Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Mendikdasmen Buka Peluang Siswa Tidak Otomatis Naik Kelas

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuka kemungkinan mengubah kebijakan kenaikan kelas siswa dengan tidak lagi memberlakukan kenaikan otomatis mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan rencana tersebut dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Jumat (2/10/2026), sebagai upaya mendorong semangat belajar dan kesiapan berkompetisi di kalangan peserta didik.

Dilansir dari Edukasi, Mu'ti menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut masih memerlukan kajian akademik bersama para ahli. Pelaksanaannya juga mempertimbangkan rekomendasi yang dihasilkan dalam konvensi pendidikan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mu'ti menyatakan kesiapannya menjalankan kebijakan apabila mendapatkan persetujuan dan menjadi bagian dari rekomendasi konvensi.

"Dan kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian rekomendasi konvensi ini, tentu kami siap melaksanakan. Sehingga mulai tahun 2027 dan seterusnya tidak semua murid otomatis naik kelas," kata Mu'ti.

Ia menilai mekanisme kenaikan kelas perlu mendorong peserta didik membangun kedisiplinan belajar serta kemampuan menghadapi persaingan. Menurut Mu'ti, kebiasaan belajar yang serius diperlukan untuk membentuk karakter siswa yang tangguh.

"Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS: rajin malas sama saja. Saya setuju, Prof Brian, mereka harus kita biasakan punya jiwa yang rajin belajar kemudian siap untuk berkompetisi dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto," ucap Mu'ti.

Tanggapan Kementerian Agama

Rencana perubahan kebijakan tersebut turut mendapat perhatian Kementerian Agama. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menyebut pembahasan mengenai penghapusan kenaikan kelas otomatis masih berada pada tahap kajian sehingga belum dapat ditanggapi sebagai keputusan final.

"Itu masih kajian, ya. Jadi masih kajian, masih terlalu dini saya mengomentari," kata Amien di Kantor Kemenag, Selasa (13/10/2026).

Suyitno menjelaskan, pembahasan selanjutnya akan melibatkan kementerian terkait melalui koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Tim pakar juga akan menjadi bagian dari proses pengkajian bersama.

"Bahwa nanti pasti akan diorkestrasi dengan Pak Menteri Dikdasmen dengan kita semua lewat Pak Menko PMK, karena yang saya pahami itu baru kajian dari tim pakar yang nantinya pasti akan bersama-sama kita kaji," ujarnya.

Dalam pelaksanaan kenaikan kelas saat ini, Kemenag mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ketentuan tersebut juga diselaraskan dengan regulasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Baik itu terkait dengan apa, persoalan standardisasi kompetensinya, termasuk juga bila sekarang ada TKA dan seterusnya," ungkapnya.

Suyitno menambahkan bahwa aturan turunan dari undang-undang tersebut menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk ketentuan yang diterbitkan melalui peraturan menteri.

"Jadi kita dalam hal ini mengacu pada regulasi yang sama-sama kita anut, yaitu Undang-Undang 20 2003 dan turunan-turunannya yang sebagian besar itu berasal dari Permendikdasmen," jelas Suyitno.

Latar Belakang Kebijakan Kenaikan Kelas

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sekaligus guru SMA Labschool Rawamangun, Jakarta Timur, Satriwan Salim, menjelaskan bahwa dorongan menaikkan seluruh siswa berkembang pada masa pemerintahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim melalui Kurikulum Merdeka.

Menurut Satriwan, kebijakan tersebut tidak secara eksplisit mewajibkan seluruh siswa naik kelas. Namun, terdapat kajian mengenai dampak psikologis, sosiologis, dan perkembangan kognitif terhadap peserta didik yang tidak naik kelas.

"Sejak Nadiem Makarim menerbitkan Kurikulum Merdeka, ada semangat untuk menaikkan kelas bagi semua murid. Karena ada kajian-kajian yang menjelaskan bahwa murid tidak naik kelas itu memiliki risiko secara psikologis, secara sosiologis. Bahkan secara perkembangan kognitif anak," kata Satriwan, Senin (12/10/2026).

Ia juga menyebut sejumlah kajian akademis dimasukkan dalam Buku Pedoman Pembelajaran dan Asesmen yang diterbitkan Kemendikbud Ristek pada masa Nadiem. Materi tersebut membahas risiko yang dapat dialami siswa maupun sekolah ketika menerapkan kebijakan tidak naik kelas.

"Nah di era Kurikulum Merdeka zamannya Nadiem memang ada dorongan dari berbagai macam pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kemendikbud Ristek zaman itu di dalam implementasi Kurikulum Merdeka untuk menaikan (semua) murid," ujarnya.

Satriwan menjelaskan bahwa kondisi tersebut memunculkan pemahaman di kalangan guru dan orang tua bahwa seluruh peserta didik harus naik kelas. Padahal, pembahasan mengenai dampak negatif tidak naik kelas merupakan bagian dari pertimbangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

"Sehingga muncul-lah persepsi di kalangan guru dan di kalangan orangtua, di era Kurikulum Merdeka semua murid itu harus naik kelas. Karena kebijakan tidak naik kelas itu berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak. Nah risiko-risiko seperti inilah yang kemudian diantisipasi di dalam kebijakan Kurikulum Merdeka eranya Nadiem," jelas Satriwan.

Dalam Kurikulum Merdeka, kenaikan kelas mempertimbangkan laporan kemajuan belajar seluruh mata pelajaran, projek penguatan profil Pelajar Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler, serta prestasi lainnya.

Penentuan siswa yang tidak naik kelas juga harus melalui musyawarah antarpengajar dengan mempertimbangkan keseluruhan proses pembelajaran dan pendampingan sejak awal tahun ajaran.

Kemendikbud Ristek sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan tidak menaikkan kelas merupakan pilihan terakhir bagi guru ketika kemampuan akademik siswa belum memenuhi standar. Pengulangan pembelajaran selama satu tahun penuh tidak otomatis menjamin peningkatan kemampuan akademik sehingga siswa memerlukan pendampingan dan bantuan intensif.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed