Pemkot Madiun Dorong Pengolahan Sampah dan Transparansi Dana RT
Pemerintah Kota Madiun mendorong pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sekaligus memperketat akuntabilitas penggunaan anggaran kebersihan di tingkat RT. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pengolahan sampah organik dan sosialisasi pencegahan korupsi dalam program Gerakan 10 Juta Bersih yang melibatkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Dalam program Gerakan 10 Juta Bersih, setiap RT memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp10 juta untuk mendukung pengelolaan sampah di lingkungannya.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun nomor 4 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun nomor 3 tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, penggunaan dana tersebut harus mengikuti peruntukan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku. Sementara itu, pelatihan pengolahan sampah organik memperkenalkan metode pemanfaatan dedaunan kering, sampah organik basah, dan cairan EM4 untuk membantu proses penguraian. Materi tersebut ditujukan untuk mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Joko Widiyanto, narasumber pelatihan, menjelaskan bahwa pembekalan keterampilan diperlukan agar masyarakat mampu menangani sampah secara mandiri. Peserta juga diperkenalkan pada pemanfaatan hasil pengolahan untuk bahan kompos dan peluang budidaya maggot.
Dalam praktiknya, pengolahan perlu dilakukan secara tepat, termasuk menangani cairan yang dihasilkan selama proses penguraian. Pengetahuan yang diperoleh peserta diharapkan dapat diteruskan kepada warga lain di lingkungan masing-masing. Aspek pengelolaan anggaran menjadi perhatian dalam sosialisasi yang digelar Pemerintah Kota Madiun bersama Kejaksaan Negeri dan Polres Madiun Kota di Aula Kecamatan Manguharjo, Jalan Gajahmada Nomor 20, pada Kamis (8/10/2026). Kegiatan bertema Kelola Sampah dengan Benar, Kelola Anggaran dengan Jujur itu diikuti para lurah dan ketua RT se-Kecamatan Manguharjo.
Plt Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mengapresiasi keterlibatan ketua RT dalam program kebersihan. Ia meminta pengelola menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan berkonsultasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, atau Inspektorat apabila menghadapi kendala. Bagus juga meminta ketua RT menyampaikan persoalan lingkungan lain, termasuk drainase, penerangan jalan, dan kebutuhan infrastruktur, agar dapat dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Komaidi menekankan bahwa anggaran daerah harus memiliki perencanaan yang jelas dan digunakan sesuai ketentuan. Ia mengingatkan pentingnya transparansi untuk mencegah korupsi, gratifikasi, dan persoalan hukum dalam pelaksanaan program. Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riadi turut mengingatkan pengelola agar memastikan setiap transaksi memiliki dasar dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.
Ia juga menyoroti larangan menghindari kewajiban perpajakan, termasuk dengan sengaja memecah transaksi. Dalam sesi dialog, sejumlah ketua RT menanyakan teknis penggunaan dana, pengadaan peralatan kebersihan, biaya operasional, pertanggungjawaban, dan kewajiban perpajakan. Inspektur Pemerintah Kota Madiun Drs.
Gaguk Hariyono memberikan penjelasan mengenai pengawasan dan administrasi anggaran, sedangkan Camat Manguharjo Lita Febriana Hapsari S.STP., M.Si. mendampingi pelaksanaan sosialisasi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow