KPK Periksa Wabup dan Sekda Bogor dalam Kasus Korupsi
Dugaan korupsi dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bogor mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (ADR), di Mapolres Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (30/10).
Selain Ade Ruhandi, pemeriksaan juga dijadwalkan terhadap Sekretaris Daerah Bogor Ajat Rochmat Jatnika. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan Ade Ruhandi merupakan penjadwalan ulang karena yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan pada pekan sebelumnya.
"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, hari ini Jumat (30/10), penyidik melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan sejumlah saksi, ADR, Wakil Bupati Kabupaten Bogor," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.
Selain wakil bupati dan sekretaris daerah, penyidik turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Inspektur Daerah Bogor atau Kepala Bappenda periode 2022-2025 Arif Rahman. Saksi lainnya adalah Sesilia Windy, staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, serta Gilang Windu, ADC Bupati Bogor.
Budi menjelaskan pemeriksaan dipusatkan di Mapolres Bogor untuk mendukung kelancaran proses penyidikan dan pemenuhan kebutuhan informasi dari para saksi.
"Untuk efektifitas pemeriksaannya, termasuk jika ada kebutuhan data atau informasi yang harus dipenuhi oleh saksi, maka pemeriksaannya dilakukan di Polres Bogor," ujar Budi Prasetyo.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam perkara yang sama. Pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut menjadi bagian dari pengumpulan keterangan dan informasi untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK sebelumnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk perkara di Kabupaten Bogor. Melalui mekanisme tersebut, penyidik masih melakukan penelusuran sebelum menentukan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menyampaikan bahwa lembaganya belum menetapkan tersangka karena penyidikan masih menggunakan Sprindik umum.
"KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum," ujar Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (22/8) dini hari.
Achmad menjelaskan status penyidikan tersebut membuat KPK belum dapat mengungkap identitas pihak-pihak yang terlibat maupun konstruksi perkara secara terperinci.
"Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkaranya seperti apa," ujar Achmad Taufik Husein.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow