KPK Usut Korupsi Dana Bencana BNPB Rp148 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan nilai pengadaan sekitar Rp148 miliar selama 2024-2026. Dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026 tersebut, KPK menetapkan lima tersangka dan berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) untuk menindaklanjuti dugaan konflik kepentingan serta keterlibatan penyelenggara negara.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan BNPB pada 14-15 Oktober 2026. Lokasi yang diperiksa mencakup ruang mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, sejumlah ruangan di tingkat deputi, serta kantor terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk ruang Gabriel Purwaka Sigit selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Taufik mengatakan pendampingan Puspom TNI juga dilakukan ketika penyidik menjalankan kegiatan lapangan dan memasang segel di kantor BNPB. Koordinasi tersebut mencakup pembahasan konstruksi perkara dan penerapan ketentuan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dalam penjelasannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026), Taufik menyampaikan bahwa penyidik telah mengantongi bukti untuk mendukung dugaan keterlibatan penyelenggara negara.
"Penerapan pasal 12 huruf i terkait dengan benturan kepentingan, tentunya KPK sudah mempunyai alat bukti begitu. Karena ini sudah tahap ke penyidikan, yang dengan alat bukti itu sudah bisa kami yakini bahwa ada keterlibatan dari pihak penyelenggara negara di BNPB," ujar Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK.
Ia menambahkan, penanganan aspek hukum yang menyangkut penyelenggara negara akan dikoordinasikan dengan Puspom TNI. KPK juga telah memberikan penjelasan terperinci mengenai konstruksi perkara kepada personel Puspom TNI dalam koordinasi pada 14 Oktober 2026.
"Namun untuk pengenaan pasal terkait penyelenggara negaranya, kita akan koordinasikan dengan pihak Puspom TNI," ujar Taufik.
Dalam perkara ini, KPK membagi dugaan korupsi menjadi dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP selama 2024-2026, sedangkan klaster kedua berkaitan dengan dugaan suap.
KPK menduga sejumlah penyedia barang dan jasa yang memperoleh pengadaan melalui penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik Suharyanto. Nilai pengadaan yang menjadi sorotan penyidik diperkirakan mencapai Rp148 miliar.
Taufik menjelaskan bahwa dana dari pengadaan yang diduga mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham PT Medela Potentia melalui PT Alfa Veritas Energizer.
Menurut penjelasan KPK, PT Alfa Veritas Energizer memiliki 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia, setara 1,07 persen kepemilikan. Berdasarkan nilai saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar, kepemilikan tersebut bernilai sekitar Rp30,98 miliar.
KPK menetapkan lima tersangka, yakni Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK; Bima Setiawan dan Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika. Bima dijerat Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan konflik kepentingan.
Dalam OTT pada 13 Oktober 2026, KPK awalnya mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 1 x 24 jam, Rustian dipulangkan dan tidak termasuk dalam daftar lima tersangka yang diumumkan.
DSP merupakan dana cadangan pemerintah untuk penanganan keadaan darurat bencana yang dialokasikan dalam anggaran BNPB. Menurut Taufik, pencairannya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari empat kriteria, yaitu penetapan status keadaan darurat bencana, penetapan status keadaan tertentu, pertimbangan risiko bencana berdampak yang ditetapkan Kepala BNPB, atau kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.
KPK menyebut dana tersebut digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera. Untuk mempercepat pengadaan ketika keadaan darurat ditetapkan, BNPB menggunakan rencana kerja kolaboratif (RKK) dan menunjuk sejumlah penyedia secara langsung. Mekanisme pengadaan tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan konflik kepentingan dan suap.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow