Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Menkeu Tegaskan Obligasi Daerah DKI Harus Ikuti Aturan

Smallest Font
Largest Font

Rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa penerbitan instrumen pembiayaan tersebut perlu mempertimbangkan aturan yang berlaku serta kondisi kenaikan suku bunga obligasi pemerintah pusat.

Suahasil menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Jumat. Ia juga memastikan komunikasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berlangsung untuk membahas berbagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Menurut Suahasil, peningkatan suku bunga obligasi pemerintah pusat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah yang berencana menerbitkan surat utang.

"Jadi obligasi daerah itu ada aturan yang berlaku, ada peraturannya yang berarti bahwa kalau mau dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun saat ini menerbitkan obligasi tadi ada yang bertanya obligasi pemerintah pusat saja sudah meningkat suku bunganya. Ini tentu harus menjadi perhatian dari semua pihak yang ingin berniat untuk mengeluarkan obligasi," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta telah membicarakan sejumlah alternatif pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejumlah proyek di Jakarta juga telah mendapatkan dukungan anggaran maupun pembiayaan dari pemerintah pusat.

"Dan kita munculkan berbagai macam opsi, opsi dari APBN, sehingga itu nanti menjadi pembicaraan terus-menerus, sehingga nanti kita bangun komunikasi dengan Pemda DKI. Dan sekarang komunikasi sudah mulai berjalan. Untuk Pemda DKI memang sudah ada beberapa project yang secara langsung ataupun tidak langsung itu berasal dari APBN.

Ada yang sifatnya belanja APBN, ada yang juga sifatnya pembiayaan, seperti misalkan MRT. Jadi yang seperti itu kita lakukan terus dengan seluruh Pemda di seluruh Indonesia," kata Suahasil.

Salah satu contoh dukungan tersebut adalah pembiayaan proyek MRT Jakarta. Suahasil menyebut pola dukungan melalui belanja APBN maupun skema pembiayaan juga diterapkan dalam komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Suahasil untuk membicarakan sejumlah hal, termasuk obligasi daerah dan LPDP Jakarta.

Namun, Pramono belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai persetujuan pemerintah pusat atas rencana penerbitan obligasi tersebut. Ia menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti arahan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Pramono menjelaskan bahwa belum semua pemerintah daerah memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah pusat belum memberikan persetujuan terhadap penerbitan instrumen tersebut.

Pramono menilai kondisi keuangan DKI Jakarta berbeda dibandingkan sejumlah daerah lain karena pengelolaan anggaran daerah telah dilakukan secara tertib dan rapi. Ia juga menyebut pengalamannya selama hampir 15 tahun di pemerintahan pusat membuatnya memahami kebijakan pemerintah terkait penerbitan obligasi daerah.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed