganan karhutla di sejumlah provinsi dan percepatan pemulihan pascabencana di berbagai wilayah.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed