KPK Ungkap Penyalahgunaan Dana Bencana dalam Kasus Korupsi BNPB
Dugaan penyalahgunaan anggaran penanggulangan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyeret lima orang sebagai tersangka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Pada Rabu (14/10/2026), Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan dugaan penggunaan dana siap pakai untuk kepentingan pribadi melalui pengadaan barang dan jasa yang melibatkan perusahaan swasta. Menurut Setyo, penyidik mendalami dugaan pengondisian dalam penyaluran dan penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
KPK juga menelusuri proses pengadaan yang diduga melibatkan penunjukan langsung terhadap pihak swasta oleh pejabat BNPB. Setyo menjelaskan bahwa penggunaan dana tersebut memiliki ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyidik sedang memeriksa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
"Ya kalau dari ekspose kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai. Ya, dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini," ujar Setyo Budiyanto di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia menyebut keterlibatan perusahaan swasta menjadi salah satu aspek yang tengah didalami. Pemeriksaan berfokus pada dugaan kerja sama dalam pengaturan anggaran dan pemanfaatan dana yang berujung pada keuntungan pribadi sejumlah pihak. "Nah, dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," sambung Setyo.
KPK juga mendalami dugaan permufakatan antara pejabat BNPB dan penyedia barang atau jasa. Menurut Setyo, posisi seorang tenaga ahli diduga dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak yang menjadi vendor lembaga tersebut. "Ya kurang lebihnya seperti itu (ditemukan dugaan permufakatan jahat) ya, jadi dari RIC (Richard Erlangga), ya tepatnya seperti itu. Bahwa dengan posisinya dia berada di situ, memanfaatkan statusnya, kemudian melakukan pendekatan dengan beberapa pihak yang saya sebut mungkin sebagai vendor atau penyedia jasanya, melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dibutuhkan oleh badan tersebut, ya dan kemudian ada kerja sama," ungkapnya.
Lima tersangka yang ditetapkan KPK terdiri atas tiga pihak yang berkaitan dengan BNPB dan dua pihak swasta. Mereka adalah Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), Bima Setiawan selaku tenaga ahli, serta Richard Erlangga yang juga merupakan tenaga ahli. Bima Setiawan merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Setyo membenarkan informasi mengenai hubungan keluarga tersebut dan menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dugaan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan identitas atau hubungan kekerabatan seseorang. "Ya, terinformasi seperti itu," ujar Setyo.
Setyo menjelaskan bahwa penyidik menetapkan tersangka berdasarkan hasil ekspose perkara. Ia mengatakan proses tersebut berfokus pada dugaan keterlibatan masing-masing individu dalam perbuatan melawan hukum.
"Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," jelas Setyo. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia emas.
Barang bukti itu diamankan dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan. BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK. Juru Bicara BNPB Berton Padjaitan menyampaikan sikap lembaganya pada Selasa (13/10), sehari sebelum pernyataan Setyo di Yogyakarta.
"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Berton Padjaitan.
Berton mengatakan BNPB siap memberikan dukungan kepada penyidik melalui penyediaan data dan akses informasi sesuai ketentuan hukum. Ia juga menyatakan lembaganya tidak akan mencampuri proses penanganan perkara tersebut. "BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow