Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Luhut Usulkan Penyempurnaan Aturan Kerugian Negara dalam Korupsi

Smallest Font
Largest Font

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penyempurnaan aturan pembuktian kerugian negara dalam perkara korupsi untuk memperjelas penegakan hukum sekaligus melindungi pengambil keputusan yang bertindak dengan itikad baik. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Presiden Pranowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Rabu (21/10/2026).

Luhut menjelaskan bahwa usulan tersebut tidak bertujuan mengubah definisi korupsi atau menghapus kerugian negara sebagai unsur tindak pidana. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan, termasuk ketentuan pertanggungjawaban pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Menurut Luhut, perubahan diarahkan pada mekanisme pembuktian unsur tindak pidana agar penerapannya lebih jelas dan objektif. DEN juga mengusulkan penambahan jenis tindak pidana yang diatur dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC), termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.

Luhut menegaskan bahwa usulan perubahan tersebut tetap menempatkan pemulihan kerugian negara dan pertanggungjawaban pelaku sebagai bagian penting pemberantasan korupsi.

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar," jelas Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Selain pembenahan mekanisme pembuktian, DEN mendorong perluasan cakupan hukum pidana korupsi melalui adopsi ketentuan internasional yang belum sepenuhnya masuk ke dalam peraturan nasional. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

"Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas," ujar Luhut.

DEN juga mengaitkan penyempurnaan regulasi dengan kebutuhan kepastian hukum untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi Freedom and Prosperity Indexes 2025 yang mengolah data 164 negara selama tiga dekade menunjukkan bahwa penerapan supremasi hukum memiliki korelasi paling kuat dengan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dibandingkan kebebasan ekonomi maupun kebebasan politik.

Luhut menilai penyempurnaan aturan diperlukan karena penegakan hukum korupsi masih menghadapi persoalan konsistensi dan efektivitas. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kepastian hukum adalah salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi, dan data lintas negara selama tiga dekade secara konsisten menunjukkan hal itu. Penyempurnaan UU Tipikor bukan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan untuk memastikan penegakannya pasti, adil, dan selaras dengan standar internasional," tegas Luhut.

Penyempurnaan tersebut juga menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Menurut penjelasan DEN, Mahkamah Konstitusi menyoroti ketidakkonsistenan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor oleh aparat penegak hukum serta meminta pembentuk undang-undang memprioritaskan kajian menyeluruh dan membuka peluang perumusan ulang kedua pasal tersebut.

Rekomendasi DEN mencakup empat agenda, yaitu penyempurnaan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, penerapan policy judgment rule atau business judgment rule, penambahan delik UNCAC yang belum diatur dalam hukum nasional, serta penyusunan omnibus law keuangan negara untuk memperjelas status kekayaan negara.

DEN menyebut perlindungan bagi pengambil keputusan yang bertindak dengan itikad baik mengacu pada praktik internasional di Eropa dan yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013 dan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Perlindungan tersebut hanya berlaku apabila keputusan diambil sesuai prosedur, tanpa benturan kepentingan, dan dengan itikad baik.

Rekomendasi itu telah dibahas bersama perwakilan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta tokoh antikorupsi, termasuk mantan pimpinan KPK. DEN menyatakan akan terus memantau perkembangan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi lanjutan kepada Presiden.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed