Korea Utara Pertimbangkan Penempatan Senjata Serang di Perbatasan
Ketegangan militer di Semenanjung Korea meningkat setelah Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, pada Senin, 19 Oktober 2026, menyatakan Pyongyang sedang mempertimbangkan penempatan tambahan senjata serang taktis di perbatasan Korea Selatan. Pernyataan yang disiarkan media pemerintah Korea Utara itu juga mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kembali siaran pengeras suara yang ditujukan kepada Seoul.
Menurut laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim menyalahkan aktivitas militer Korea Selatan atas memburuknya situasi di sepanjang perbatasan. Ia menyebut penembakan peringatan, siaran pengeras suara, dan insiden ledakan ranjau sebagai tindakan yang telah melewati batas toleransi Pyongyang.
Kim mengatakan militer Korea Selatan melepaskan 201 tembakan peringatan dan menyampaikan 2.870 peringatan melalui pengeras suara antara 1 Agustus hingga 17 Oktober 2026. Angka tersebut merupakan klaim pihak Korea Utara, sementara Seoul belum mengungkapkan data aktivitasnya di wilayah perbatasan yang sebanding.
Dalam pernyataan yang dikutip KCNA, Kim menggambarkan kondisi perbatasan sebagai situasi yang sangat tidak stabil.
"Situasi di perbatasan selatan sekarang sangat tidak stabil," ujar Kim Yo Jong, pejabat senior Partai Buruh Korea.
Ia juga menuduh militer Korea Selatan membahayakan keselamatan personel Korea Utara melalui penembakan menggunakan senapan otomatis dan senapan mesin berkaliber besar. Pyongyang menyatakan sedang mengevaluasi langkah militer tambahan sebagai tindakan pencegahan sekaligus penangkal jika terjadi keadaan darurat.
Kim menegaskan bahwa kepemimpinan militer Korea Utara sedang mempertimbangkan pengerahan persenjataan taktis tambahan dan pemulihan siaran pengeras suara di perbatasan.
"Untuk menghadapi situasi yang ada, pimpinan militer kami sedang mengkaji pengerahan sarana serang taktis tambahan di sepanjang perbatasan selatan sebagai langkah pencegahan dan penekanan untuk menghadapi keadaan darurat, serta dimulainya kembali siaran pengeras suara terhadap Korea Selatan, sambil mempertimbangkan langkah lain yang diperlukan dan sesuai," ujar Kim.
Kim tidak menjelaskan jenis persenjataan yang mungkin dikerahkan ataupun waktu pelaksanaannya. Ia memperingatkan bahwa Korea Selatan akan menghadapi bahaya serius yang sulit dikendalikan jika aktivitas yang dipermasalahkan Pyongyang terus berlangsung.
Perselisihan kedua negara juga berkaitan dengan ledakan ranjau pada 21 September 2026 di Zona Demiliterisasi (DMZ), kawasan penyangga militer yang memisahkan kedua Korea. Insiden tersebut melukai tiga personel militer Korea Selatan.
Penyelidikan bersama Seoul dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan bahwa ledakan berasal dari ranjau Korea Utara yang dipasang di sisi wilayah Korea Selatan. Pyongyang membantah bertanggung jawab dan menolak kesimpulan penyelidikan tersebut.
Ketegangan perbatasan turut dipengaruhi pembangunan pagar dan pemasangan ranjau. Militer Korea Selatan menyatakan pada 5 Oktober bahwa Korea Utara telah mengerahkan hingga 7.000 pekerja sepanjang tahun untuk memasang ranjau dan pagar, serta mencatat sekitar 50 insiden pelintasan perbatasan.
Perselisihan mengenai pengeras suara memiliki riwayat panjang. Pada 2024, Korea Utara mengirim ribuan balon berisi sampah ke Korea Selatan sebagai balasan atas balon selebaran propaganda yang diterbangkan aktivis Korea Selatan. Seoul kemudian mengaktifkan kembali siaran pengeras suara yang menyampaikan berita internasional dan musik K-pop, sedangkan Pyongyang menyiarkan suara-suara yang mengganggu warga di wilayah perbatasan.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sebelumnya berupaya membuka kembali dialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat. Sejak menjabat pada Juni 2025, pemerintahannya menghentikan siaran propaganda anti-Korea Utara dan melarang aktivis menerbangkan balon selebaran melintasi perbatasan.
Perdana Menteri Korea Selatan Han Seong-sook menegaskan bahwa upaya diplomatik pemerintahnya akan tetap berjalan meskipun hubungan kedua negara kembali memanas.
"Upaya untuk membuka jalan bagi hidup berdampingan secara damai antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak boleh berhenti," ujar Han Seong-sook.
Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam keadaan perang karena konflik 1950–1953 berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Peningkatan uji coba persenjataan Korea Utara dalam beberapa hari terakhir, termasuk pengujian sistem torpedo berpemandu presisi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan melacak sasaran, menambah tekanan terhadap situasi keamanan kawasan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow