MAKI Desak KPK Periksa Nusron soal Dugaan Fasilitas Pernikahan
Dugaan aliran dana dalam perkara korupsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut menyeret persoalan fasilitas keluarga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menduga tersangka Arif Sugiyanto membiayai pernikahan putri Nusron di Makkah, Arab Saudi, serta resepsi di Jakarta. Pada Selasa (3/11/2026), MAKI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Nusron untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta penyidik menelusuri sumber pembiayaan kegiatan keluarga tersebut, termasuk fasilitas yang disebut-sebut diberikan Arif. Menurut Boyamin, dugaan pemberian itu perlu diperiksa untuk menentukan kemungkinan adanya gratifikasi atau suap.
Boyamin mempertanyakan alasan KPK belum memeriksa Nusron meskipun namanya berkaitan dengan dugaan pemberian fasilitas oleh tersangka dalam perkara tersebut.
"Mengapa KPK harus segera memanggil Nusron Wahid? Karena ada dugaan bahwa Arif Sugiyanto, yang sekarang sudah menjadi tersangka akibat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan korupsi di ATR/BPN, membiayai kegiatan-kegiatan pribadi Pak Nusron Wahid," ujar Boyamin Saiman.
Boyamin menyebut dua kegiatan keluarga yang menjadi perhatian MAKI, yakni pernikahan putri Nusron di Arab Saudi dan resepsi yang diselenggarakan di Jakarta. Ia juga menyinggung fasilitas kendaraan yang diduga disediakan oleh Arif.
"Salah satunya adalah kegiatan menikahkan putrinya Pak NW di Makkah, Arab Saudi. Diduga itu dibiayai oleh Arif Sugiyanto. Kedua, resepsinya di Jakarta beserta segala fasilitasnya, termasuk mobil Alphard dan sebagainya, diurus dan dibiayai oleh Arif Sugiyanto," ungkap Boyamin.
MAKI meminta penyidik mengklarifikasi apakah fasilitas tersebut telah dilaporkan kepada KPK. Boyamin merujuk kewajiban pelaporan penerimaan yang diduga berkaitan dengan gratifikasi.
"Setidaknya, bantuan-bantuan yang diperoleh dari Arif Sugiyanto ini harus dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak diterima, untuk dinilai apakah boleh diterima oleh Pak Nusron Wahid atau tidak," ujar Boyamin.
Ia juga menyoroti nilai pemberian yang menurutnya perlu diperiksa oleh lembaga antirasuah. Penilaian penyidik diperlukan untuk menentukan status pemberian tersebut.
"Karena kalau jumlahnya lebih dari Rp1 juta, maka itu wajib tetap dilaporkan kepada KPK untuk dinilai boleh diterima atau tidak. Apakah itu termasuk gratifikasi atau bukan, bahkan suap atau bukan," katanya.
Selain fasilitas pernikahan, Boyamin mempertanyakan sumber kekayaan Arif Sugiyanto. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi finansial Arif setelah dua kali kalah dalam pemilihan Bupati Kebumen.
"Yang jelas, uang-uang itu didapat bukan dari kantong pribadi Arif Sugiyanto ketika dia menjadi bupati atau memiliki jabatan maupun pekerjaan halal sebelumnya. Setelah kalah untuk kedua kalinya sebagai calon Bupati Kebumen, uangnya sudah habis-habisan," jelas Boyamin.
Boyamin menduga kedekatan Arif dengan Nusron berkaitan dengan kemampuannya memperoleh dana. Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan penggunaan nama menteri dalam aktivitas tersebut.
"Dia diduga memperoleh uang itu dengan minimal mencatut nama Pak NW atau bahkan dengan sepengetahuan maupun seizin Pak NW dalam mendapatkan uang, baik melalui dugaan gratifikasi, suap, pemerasan, maupun sekadar pungutan liar," papar Boyamin.
MAKI juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena Arif disebut menjadi orang kepercayaan Nusron ketika menjabat menteri. Dugaan tersebut, menurut Boyamin, perlu diperiksa dalam konteks praktik memperdagangkan pengaruh.
"Kalau kemudian dia justru memiliki uang setelah menjadi orang kepercayaan Pak NW selama menjabat menteri, maka diduga ada konflik kepentingan atau praktik memperdagangkan pengaruh," tegasnya.
MAKI menyatakan akan mempertimbangkan langkah praperadilan apabila KPK tidak menindaklanjuti permintaan pemeriksaan tersebut.
"Inilah yang harus didalami oleh KPK. Saya menyampaikan kepada publik supaya KPK segera memanggil Nusron Wahid. Ini nantinya juga menjadi bahan bagi saya untuk mengajukan gugatan praperadilan," kata Boyamin.
KPK Siapkan Pemanggilan Lanjutan
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik tengah mempersiapkan pemanggilan berikutnya terhadap Nusron. Hingga Selasa, lembaga antirasuah tersebut belum mengumumkan tanggal pemeriksaan setelah dua panggilan sebelumnya tidak dipenuhi.
Setyo menjelaskan keputusan mengenai jadwal pemeriksaan merupakan kewenangan Direktorat Penyidikan. Ia menyebut informasi mengenai pelaksanaan pemeriksaan diharapkan segera tersedia.
"Panggilan kedua sudah dilakukan. Informasi yang saya terima, tunggu saja dalam waktu dekat. Mudah-mudahan segera ada informasi mengenai pelaksanaan pemeriksaan," ujar Setyo Budiyanto.
Ia mengharapkan Nusron dapat segera memberikan keterangan kepada penyidik. Menurut Setyo, pemeriksaan harus disesuaikan dengan agenda tim penyidik yang juga menangani sejumlah perkara lain.
"Kalau waktunya, tentu harapan saya semakin cepat semakin baik," katanya.
Setyo mengatakan belum menerima laporan mengenai hambatan khusus dalam proses pemanggilan. Ia menjelaskan penyidik memiliki agenda penanganan perkara yang berbeda-beda.
"Pemeriksaan tentu disesuaikan dengan kegiatan penyidik. Mungkin penyidiknya sedang memiliki kegiatan ke luar kota. Satuan tugas juga tidak hanya menangani perkara Nusron, tetapi menangani perkara-perkara lainnya," jelas Setyo.
Mengenai kemungkinan penjemputan paksa setelah dua kali panggilan tidak dipenuhi, Setyo menegaskan keputusan tersebut berada di tangan penyidik. Langkah itu tidak otomatis dilakukan setelah seseorang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
"Ketentuan tersebut tidak menjadikan upaya paksa sebagai suatu kewajiban. Langkah itu bisa dilakukan atau tidak, karena kembali kepada pertimbangan penyidik mengenai apakah pemeriksaan harus segera dilaksanakan atau masih memungkinkan untuk menunggu beberapa waktu," paparnya.
Setyo tetap berharap Nusron memenuhi panggilan secara sukarela sebelum penyidik mempertimbangkan tindakan lain.
"Kalau bisa datang, mengapa harus dilakukan upaya paksa? Saya yakin beliau juga mempertimbangkan apakah masih ada kegiatan lain. Saya berharap beliau akan datang," ujarnya.
Sehari sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik masih menganalisis keterangan dan konfirmasi Nusron mengenai ketidakhadirannya dalam dua pemanggilan terdahulu. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah penyidikan selanjutnya.
"Terkait perkembangan perkara ATR/BPN, penyidik masih terus melakukan analisis terhadap konfirmasi ataupun keterangan yang disampaikan Saudara NW atas ketidakhadirannya pada dua pemanggilan sebelumnya. Hasil analisis itu menentukan langkah berikutnya yang akan diambil penyidik," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Budi juga menanggapi informasi mengenai rencana perjalanan Nusron ke Jepang. KPK mengingatkan agar agenda pemeriksaan perkara diprioritaskan karena keterangannya diperlukan untuk melengkapi penyidikan.
"Terkait informasi bahwa Saudara NW akan bepergian kembali ke luar negeri, KPK mengimbau agar Pak NW memprioritaskan proses hukum yang sedang berjalan. Kehadiran seorang saksi untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan akan sangat membantu penyidik mengungkap perkara," terang Budi.
Menurut Budi, pemeriksaan Nusron diperlukan untuk mencocokkan keterangan para tersangka, saksi, dan pihak lain yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga perlu memastikan kronologi serta peran masing-masing pihak.
"Pada prinsipnya, keterangan dari tersangka, saksi, ataupun pihak terkait diperlukan untuk saling mengonfirmasi dan melengkapi. Dengan demikian, pengungkapan perkara menjadi komprehensif, mulai dari kronologi, konstruksi perkara, hingga pihak-pihak yang diduga memiliki peran signifikan, baik mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun kemungkinan pihak lainnya," jelas Budi.
Hingga Senin, KPK belum memastikan jadwal pemanggilan berikutnya terhadap Nusron. Budi menyatakan perkembangan tersebut akan disampaikan setelah agenda pemeriksaan ditetapkan.
"Untuk jadwal pemanggilan Pak NW, nanti kami akan memberikan informasi jika memang sudah ada pemanggilan kembali. Seluruh proses hukum yang berjalan di KPK selalu kami sampaikan secara terbuka," ujarnya.
Kuasa Hukum Summarecon Bantah Keterkaitan Uang Sitaan
Di sisi lain, kuasa hukum Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Sehat Damanik, membantah keterkaitan perusahaan dengan uang Rp106,3 miliar yang disita KPK dalam perkara tersebut. Ia menyebut uang itu berasal dari Arif Sugiyanto.
"Terkait uang Rp106,3 miliar itu, tidak ada hubungannya dengan Summarecon. Tidak ada uang yang berasal dari Summarecon," kata Sehat Damanik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Sehat kembali menegaskan bahwa berdasarkan penjelasannya, penyitaan tersebut berkaitan dengan Arif, bukan perusahaan yang menjadi kliennya.
"Jadi, kalau kami lihat, uang itu disita dari Arif," katanya.
Ia menyatakan perusahaan tidak memiliki hubungan dengan barang bukti bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah tersebut.
"Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Summarecon. Jadi, bisa kami pastikan tidak ada hubungannya," ujarnya.
Sehat juga menyebut kliennya merupakan pihak yang dirugikan oleh tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Menurut dia, persoalan awal berkaitan dengan pemblokiran sertifikat hak guna bangunan (HGB).
Ia menjelaskan, persoalan yang bersinggungan dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris hanya menyangkut satu sertifikat HGB. Namun, menurut kuasa hukum tersebut, pemblokiran justru mencakup 12 sertifikat.
Perkara Bermula dari OTT KPK
KPK melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat ATR/BPN, pihak swasta, serta sejumlah orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Delapan tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Fadh El Fouz, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Arif Sugiyanto, Muhammad Fakhry, Erwin, Rizal Pahlefi, dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri.
Menurut data perkara yang disampaikan KPK, penyidik mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek dalam operasi tersebut. Delapan orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan.
KPK menyita barang bukti senilai sekitar Rp106,3 miliar dalam berbagai mata uang, meliputi rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, riyal Arab Saudi, dan ringgit Malaysia. Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik.
Dalam pengembangan perkara, KPK melakukan serangkaian penggeledahan sejak 17 September 2026. Lokasi yang diperiksa mencakup sejumlah ruangan di lingkungan ATR/BPN, kantor Summarecon di Jakarta dan Kabupaten Bogor, serta rumah Lampri di Bekasi dan Nganjuk.
Pada 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk.
Pada 29 September 2026, KPK juga menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu, pemeriksaan Nusron masih menunggu penjadwalan lanjutan oleh penyidik KPK.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow