Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Ungkap Penyimpangan Dana Desa Saat Pantau Panggungharjo

Smallest Font
Largest Font

Pengawasan penggunaan dana desa menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memantau penerapan program desa antikorupsi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (13/10/2026). Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkap sejumlah modus penyimpangan anggaran, termasuk penggunaan dana untuk judi online, laporan kegiatan fiktif, pemalsuan tanda tangan, dan penggelembungan harga barang.

Kunjungan tersebut berlangsung di Kalurahan Panggungrejo, Sewon, Bantul, yang ditetapkan sebagai desa antikorupsi pertama pada 1 Desember 2021. Dalam pemantauan itu, Ibnu menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya.

Ibnu mengingatkan perangkat desa bahwa besarnya anggaran yang dikelola dapat membuka peluang penyalahgunaan apabila tidak disertai integritas dan pengawasan yang memadai.

"Saat mempertahankan, banyak sekali godaan. Apalagi dana-dana yang masuk ke desa ini luar biasa banyak. Kadang-kadang orang tergelincir karena ada suatu kesempatan," ujar Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK.

Menurut Ibnu, dana desa dialokasikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, dan memperbaiki pelayanan publik. Pengelolaannya membutuhkan keterbukaan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

"Transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dan pertanggungjawaban itu adalah satu modal utama sehingga suatu pemerintahan akan bersih," ujar Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK.

Dalam pemaparannya, Ibnu menyebut adanya kasus korupsi dana desa yang melibatkan penggunaan anggaran untuk judi online. Ia juga menyoroti perjalanan fiktif dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan sebagai bentuk penyimpangan yang perlu diwaspadai.

"Kita sudah mengetahui bersama bahwa banyak sekali pihak-pihak yang telah terjerat dalam kasus korupsi. Ada korupsi dana desa, itu ada yang APBD-nya dipergunakan untuk main judi online, coba bayangkan. Ini ada di kaur keuangan," ujar Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK.

Ia menambahkan bahwa penyimpangan lainnya dapat berupa kegiatan yang dilaporkan terlaksana meskipun tidak pernah dilakukan atau belum selesai. Pemalsuan tanda tangan bendahara desa untuk mencairkan anggaran bagi kepentingan pribadi juga termasuk modus yang ditemukan.

"Kemudian ada juga perjalanan fiktif, ya, tidak transparan dalam mengelola dana desa, dan lain sebagainya cukup banyak," ujar Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK.

Ibnu menjelaskan bahwa laporan fiktif dapat mencakup pembangunan yang belum rampung tetapi dilaporkan selesai, proyek yang sebenarnya tidak ada, serta manipulasi dokumen pencairan anggaran. Ia menyebut praktik tersebut telah muncul dalam perkara yang ditangani melalui proses hukum.

"Laporan fiktif itu bangunan belum jadi, sudah dilaporkan bahwa itu sudah jadi. Itu fiktif namanya, ya. Kalau ada lagi kegiatan proyek fiktif, tidak ada sama sekali proyeknya, dilaporkan bahwa itu ada.

Dan ini terjadi, ada di pengadilan. Kemudian penggelapan, memalsukan tanda tangan bendahara desa dalam proses pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK.

Modus lain yang disoroti ialah penggelembungan harga pembelian barang. Praktik tersebut dilakukan dengan mencatat nilai pengadaan lebih tinggi daripada harga sebenarnya sehingga selisihnya dapat menjadi keuntungan tidak semestinya.

"Pembelanjaan barang yang seharusnya dibeli dengan harga Rp2 juta, digelembungkan menjadi Rp4 juta, maka dia menyadap keuntungan Rp2 juta," ujar Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK.

Ibnu juga mengingatkan perangkat desa agar tidak mengikuti arahan pimpinan yang mendorong pemalsuan laporan, sekalipun pihak yang memberikan instruksi mengaku bersedia bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pencegahan perlu diutamakan agar penyalahgunaan anggaran tidak terjadi.

Dalam pemantauan tersebut, KPK turut menilai pentingnya keberlanjutan program desa antikorupsi. Predikat yang diperoleh suatu desa perlu disertai penerapan tata kelola, pengawasan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat secara konsisten.

Menurut laporan Kabar6.com, Ibnu menyebut hingga 2024 terdapat 235 desa antikorupsi yang tersebar di 33 provinsi. Program penilaian tersebut mencakup lima komponen dan 18 indikator, termasuk tata kelola pemerintahan, pengawasan, kualitas pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

Ibnu menegaskan bahwa evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan desa yang telah memperoleh predikat antikorupsi tetap menjalankan indikator tersebut. Pemantauan dilakukan setiap dua tahun sebagai bagian dari pembinaan dan evaluasi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed