Malaysia Perketat Pengawasan Pusat Data dan Distribusi Cip AI
Malaysia berencana memperketat pengawasan operasional pusat data untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas tersebut sebagai jalur pengiriman ulang cip kecerdasan buatan (AI) ke China. Kebijakan yang disiapkan pemerintah ini menyasar penggunaan cip berkinerja tinggi asal Amerika Serikat (AS) yang terkena pembatasan ekspor, dilansir dari Money.
Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Johari Abdul Ghani menyampaikan rencana tersebut dalam acara kementeriannya pada Kamis (12/11/2026). Pemerintah akan meminta perusahaan yang mengajukan pembangunan pusat data memberikan informasi lebih terperinci mengenai fasilitas yang akan mereka operasikan.
Informasi yang wajib diungkapkan mencakup identitas operator, lokasi fasilitas, serta jumlah unit pemrosesan grafis (GPU) yang akan dibawa masuk ke Malaysia. Langkah ini bertujuan memastikan cip yang masuk digunakan untuk kebutuhan dalam negeri dan tidak dialihkan ke negara lain.
Johari menegaskan pemerintah tidak ingin Malaysia dimanfaatkan untuk memfasilitasi transaksi yang melanggar ketentuan perdagangan internasional.
"Jika mereka ingin menggunakan negara ini untuk memperdagangkan sesuatu yang dianggap sebagai transaksi ilegal, kita perlu memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi di negara ini," ujar Johari Abdul Ghani dalam konferensi pers pada Kamis (12/11/2026).
Malaysia sebelumnya telah memberlakukan kontrol ekspor terhadap pergerakan cip AI berkinerja tinggi asal AS pada tahun lalu. Kebijakan tersebut diterapkan setelah Washington meningkatkan tekanan kepada Kuala Lumpur agar mencegah pengiriman cip tersebut ke China.
Pengawasan terhadap Malaysia juga meningkat setelah muncul skandal yang melibatkan CEO Nvidia Jensen Huang dan dugaan hubungannya dengan tersangka mata-mata China. Perhatian turut tertuju pada kemungkinan pemanfaatan pusat data di Malaysia untuk menyalurkan cip Nvidia kepada pengguna di China.
Di tengah rencana pengetatan pengawasan, Johari menyatakan pemerintah tidak berencana menyelidiki Speedmatrix, unit perusahaan komputasi awan Singapura, Megaspeed. Perusahaan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan dugaan penyaluran cip Nvidia kepada pengguna di China.
Johari menilai penggunaan GPU yang dibeli perusahaan untuk kebutuhan operasional pusat data sendiri tidak serta-merta menjadi dasar penyelidikan hukum.
"Jika mereka membeli GPU untuk digunakan sendiri di pusat data, maka saya tidak bisa melihat undang-undang apa yang perlu kita gunakan untuk menyelidikinya," ujar Johari Abdul Ghani.
Sementara itu, Megaspeed menyatakan tetap mematuhi ketentuan pengendalian ekspor AS. Perusahaan tersebut juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat.
Ketua sekaligus CEO Megaspeed James Tan Yong Pong menegaskan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan kepatuhan hukum dalam operasional bisnisnya.
"Megaspeed menyambut baik pengawasan pemerintah yang tepat dan berkomitmen untuk menunjukkan melalui tindakan nyata bahwa mereka beroperasi secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan hukum AS yang berlaku," ujar James Tan Yong Pong.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow