KPK Ungkap Dana Bencana Rp30,98 Miliar Dipakai Beli Saham
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp30,98 miliar untuk pembelian saham. Dalam perkara yang diungkap di Jakarta pada 16 Oktober 2026 tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Menurut keterangan resmi KPK, perkara ini terbagi menjadi dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta dugaan penerimaan suap. Penyelidikan mencakup pengadaan selama periode 2024-2026 yang diduga melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Bima, dengan nilai keseluruhan sekitar Rp148 miliar.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa sebagian dana yang mengalir melalui perusahaan terafiliasi diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk investasi saham.
"Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA (PT Medela Potentia) oleh PT AVE (Alfa Veritas Energizer)," ujar Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK.
KPK menyebut PT AVE membeli saham PT MDLA, sementara kepemilikan saham PT AVE tercatat mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen. Berdasarkan data per 13 Oktober 2026, saham tersebut bernilai Rp206 per lembar.
"Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," ujar Achmad Taufik Husein.
Dalam penjelasannya, Taufik juga memaparkan bahwa DSP merupakan anggaran pemerintah yang disediakan untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana. Pencairannya dapat dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan penanggulangan bencana.
"Pertama itu adanya penetapan status keadaan darurat, ini kriteria pertama ketika DSP akan dicairkan," ujar Achmad Taufik Husein.
Selain penetapan status keadaan darurat, pencairan DSP dapat didasarkan pada penetapan Status Keadaan Tertentu, pertimbangan risiko bencana berdampak yang ditetapkan Kepala BNPB, atau kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Dana tersebut pernah digunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.
BNPB diduga telah menetapkan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung yang tercantum dalam Rencana Kerja Kolaboratif (RKK). Skema tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pengadaan ketika terjadi keadaan darurat, dengan DSP sebagai salah satu sumber anggaran pendukung.
"Termasuk menggunakan DSP sebagai mata anggaran penunjangnya," ujar Achmad Taufik Husein.
Pada klaster kedua, KPK menduga terjadi pemberian uang kepada pejabat BNPB terkait pengadaan selama 2026. Tenaga ahli Kepala BNPB berinisial RIC diduga meminta imbalan kepada penyedia, termasuk PT TLS, dan menerima uang melalui perantara dari GER sebesar Rp2,38 miliar selama Januari hingga September 2026.
KPK juga menduga GER memberikan Rp140 juta kepada GPS, yang menjabat sebagai kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. Selain itu, GPS diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti itu meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, mata uang asing, emas senilai Rp315,8 juta, tabungan emas senilai Rp452 juta, dan aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Kelima tersangka adalah Bima Setiawan, RIC, GPS, SNG, dan GER. Menurut KPK, mereka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Bima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. RIC disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12 huruf i, sedangkan GPS dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan Pasal 12B dalam undang-undang yang sama.
Sementara itu, SNG dan GER selaku pihak yang diduga memberikan suap disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow