Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Sita Empat Mobil dalam Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB

Smallest Font
Largest Font

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita empat mobil dalam penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Jumat, 23 Oktober 2026, penyidik menyita satu mobil BMW dari Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, untuk kepentingan penyidikan perkara tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, mobil BMW yang baru disita itu telah dibawa ke gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.

Penyitaan tersebut menambah jumlah kendaraan yang diamankan penyidik dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana penanganan bencana. Budi menyebut tiga mobil lainnya disita dalam penggeledahan di rumah Bima Setiawan (BMS) dan sejumlah pihak terkait di wilayah Jakarta. Ketiga kendaraan itu terdiri atas satu mobil AION, satu BYD Atto 3 Superior, dan satu BMW.

"Penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil BMW dari tersangka Saudara RIC," ujar Budi Prasetyo, juru bicara KPK.

Budi menjelaskan, penyitaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara yang juga menyeret sejumlah pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa BNPB. KPK masih mendalami dugaan konflik kepentingan serta aliran dana yang berkaitan dengan pengadaan menggunakan DSP. "Sampai dengan saat ini, total mobil yang disita dalam perkara ini sejumlah empat unit. Tiga unit sebelumnya diamankan dan disita saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka Saudara BMS (Bima Setiawan) dan pihak terkait, yang berlokasi di wilayah Jakarta," ujar Budi Prasetyo.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto, sebagai tersangka dalam kluster pertama. KPK menduga Bima terlibat dalam konflik kepentingan pada pengadaan barang dan jasa BNPB selama periode 2024-2026. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menerangkan bahwa DSP merupakan anggaran pemerintah yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat bencana. Pencairannya dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi harus memenuhi salah satu dari empat persyaratan yang berlaku.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung penanganan berbagai bencana di Indonesia, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di NTT, serta banjir di Sumatera. BNPB juga menetapkan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung dalam rencana kerja kolaboratif (RKK) agar kebutuhan darurat dapat dipenuhi dengan cepat setelah status darurat bencana ditetapkan. Achmad Taufik mengatakan penggunaan DSP sebagai sumber anggaran pendukung pengadaan turut menjadi bagian dari pemeriksaan KPK.

Penyidik menduga terdapat penyedia yang memiliki keterkaitan dengan Bima, sehingga proses pengadaan tersebut diperiksa untuk mengungkap kemungkinan konflik kepentingan. "Di mana dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan saudara BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari (mantan) Kepala BNPB, dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp 148 miliar," ujar Achmad Taufik Husein, pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK.

KPK juga menduga dana pengadaan yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE). Penyidik mencatat kepemilikan saham tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen.

"Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA (PT Medela Potentia) oleh PT AVE (Alfa Veritas Energizer). Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," ujar Achmad Taufik Husein. Atas dugaan perbuatannya, Bima dijerat Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain perkara kluster pertama yang berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan periode 2024-2026, KPK menetapkan empat tersangka lain dalam kluster kedua.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed