KPK Limpahkan Perkara Silmy Karim ke Pengadilan Tipikor
Perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memasuki tahap persidangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara delapan terdakwa, termasuk mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2026, Silmy Karim, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pelimpahan perkara tersebut pada Senin (19/10). Dengan proses ini, penanganan perkara beralih ke pengadilan untuk menguji dakwaan, alat bukti, serta keterangan saksi di hadapan majelis hakim.
Menurut keterangan KPK, perkara tersebut terbagi dalam lima berkas dakwaan yang menggunakan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut umum masih menunggu penetapan majelis hakim mengenai jadwal sidang perdana.
Budi menjelaskan bahwa pelimpahan mencakup perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dalam layanan izin tinggal WNA di lingkungan kementerian tersebut.
"Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.
Empat terdakwa, yakni Silmy Karim, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, dan Saffar Muhammad Godam, masing-masing menghadapi dakwaan tersendiri. Sementara itu, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Bernardiansyah masuk dalam satu dakwaan bersama.
Budi merinci pembagian berkas perkara tersebut dalam penjelasannya mengenai proses hukum yang kini berjalan.
"Untuk dakwaan Silmy Karim, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah dan Saffar Muhammad Godam masing-masing," ujar Budi.
Ia kemudian menjelaskan bahwa empat terdakwa lainnya didakwa secara bersama-sama dalam satu berkas perkara.
"Dakwaan Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi dan Gusti Benardiansyah bersama-sama dalam 1 dakwaan," lanjut Budi.
Selain Silmy Karim, para terdakwa mencakup Saffar Muhammad Godam, mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025; Jaya Saputra, Direktur Izin Tinggal; Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji, pejabat pada direktorat tersebut; Ronald Arman Abdullah, mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024–2025 dan Jakarta Barat periode 2025–2026; Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas; serta Gusti Bernardiansyah, staf Subdirektorat Izin Tinggal.
KPK menyatakan jaksa akan menguraikan konstruksi perkara, bukti, dan saksi yang relevan selama persidangan. Lembaga antirasuah itu juga menekankan pentingnya proses peradilan yang objektif karena perkara tersebut berkaitan dengan integritas pelayanan keimigrasian.
"KPK mengajak masyarakat untuk turut mengawal jalannya persidangan secara objektif dan konstruktif. Terlebih perkara ini menyangkut integritas pelayanan keimigrasian yang berkaitan erat dengan kepentingan publik," ujar Budi.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2–3 Juni 2026. Dalam operasi itu, penyidik mengamankan 18 orang, termasuk Silmy Karim, yang disebut menyerahkan diri.
Dalam rangkaian penindakan tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana atau merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan nilai total mencapai Rp17,5 miliar. Barang bukti itu meliputi tujuh mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto dalam rekening, serta sejumlah mata uang asing.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow