Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kejagung Malaysia Tunda Tahanan Rumah Najib Razak

Smallest Font
Largest Font

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak belum dapat menjalani sisa hukumannya di rumah meskipun telah membayar denda sebesar 50 juta ringgit atau sekitar Rp223,4 miliar. Pada Jumat, 6 November 2026, Kejaksaan Agung Malaysia menangguhkan pelaksanaan tahanan rumah sambil mengkaji persoalan hukum terkait pengampunan kerajaan dan perintah pengadilan.

Penundaan tersebut terjadi pada hari yang sama ketika Pengadilan Tinggi memerintahkan pembebasan Najib dari penjara untuk menjalani sisa hukuman melalui tahanan rumah. Keputusan itu memunculkan perselisihan antara otoritas penegak hukum, pihak istana, dan keluarga mantan perdana menteri tersebut.

Denda sebesar 50 juta ringgit merupakan salah satu persyaratan pengampunan bersyarat yang diberikan Raja Malaysia Sultan Ibrahim pada September 2026. Partai United Malays National Organisation (UMNO) mengumpulkan dana melalui sumbangan masyarakat hingga jumlah yang diwajibkan berhasil dibayarkan.

Najib sebelumnya menjalani hukuman penjara 12 tahun sejak Agustus 2022 dalam kasus korupsi SRC International. Melalui pengampunan kerajaan pada 2024, hukumannya dipangkas menjadi setengah dari masa semula, sementara dendanya dikurangi dari 210 juta ringgit menjadi 50 juta ringgit.

Dalam pernyataan resminya, Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) menjelaskan bahwa penangguhan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan keputusan kerajaan dan pengadilan sesuai ketentuan hukum.

"Dalam hal ini, penerapan tahanan rumah harus ditangguhkan sementara sampai penyelidikan dan klarifikasi lebih lanjut," demikian pernyataan Kejaksaan Agung Malaysia yang dikutip Reuters.

AGC menyebut perkara tersebut memiliki persoalan hukum kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya. Lembaga itu juga sedang memeriksa apakah pembayaran denda mengakhiri hukuman dalam kasus SRC International atau hanya menjadi syarat untuk menjalani sisa hukuman melalui tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.

Persoalan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan hukuman lain yang harus dijalani Najib. Ia menghadapi hukuman penjara terpisah selama 15 tahun dalam perkara korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang menurut putusan pengadilan baru dimulai setelah hukuman kasus SRC International selesai sepenuhnya.

AGC turut meninjau perintah Pengadilan Tinggi pada 6 November yang menginstruksikan pembebasan Najib untuk menjalani tahanan rumah. Kajian itu juga mencakup penolakan pengadilan pada 14 Oktober terhadap permohonan penangguhan hukuman dalam perkara 1MDB.

Selama proses peninjauan berlangsung, AGC menyatakan status penahanan Najib tetap dipertahankan di lokasi penahanannya saat ini.

"Selama periode ini, status penahanan Najib harus tetap tidak berubah di tempat penahanannya saat ini, dengan tunduk pada kewenangan dan arahan dari otoritas terkait," demikian bunyi pernyataan Kejaksaan Agung Malaysia.

Meski demikian, AGC menegaskan penangguhan tersebut bukan upaya untuk menentang atau membatalkan keputusan Raja Malaysia. Lembaga tersebut menyatakan membutuhkan kepastian hukum sebelum mengambil langkah berikutnya.

Pengacara Najib menolak keputusan penundaan tersebut. Mereka menilai seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam pengampunan kerajaan telah dipenuhi setelah pembayaran denda dilakukan. Tim hukum itu juga meminta agar Najib segera dipindahkan ke kediamannya untuk menjalani tahanan rumah.

Kontroversi tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Istana Negara Malaysia. Pada Sabtu, 7 November 2026, istana mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa titah Sultan Ibrahim mengenai pengampunan bersyarat Najib sudah jelas dan tidak mengandung ambiguitas.

Istana Negara juga mengingatkan bahwa pengampunan merupakan hak prerogatif Raja Malaysia yang harus dilaksanakan. Menurut pihak istana, argumen yang mempertanyakan perintah Raja dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Keluarga Najib turut menyampaikan keberatan atas keputusan Kejaksaan Agung Malaysia. Nooryana Najwa, anak kandung Najib, mempertanyakan alasan penundaan tersebut karena keluarganya menilai kewajiban pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit sudah dipenuhi.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail telah menetapkan kediaman Najib di Jalan Langgak Duta sebagai penjara berdasarkan Undang-Undang Penjara 1995. Penetapan tersebut dilakukan pada 6 November sebagai dasar hukum untuk memungkinkan pelaksanaan hukuman melalui tahanan rumah.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed