Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Geledah Kantor BPK Jateng dan Sita Uang Ratusan Juta

Smallest Font
Largest Font

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah saat menggeledah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah di Semarang pada Kamis (22/10/2026). Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan suap untuk menghapus temuan audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik juga mengamankan dokumen dan barang elektronik dari rangkaian penggeledahan tersebut. Selain kantor BPK, tim penyidik mendatangi dua lokasi lain berupa rumah pihak yang terkait dengan perkara.

Budi menyampaikan temuan uang tunai dalam penggeledahan kantor BPK tersebut.

"Saat melakukan penggeledahan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, penyidik juga menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Menurut Budi, dua lokasi tambahan yang diperiksa merupakan rumah pihak terkait dalam perkara tersebut.

"Kemudian dua lokasi lainnya merupakan rumah pihak terkait," kata Budi.

Penyidik kini mendalami dokumen dan barang elektronik yang disita untuk menelusuri dugaan suap dalam pengubahan hasil pemeriksaan keuangan daerah.

Budi menjelaskan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

"Diduga terkait dengan dugaan suap yang dilakukan untuk menghapus hasil temuan audit BPK di wilayah Kabupaten Klaten," terang Budi.

Pada pekan sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah dinas Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dalam kegiatan itu, penyidik menemukan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, uang, dan perhiasan.

Budi mengungkapkan barang-barang yang ditemukan di rumah dinas tersebut.

"Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut beberapa dokumen, sejumlah barang bukti elektronik, dan juga ada temuan uang, perhiasan ya di rumah dinas Bupati," ungkap Budi.

KPK belum merinci jumlah uang yang disita maupun nilai perhiasan yang ditemukan dalam penggeledahan rumah dinas tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menjelaskan bahwa perkara ini berawal dari pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah pada April 2026. Pemeriksaan itu menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp 5 miliar.

Temuan tersebut terdiri atas pembayaran honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp 4,16 miliar serta kelebihan honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 1,02 miliar, menurut penjelasan Taufik.

Taufik memaparkan pembahasan mengenai temuan audit itu dalam pertemuan antara Hamenang, Inspektur Daerah Pemkab Klaten Agus Suprapto, dan sejumlah pejabat BPK Jawa Tengah di Semarang.

"Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang rencana penghapusan dua temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium sebesar sekitar Rp 5 miliar dimaksud," jelas Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Pada Mei 2026, Hamenang kembali bertemu dengan Ahmad Luthfi H. Rahmatullah di Semarang untuk membahas penghapusan temuan kelebihan pembayaran honorarium dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten.

Taufik menguraikan dugaan negosiasi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut.

"ALU menyampaikan permintaan kepada HWI dengan mengatakan, 'tolong bantu kami Rp 600 juta'. Namun, HWI tidak menyanggupi dan mengajukan negosiasi hingga tercapai kesepakatan sebesar Rp 400 juta. Dalam pertemuan tersebut, ALU memberikan kontak dengan kode 'AMIDIS'," kata Taufik.

Menurut Taufik, Hamenang kemudian menyampaikan kode tersebut kepada sejumlah pejabat Pemkab Klaten, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Jaka Purwanto, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rizqan Iryawan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah M Himawan Purnomo. Hamenang juga meminta agar uang Rp 400 juta disiapkan sesuai kesepakatan yang diduga terjadi dengan Ahmad Luthfi.

Rizqan selanjutnya meneruskan kode dan permintaan tersebut kepada Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative. Taufik menjelaskan, pemberian uang itu ditunda hingga Juni 2026 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap audit BPK di Muara Enim.

Taufik menjelaskan perkembangan hasil pemeriksaan setelah negosiasi tersebut.

"Di sisi lain, pada Juni 2026, BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemkab Klaten dengan menghapus temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagaimana kesepakatan antara ALU dan HWI," imbuhnya.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan suap pengubahan hasil audit BPK, yakni Bupati Klaten periode 2025–2030 Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah selaku Kepala BPK Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta.

Taufik menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menilai bukti yang terkumpul telah mencukupi.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Taufik.

Ketiga tersangka kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026.

Taufik menjelaskan masa penahanan terhadap ketiga tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan 4 November 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK," imbuhnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed