KPK Gandeng Puspom TNI Usut Dugaan Korupsi Dana BNPB
Penanganan dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melibatkan prajurit aktif mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pada Sabtu (17/10/2026), KPK menyatakan telah menyampaikan perkembangan perkara dan berencana mengirim surat resmi kepada Panglima TNI untuk menyelaraskan proses penyidikan.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, koordinasi tersebut mencakup penyampaian informasi mengenai posisi Letnan Jenderal TNI Suharyanto, mantan Kepala BNPB, dalam perkara yang sedang ditangani. Komunikasi dengan Puspom TNI juga berlangsung dalam pembahasan internal KPK pada 13 dan 14 Oktober 2026.
Taufik menyebut peran Suharyanto telah dibahas bersama perwakilan Puspom TNI yang menghadiri ekspose perkara. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga karena kasus ini berkaitan dengan personel militer aktif.
"Untuk Kepala BNPB (Suharyanto), saat ekspose sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan Puspom TNI yang sudah hadir, baik pada Selasa (13/10/2026) dan Rabu (14/10/2026) yang lebih lengkap," ujar Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, seperti dilansir Antara.
Selain menyampaikan perkembangan penyidikan, KPK telah melibatkan personel Puspom TNI dalam kegiatan di lapangan. Menurut Taufik, perwakilan unit penyidikan Puspom TNI termasuk pihak yang menerima informasi dari KPK mengenai perkembangan perkara tersebut.
Personel Puspom TNI juga mendampingi tim KPK ketika penyidik melakukan kegiatan di kantor BNPB, termasuk pemasangan segel. Keterlibatan itu menjadi salah satu bentuk koordinasi langsung dalam rangkaian penanganan perkara.
"Ada beberapa rekan-rekan dari Puspom TNI yang mendampingi kegiatan pada saat di Kantor BNPB terkait dengan pemasangan segel. Itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan Puspom TNI," ujar Taufik.
KPK selanjutnya akan menyampaikan surat resmi kepada Panglima TNI. Langkah tersebut ditempuh karena penyidikan perkara turut menyangkut prajurit yang masih aktif berdinas di lingkungan militer.
"Tentunya kami secara formal akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif," tambah Taufik.
Dalam penanganan kasus ini, KPK menyatakan akan mengedepankan kerja sama dengan TNI agar proses penyidikan terkoordinasi. Kedua lembaga diharapkan menjalankan penanganan perkara melalui sinergi, bukan melalui penyidikan yang berjalan sendiri-sendiri.
"Jadi, kami tidak melakukan penyidikan secara sendiri-sendiri, tetapi memang kemudian itu dilakukan sinergi dalam proses penyidikannya," ujar Taufik.
Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 15 orang. Sehari kemudian, lembaga antirasuah tersebut menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Lima tersangka itu adalah Bima Setiawan, adik Suharyanto yang pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; Gery Prasetiawan, Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.
Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan penyitaan barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga melakukan penggeledahan di ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain pada 14–15 Oktober 2026 sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow